Alasan Bansos dari Jokowi Dituding Sebagai Politik Gentong Babi

Minggu, 17 Maret 2024 06:30 WIB

Film Dirty Vote membongkar politik gentong babi yang dilakukan oleh Presiden Jokowi, Ahad 11 Februari 2024.

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi dituding melakukan politik gentong babi demi memenangkan pasangan calon Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Dugaan itu muncul pertama kali dalam film Dirty Vote dan diutarakan oleh Ahli Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti.

Ia memberikan penjelasannya soal bantuan sosial (bansos) yang dijadikan alat politik. Ia kemudian menyebut salah satu konsep dalam ilmu politik yang namanya politik gentong babi. Mengapa Bansos dijadikan alat berpolitik? Ada satu konsep dalam ilmu politik yang namanya politik gentong babi atau pork barrel politics," kata Bivitri Susanti dalam film yang disutradarai Dandhy Laksono tersebut.

Dalam konteks politik saat ini, Bivitri mengatakan politik gentong babi adalah cara berpolitik yang menggunakan uang negara. Uang tersebut digelontorkan ke daerah-daerah pemilihan oleh politisi agar dirinya bisa dipilih kembali. “Tentu saja kali ini Jokowi tidak sedang meminta orang untuk memilih dirinya, melainkan penerusnya," ujar Bivitri.

Mengenal politik gentong babi dan contohnya

Dilansir dari Koran Tempo, politik gentong babi awalnya dikenal di Amerika Serikat sebagai politik iming-iming dan penggunaan sumber daya negara untuk membeli pengaruh pemilih. Istilah “gentong babi” merupakan metafora dari cerita di Amerika Serikat pada zaman perbudakan. Para budak dengan sengaja memperlambat kerja mereka untuk mengurangi keuntungan pemilik budak.

Advertising
Advertising

Oleh karena itu, pemilik budak menggunakan strategi untuk memacu kinerja budak. Cara tersebut dengan menyiapkan sup daging babi dalam gentong. Pemilik budak akan mengumumkan siapa yang paling cepat dan giat bekerja akan dipersilahkan mengambil daging tersebut. Cara ini kemudian direproduksi dalam dunia politik. Sehingga asumsi yang muncul adalah masalah ekonomi dan perut lapar tak bisa diajak berkompromi.

Pada umumnya politik gentong babi dijalankan dengan sumber daya negara, melalui program-program populis yang sengaja diimplementasikan pada periode elektoral dengan tujuan merebut suara dan dukungan pemilih. Dalam hal ini yang menerapkan program bansos tentunya penguasa. Kelompok yang menjadi target sasaran adalah mereka yang pemilih pendukung atau bahkan pemilih yang condong ke oposisi.

Dalam politik gentong babi ini terjadi pertukaran barang dan jasa. Aktor pejabat mengalokasikan sumber-sumber anggaran melalui berbagai program bantuan. Sedangkan masyarakat yang merasa terbantu akan membalas “kebaikan” inkumben dengan cara memilihnya kembali. Sehingga penguasa mendapat keuntungan dan masyarakat memperoleh bantuan.

Sementara itu, biasanya politik gentong babi berbentuk dana hibah atau bansos. Dikutip dari scholarhub.ui.ac.id, dana hibah pernah dijadikan alat gentong babi dI Provinsi Banten tahun 2011. Sementara itu, pada Pilpres 2024, Jokowi melakukan politik gentong babi dengan instrumen bansos dari negara.

