Serba-serbi Jelang Penetapan Hasil Pemilu KPU: Demo di DPR hingga KPU Papua Sewa Pesawat

Rabu, 20 Maret 2024 09:11 WIB

Massa dari berbagai elemen menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa, 19 Maret 2024. Dalm aksi tersebut mereka mendesak kepada DPR RI untuk menggunakan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024 sekaligus rasa keprihatinan maraknya nepotisme dan ancaman matinya demokrasi. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Menjelang penetapan hasil pemilihan umum atau pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) diwarnai berbagai peristiwa. Salah satunya, aksi demontrasi tolak pemilu curang di Kompleks Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Selain itu, KPU Papua dan Papua Pegunungan yang belum menyelesaikan hasil rekapitulasinya menyewa pesawat agar dapat menghadiri rapat pleno KPU RI pada hari ini, Rabu, 20 Maret 2024.

Berikut serba-serbi rangkaian peristiwa menjelang penetapan hasil pemilu oleh KPU seperti dihimpun dari Tempo.

Demo tolak pemilu curang

Ratusan orang berpakaian warna hitam dan putih berjalan memadati area depan Kompleks Parlemen DPR, Senayan, Jakarta Pusat, pada Selasa kemarin, 19 Maret 2024.

Dengan membawa bendera merah putih dan spanduk bergambarkan wajah Presiden Joko Widodo atau Jokowi, serta pesan tolak penyelenggaraan pemilu curang, mereka meneriakan tuntutan makzulkan Presiden Jokowi.

Advertising
Advertising

Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun, yang mengikuti aksi demonstrasi tersebut mengatakan terdapat sejumlah tokoh yang turut serta dalam demonstrasi kali ini. Mereka di antaranya mantan Ketua Umum Muhammadiyah Din Syamsuddin hingga mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus, Mayor Jenderal (Purn) Soenarko.

"Kami mendesak DPR segera menggulirkan hak angket dan memakzulkan Jokowi," kata Refly di depan Kompleks Parlemen, Selasa, 19 Maret 2024.

Refly melanjutkan, selain diikuti oleh kelompok Gerakan Pemuda Kedaulatan Rakyat atau GKPR, demonstrasi diikuti oleh jaringan serikat buruh dan masyarakat miskin kota. "Ada kelompok yang berbeda, tapi tujuannya sama. Tolak pemilu curang dan makzulkan Presiden," ujarnya.

Di atas mobil komando, Presidium GKPR Didin S. Damanhuri mendesak DPR untuk segera menggulirkan hak angket guna menyelidiki dugaan kecurangan Pemilu 2024.

Menurut Didin, rentetan kejanggalan dalam proses pemilu harus diusut. Salah satunya seperti putusan Mahkamah Konstitusi terkait ambang batas usia pendaftaran presiden dan wakil presiden hingga bantuan sosial.

"Kita desak ketua fraksi baik PDIP, NasDem, PKB, PKS dan yang concern kepada kecurangan agar hak angket dapat diloloskan," seru Didin saat berorasi.

Menurut Didin, rakyat harus mengawal pengguliran hak angket DPR RI. Ia pun mendorong agar akhir dari angket DPR RI dapat memberi kesimpulan untuk mendiskualifikasi Paslon Nomor Urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

"Itu harus punya konsekuensi paslon 2, didiskulifikasi. Betul?" seru Didin yang langsung disambut betul oleh para pengunjui rasa. "Kita juga makzulkan Presiden Jokowi melalui hak angket."

Selanjutnya: Carter pesawat

<!--more-->

Carter pesawat

Komisioner KPU Papua Pegunungan Theodorus Kossay mengakui KPU Papua Pegunungan dan KPU Papua menyewa pesawat milik Trigana Air untuk membawa komisioner dan staf ke Jakarta guna menghadiri rapat pleno KPU RI.

“Memang benar kami terpaksa menyewa pesawat karena tidak ada penerbangan terjadwal yang melayani Jayapura-Jakarta di malam hari. Saat ini kami sedang bersiap-siap menuju Jakarta menggunakan pesawat milik Trigana yang akan transit di Makassar untuk mengisi BBM," kata Theodorus saat dihubungi pada Selasa malam, 19 Maret 2024 seperti dikutip Antara.

Theodorus, yang mengaku masih berada di Bandara Sentani, menyebutkan berlarutnya rapat pleno tingkat kabupaten disebabkan adanya beberapa kendala termasuk aksi protes terhadap PPD.

KPU Papua Pegunungan terpaksa menggelar pleno di Sentani karena KPU Tolikara melaksanakan pleno di salah satu hotel yang ada di Kabupaten Jayapura, Papua.

"Puji Tuhan, Selasa malam rapat pleno KPU Papua Pegunungan selesai dilaksanakan walaupun banyak yang mengajukan keberatan dan kami bersama komisioner KPU Papua berangkat dan setibanya di Jakarta akan langsung mengikuti rapat pleno di KPU RI," kata Theodorus.

Area Manager Trigana Papua Irwan Rohendi secara terpisah mengakui pihaknya menyiapkan Boeing 737-500 untuk membawa komisioner KPU Papua Pegunungan dan KPU Papua.

“Ada 22 orang penumpang yang dibawa dan pesawat tadi telah berangkat pukul 22.11 WIT ke Jakarta dengan transit di Makassar,” kata dia.

