TEMPO.CO, Badung - Sejumlah kader Partai Golkar tidak mempersoalkan munculnya nama Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia sebagai calon ketua umum. Bahlil diketahui tidak masuk dalam struktur kepengurusan di pusat maupun daerah partai beringin saat ini.

“Ia (Bahlil) sudah pernah lima tahun jadi pengurus ya,” ujar Ketua Dewan Pembina Pengurus Pusat Partai Golkar Aburizal Bakrie saat acara buka puasa bersama dan silaturahmi pengurus partai beringin se-Indonesia di Nusa Dua, Bali Jumat, 15 Maret 2024.

Selain itu, Ical, sapaan Aburizal, menegaskan untuk menjadi ketua umum di Golkar harus sesuai dengan aturan, paling tidak menjadi pengurus partai. Jika pun, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai berubah, hal tersebut masih mungkin terjadi.

“Jika seluruh daerah mau, ya mau. Kalau musyawarah nasional luar biasa, enggak lah,” ujarnya.

Senada dengan Ical, politikus Golkar Dito Ariotedjo mengatakan partainya adalah organisasi yang terbuka untuk semua pihak. Untuk menjadi ketua umum harus melalui mekanisme yang ada.

“Semua ada peluang. Dalam Munas ada mekanisme serta penjaringan kandidat,” ujar Dito yang juga Menteri Pemuda dan Olahraga.

Ketua DPD Golkar Provinsi Kalimantan Barat, Maman Abdurrahman juga mengatakan partainya terbuka. Ia menilai munculnya nama calon ketua umum selain Airlangga Hartarto adalah dinamika.

“Tidak perlu dipusingkan, yang jelas ke depan pijakannya adalah prestasi,” ujarnya.

Meski begitu, Maman Abdurrahman dan seluruh ketua DPD Golkar provinsi se-Indonesia telah memberikan surat dukungan untuk Airlangga Hartarto kembali maju sebagai ketua umum Golkar periode 2024-2029 pada musyawarah nasional yang diagendakan Desember tahun ini.

Pemberian dukungan ini sebagai manuver politik untuk menghadapi musyawarah Partai Golkar, karena seluruh ketua DPD Golkar provinsi se-Indonesia siap menjadikan Airlangga Hartarto calon tunggal atau aklamasi.

Pilihan Editor: Stanford University Bantah Akan Bangun Kampus di IKN, Hanya Kerja Sama Proyek Penelitian