TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, menanggapi bantahan Komisi Pemilihan Umum (KPU) soal penguncian suara Ganjar Pranowo-Mahfud MD maksimal 17 persen.

“Kami ada bukti-buktinya programnya itu diubah maka Ganjar-Mahfud di-lock 17 persen,” ujar Hasto ketika ditemui di Jalan Diponegoro Nomor 72, Menteng, Jakarta, Sabtu, 9 Maret 2024.

Menurut dia, ada kekuatan besar di belakang KPU terkait segala kekacauan penghitungan suara di KPU. KPU, kata Hasto, selama ini pura-pura tidak tahu mengenai segala hal tersebut.

“Ini kan kekuatan di belakang KPU, KPU sendiri enggak tau,” ujar Hasto. “KPU sendiri pura-pura enggak tau ketika IP adress-nya dipindahkan. Mereka menyangkal, akhirnya kalau ada bukti baru mengakui.”

Hasto mengaku heran ketika layanan cloud yang digunakan diketahui milik layanan penyedia internet (ISP) raksasa Alibaba. Selain itu, kata dia, ada kepentingan geopolitik terkait pertarungan antara Amerika Serikat dan Cina.

“Sehingga ini sudah tidak benar semuanya, cara-cara berpolitik kita sudah mereduksi kedaulatan kita sebagai bangsa. Ini yang harus kita koreksi,” tuturnya.

KPU, kata dia, juga menyanggah beberapa hal, seperti matinya Sirekap yang diklaim karena banyak serangan hackers. “Ini tidak terbukti. Itu sengaja, manual shut down. Setelah menyampaikan bukti-bukti dari Json Script dari program-programnya, akhirnya baru mengakui,” ujar Sekjen PDIP itu.

Oleh karena itu, Hasto mengklaim adanya suatu kekuatan besar di belakang KPU. Oknum-oknum dari KPU, kata dia, menjadi subordinat dari kekuatan besar sehingga mereka kerap membantah berbagai hal janggal yang terjadi.

Sebelumnya, Ketua KPU Hasyim Asy'ari mengklaim KPU tidak pernah mematok suara dari partai atau paslon mana pun.

"KPU tidak pernah mematok, tidak pernah mengunci, tidak pernah menargetkan partai tertentu, pasangan calon tertentu. Sejak awal harus suaranya sekian, tidak ada. Jadi semuanya yang dihitung KPU itu adalah berasal dari perolehan suara di TPS," ujar Hasyim di Kantor KPU, Jakarta, pada Jumat, 8 Maret 2024.

Dia menegaskan, pemungutan suara dalam Pemilu 2024 bersifat langsung. Artinya, perolehan suara ditentukan oleh suara pemilih yang menggunakan hak pilih pada hari pemungutan suara di dalam negeri yaitu 14 Februari 2024.

Calon wakil presiden nomor urut 03, Mahfud Md, juga menanggapi pernyataan Hasto. Menurut dia, dugaan adanya penguncian suara tersebut sudah muncul sebelum pelaksanaan Pemilu 2024. “Ya biar saja diolah di masyarakat, itu kan juga sudah lama, sebelum pemilu kan juga sudah ada. Sebelum pemungutan suara isu itu sudah ada,” ujar Mahfud, Jumat.

Adapun isu ini berawal ketika Hasto mengklaim adanya algoritma yang menyebabkan suara Ganjar-Mahfud maksimal sebesar 17 persen. Hasto mengungkapkan, sistem tersebut terlihat oleh tim informasi teknologi (IT) yang dimiliki oleh internal partai.

"Kami banyak bertemu dengan pakar IT yang menemukan persoalan yang sangat fundamental, misalnya dimasukkannya suatu algoritma untuk nge-lock perolehan Pak Ganjar itu hanya maksimum 17 persen," katanya, Kamis, 7 Maret 2024.

DEFARA DHANYA | YOHANES MAHARSO

Pilihan Editor: Diminta Jadi Oposisi, PDIP: Belum Bersuara, Bukan Berarti Diam