Anies Kalah dari Prabowo di DKI Jakarta, Pengamat: Dikepung Kekuatan Besar

Selasa, 12 Maret 2024 21:25 WIB

Calon Presiden nomor urut 1, Anies Baswedan (kiri) dan Calon Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto (kanan) saat mengikuti Debat Kelima Pilpres 2024 di Jakarta Convention Center, Jakarta, Minggu, 4 Februari 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden atau paslon 01 Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar kalah dari paslon 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam penghitungan suara Pilpres 2024 di DKI Jakarta. Padahal, Anies sempat menjabat sebagai Gubernur di provinsi tersebut. Apa sebabnya?

"Anies dikepung dan dikeroyok kekuatan besar," kata pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno, kepada Tempo, Selasa, 12 Maret 2024.

Menurut Adi, pengeroyokan itu terlihat dari segi gabungan partai, mesin politik, hingga koalisi dua figur kuat yakni Prabowo dan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Adi menyebut, Anies kalah segalanya dari paslon 02.

"Dalam hal ini, tentu faktor Jokowi paling dominan mengingat posisinya sebagai presiden. Dan faktor kunci Prabowo yang memang sejak pemilu 2014 lalu juga kuat di Pilpres," ucap Adi.

Sementara itu pengamat politik Universitas Padjadjaran, Idil Akbar, mengatakan DKI Jakarta menjadi wilayah perebutan pengaruh besar. Selain itu, provinsi ini juga memiliki warga yang jauh lebih rasional dalam melihat paslon yang berkontestasi.

Advertising
Advertising

Penyebab berikutnya adalah soal penyampaian program. Idil menilai, Anies ketika berbicara tentang Jakarta lebih banyak mengenai apa yang sudah dia lakukan. Sedangkan Prabowo banyak bicara apa yang akan dilakukan.

"Jadi di situ kemudian masyarakat Jakarta lebih rasional dalam konteks kandidat," kata Idil saat dihubungi Tempo pada Selasa.

Adapun soal perolehan suara Anies yang tidak terlalu jauh dari Prabowo, Idil mengatakan, karena mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu didukung oleh kelompok-kelompok islam perkotaan yang banyak terdapat di Jakarta. Selain itu kelompok masyarakat Betawi juga banyak mendukung Anies.

Belum lagi, ujar dia, masyarakat Jakarta yang multikultural dari berbagai etnis. "Jakarta itu kan kalau kita lihat masyarakat aslinya (Betawi) kan lebih banyak tidak di Jakarta sendiri," tutur Idil.

Sedangkan Anies banyak didukung oleh kelompok Betawi. Menurut Idil, di sini lah pertarungannya.

"Masyarakat Jawa tentu melihat sosok Prabowo itu lebih dikenal daripada Anies," ujar dia.

Sebelumnya diberitakan, Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI telah mengesahkan rekapitulasi hasil perolehan suara Pilpres 2024 di Provinsi DKI Jakarta. Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden atau paslon nomor 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar memperoleh 2.65.3762 suara.

Sedangkan paslon nomor 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mendapatkan suara tertinggi, yakni sebanyak 2.692.011 suara. Adapun paslon nomor 03 Ganjar Pranowo-Mahfud Md. menempati posisi terakhir dengan 1.115.138 suara.

Pilihan Editor: Rekapitulasi Nasional KPU: Prabowo-Gibran Unggul di Kalsel dan Kaltara

Berita terkait

Wantim Golkar Rekomendasikan Ahmed Zaki Iskandar Jadi Bakal Cagub Jakarta, Apa Alasannya?

3 jam lalu

Wantim Golkar Rekomendasikan Ahmed Zaki Iskandar Jadi Bakal Cagub Jakarta, Apa Alasannya?

Wantim Golkar mengakui popularitas Ahmed Zaki Iskandar tak setinggi kandidat lain seperti Ridwan Kamil.

Baca Selengkapnya

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

7 jam lalu

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

Yusril meyakini Kabinet 100 Menteri di era Presiden Soekarno tak akan berulang dalam pemerintahan Prabowo-Gibran

Baca Selengkapnya

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

7 jam lalu

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.

Baca Selengkapnya

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

7 jam lalu

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

Dalam waktu berdekatan tiga RUU DPR mendapat sorotan publik yaitu RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara. Apa sebabnya?

Baca Selengkapnya

Anies Baswedan Disebut Dukung Ide Koalisi Gagasan untuk Bangun Bangsa

7 jam lalu

Anies Baswedan Disebut Dukung Ide Koalisi Gagasan untuk Bangun Bangsa

Co-Founder Paramadina Public Policy Institute, Wijayanto Samirin, menyebut Anies Baswedan menyetujui ide soal koalisi gagasan.

Baca Selengkapnya

Soal Isu Kementerian Bertambah Jadi 40, Yusril: Saya Belum Dengar Resmi dari Prabowo

9 jam lalu

Soal Isu Kementerian Bertambah Jadi 40, Yusril: Saya Belum Dengar Resmi dari Prabowo

Yusril Ihza Mahendra menyebut belum ada pembicaraan resmi soal wacana jumlah kementerian bertambah dalam Koalisi Indonesia Maju

Baca Selengkapnya

Yusril Sebut Adanya Kader di Eksekutif Bisa Bantu Dongkrak Suara di Pemilu Berikutnya

10 jam lalu

Yusril Sebut Adanya Kader di Eksekutif Bisa Bantu Dongkrak Suara di Pemilu Berikutnya

Yusril mengatakan perlu strategi yang jitu untuk menempatkan kadernya sebagai kepala daerah dan kabinet untuk dongkrak suara di pemilu berikutnya

Baca Selengkapnya

Prabowo Akan Tambah Kementerian pada Kabinetnya, Faisal Basri: Menteri Sekarang Sudah Kebanyakan

1 hari lalu

Prabowo Akan Tambah Kementerian pada Kabinetnya, Faisal Basri: Menteri Sekarang Sudah Kebanyakan

Ekonom Faisal Basri mempertanyakan alasan pemerintahan Prabowo-Gibran berencana menambah sejumlah kementerian baru dalam kabinetnya mendatang.

Baca Selengkapnya

Bamsoet Siap Dorong Pemerintahan Prabowo - Gibran Lakukan Legislatif Review

1 hari lalu

Bamsoet Siap Dorong Pemerintahan Prabowo - Gibran Lakukan Legislatif Review

Bambang Soesatyo menegaskan PADIH UNPAD siap membantu pemerintahan Prabowo - Gibran dalam pembangunan hukum di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Santer Isu Prabowo Tambah Kementerian, Rumah Dinas Menteri di IKN Bakal Ditambah?

1 hari lalu

Santer Isu Prabowo Tambah Kementerian, Rumah Dinas Menteri di IKN Bakal Ditambah?

Bagaimana pembangunan rumah tapak jabatan menteri di IKN di tengah bergulirnya isu penambahan kementerian di kabinet Prabowo?

Baca Selengkapnya