Hal itu juga dibenarkan oleh Komisioner KPU RI Idham Holik. Menurut dia, pada Selasa pukul 22.00 WIT, KPU Papua dan KPU Papua Pegunungan akan bersama berangkat ke Jakarta dengan carter pesawat.

KPU RI batal melaksanakan rekapitulasi suara nasional hasil Pemilu untuk Provinsi Papua dan Papua Pegunungan pada Selasa malam. Idham mengatakan rekapitulasi untuk Provinsi Papua dan Papua Pegunungan akan dilakukan Rabu pagi, 20 Maret 2024.

"Insyaallah esok pagi (Rabu) akan dijadwalkan pembacaan hasil rekapitulasi KPU Papua dan KPU Papua Pegunungan," kata Idham kepada Tempo pada Selasa, 19 Maret 2024.

Idham menjelaskan saat itu KPU Papua Pegunungan masih melakukan rekapitulasi suara tingkat provinsi untuk Kabupaten Tolikara di Jayapura.

"Lokasi rapat pleno rekapitulasi KPU Kabupaten Tolikara di Hotel Grand Allison, Sentani, Jayapura. Lokasinya dekat bandara," kata dia.

Menurut Komisioner KPU Mochammad Afifuddin, rekapitulasi suara di Papua Pegunungan belum selesai karena keamanan dan kendala teknis.

"Untuk Papua Pegunungan sedang pleno untuk Kabupaten Tolikara di Jayapura karena situasi keamanan," kata dia.

Afif menjelaskan rapat pleno rekapitulasi suara Kabupaten Tolikara seharusnya dilakukan di Jayawijaya. Namun, dengan memperhatikan situasi keamanan, KPU memindahkan rapat pleno rekapitulasi ke Jayapura.

"Jadi situasi ini koordinasi kami dengan kepolisian yang membuat kami membuat langkah antisipatif, khusus pleno rekap Kabupaten Tolikara tidak dilaksanakan di Wamenhan atau Jayawijaya, tapi digeser di Jayapura," kata Afif.

ANDI ADAM FATURAHMAN | YOHANES MAHARSO JOHARSOYO | ANTARA

Pilihan Editor: Ikuti Rapat Pleno di Jakarta, KPU Papua Pegunungan dan KPU Papua Carter Pesawat

Berita terkait

Satgas Damai Cartenz Tuding KKB Membunuh Boki Ugipa, Ada Luka Tembakan di Jenazah Warga Sipil

1 jam lalu

Satgas Damai Cartenz Tuding KKB Membunuh Boki Ugipa, Ada Luka Tembakan di Jenazah Warga Sipil

Satgas Damai Cartenz menyimpulkan KKB membunuh Boki Ugipa setelah melihat ancaman ke keluarganya.

Baca Selengkapnya

Wacana Perpanjangan Usia Pensiun Polisi, Pengamat: Tidak Sesuai Harapan Masyarakat

12 jam lalu

Wacana Perpanjangan Usia Pensiun Polisi, Pengamat: Tidak Sesuai Harapan Masyarakat

Wacana perpanjangan usia pensiun polisi dinilai tidak sesuai dengan tujuan revisi undang-undang Kepolisian.

Baca Selengkapnya

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

13 jam lalu

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

Yusril meyakini Kabinet 100 Menteri di era Presiden Soekarno tak akan berulang dalam pemerintahan Prabowo-Gibran

Baca Selengkapnya

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

13 jam lalu

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

Dalam waktu berdekatan tiga RUU DPR mendapat sorotan publik yaitu RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara. Apa sebabnya?

Baca Selengkapnya

2 Alasan Tak Boleh Tidur Sebelum Pesawat Lepas Landas

14 jam lalu

2 Alasan Tak Boleh Tidur Sebelum Pesawat Lepas Landas

Pramugari berbagi tips tentang perjalanan, salah satunya hal yang tidak boleh dilakukan di pesawat

Baca Selengkapnya

Satgas Damai Cartenz Jelaskan Alasan Tuduh KKB Bunuh Warga Sipil di Intan Jaya

15 jam lalu

Satgas Damai Cartenz Jelaskan Alasan Tuduh KKB Bunuh Warga Sipil di Intan Jaya

Polisi menuding KKB atau TPNPB membunuh warga sipil bernama Boki Ugipa di Intan Jaya

Baca Selengkapnya

Satgas Damai Cartenz Tangkap Pimpinan KKB Wilayah Dokoge-Paniai Petrus Pekei

17 jam lalu

Satgas Damai Cartenz Tangkap Pimpinan KKB Wilayah Dokoge-Paniai Petrus Pekei

Pimpinan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) wilayah Dokoge-Paniai, Peni Pekei alias Petrus Pekei, ditangkap

Baca Selengkapnya

Revisi UU Polri Muat Usulan Polisi Dapat Perlindungan Jaminan Sosial

18 jam lalu

Revisi UU Polri Muat Usulan Polisi Dapat Perlindungan Jaminan Sosial

DPR akan merevisi UU Polri. Salah satu perubahannya adalah polisi bisa mendapatkan perlindungan jaminan sosial.

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

20 jam lalu

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.

Baca Selengkapnya

Dua Pasal di Revisi UU MK Ini Disorot Ketua MKMK: Ancam Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman

21 jam lalu

Dua Pasal di Revisi UU MK Ini Disorot Ketua MKMK: Ancam Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman

Ketua MKMK menyebut dua pasal di revisi UU MK ini mengancam kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Pasal mana saja itu?

Baca Selengkapnya