ANANDA RIDHO SULISTYA | YOLANDA AGNE | KORAN TEMPO | RIANI SANUSI PUTRI | RIRI RAHAYU | IMAM HAMDI

Pilihan Editor: Guru Besar UI Tegur Jokowi Soal Bansos Politik Gentong Babi, Sama Seperti yang Diungkap Dirty Vote

Berita terkait

TPNPB OPM Minta Presiden Jokowi Bertanggung Jawab atas Serangan Militer di Pogapa

2 jam lalu

TPNPB OPM Minta Presiden Jokowi Bertanggung Jawab atas Serangan Militer di Pogapa

Operasi penyerangan TPNPB kepada militer di Intan Jaya berlangsung sejak 30 Maret-5 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Diumumkan Bulan Ini, Akademisi Bilang Harus Diisi Orang-orang Kredibel

6 jam lalu

Pansel KPK Diumumkan Bulan Ini, Akademisi Bilang Harus Diisi Orang-orang Kredibel

Akademisi menyarankan proses seleksi calon pimpinan KPK diperketat menyusul kasus yang menjerat mantan Ketua KPK Firli Bahuri.

Baca Selengkapnya

Pakar Sebut Jokowi Bisa Cawe-cawe di Pilkada jika Berkongsi dengan Prabowo

8 jam lalu

Pakar Sebut Jokowi Bisa Cawe-cawe di Pilkada jika Berkongsi dengan Prabowo

Analisis pengamat apakah Jokowi masih akan cawe-cawe di pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Kisah Sendi Fardiansyah Sespri Iriana Galang Dukungan untuk Maju Pilwalkot Bogor

12 jam lalu

Kisah Sendi Fardiansyah Sespri Iriana Galang Dukungan untuk Maju Pilwalkot Bogor

Sespri Iriana Sendi Fardiansyah melakukan sejumlah upaya dalam mempersiapkan diri maju dalam pemilihan wali kota Bogor. Begini kisahnya

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Bentukan Jokowi Diragukan karena Pernah Loloskan Firli Bahuri dan Lili Pintauli

12 jam lalu

Pansel KPK Bentukan Jokowi Diragukan karena Pernah Loloskan Firli Bahuri dan Lili Pintauli

Mantan Komisioner KPK Busyro Muqoddas mendesak Pansel KPK tahun ini tidak sepenuhnya ditunjuk Jokowi

Baca Selengkapnya

Guru Besar Hukum UI: Presiden Indonesia Paling Besar Kekuasaannya di Bidang Legislatif

13 jam lalu

Guru Besar Hukum UI: Presiden Indonesia Paling Besar Kekuasaannya di Bidang Legislatif

Presiden Indonesia ikut dalam semua aktivitas legislasi mulai dari perencanaan, pengusulan, pembahasan, persetujuan hingga pengundangan.

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Berkomunikasi dengan Prabowo, Ombudsman Buka Suara Kasus Penipuan Deposito BTN

14 jam lalu

Terkini: Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Berkomunikasi dengan Prabowo, Ombudsman Buka Suara Kasus Penipuan Deposito BTN

Staf Khusus Menteri Keuangan mengatakan Jokowi sudah memerintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berkomunikasi dengan Prabowo.

Baca Selengkapnya

Masalah Program Pendidikan Dokter Spesialis Gratis PPDS: Kuota Hanya 38, Depresi sampai Dibuli Senior

14 jam lalu

Masalah Program Pendidikan Dokter Spesialis Gratis PPDS: Kuota Hanya 38, Depresi sampai Dibuli Senior

Untuk tahun pertama Kementerian Kesehatan menyediakan 38 kursi PPDS, namun Jokowi minta kuotanya ditambah.

Baca Selengkapnya

Syarat Pemasangan Foto Presiden dan Wakil Presiden di Kantor atau Instansi, Wajibkah?

15 jam lalu

Syarat Pemasangan Foto Presiden dan Wakil Presiden di Kantor atau Instansi, Wajibkah?

PDIP memberi klarifikasi mengapa tak ada foto Jokowi di kantor DPD PDIP Sumatera Utara. Wajibkah pemasangan foto presiden dan wakil presiden?

Baca Selengkapnya

Lapangan Upacara 17 Agustus di IKN Rumputnya Berstandar FIFA

16 jam lalu

Lapangan Upacara 17 Agustus di IKN Rumputnya Berstandar FIFA

Selain menargetkan upacara HUT Kemerdekaan di IKN, Jokowi berencana mulai berkantor di ibu kota baru mulai Juli mandating

Baca Selengkapnya