TEMPO.CO, Jakarta - Calon Presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan mengatakan waktu untuk menggulirkan hak angket pemilu 2024 masih panjang. Anies mengatakan yang paling penting prosesnya berjalan terus.

“Jadi menurut saya nggak ada yang perlu buru-buru hari ini. Kita tunggu saja prosesnya,” kata Anies saat ditemui usai salat Jumat di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan, pada Jumat, 8 Maret 2024.

Rencana hak angket kecurangan pemilu awalnya digulirkan oleh calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Ganjar Pranowo. Dorongan Ganjar itu disambut oleh para partai pendukung kubu Calon Presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan seperti Partai Kebangkitan Bangsa, Partai NasDem, dan Partai Keadilan Sejahtera.

Beberapa anggota DPR sudah menggelindingkan usulan penggunaan hak angket demi mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024. Usul itu disampaikan oleh tiga anggota DPR dari Fraksi PKS, PKB, dan PDIP dalam rapat paripurna DPR pada Selasa, 5 Maret 2024.

Mereka adalah anggota Fraksi PKS Aus Hidayat Nur, anggota Fraksi PKB Luluk Nur Hamidah dan anggota Fraksi PDIP Aria Bima. Ketiganya kompak menyuarakan pengguliran hak angket dalam sidang tersebut lewat interupsi yang disampaikan kepada pimpinan sidang yang juga politikus Partai Gerindra, yaitu Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.

NasDem belum menyampaikan posisinya dalam sidang kemarin sebab menunggu arahan dari Ketua Umum Surya Paloh. "Kami menunggu momentum. Setelah perhitungan suara rampung, kami usulkan angket," kata Sugeng kepada Tempo, Rabu, 6 Maret 2024

Ketika ditemui pada Jumat, Anies tidak menjawab saat ditanya apakah akan segera berkomunikasi dengan Surya supaya hak angket terus berjalan. Namun dia tetap optimistis itu akan segera bergulir.

Anies merujuk pada pernyataannya sekitar dua pekan lalu. Eks Gubernur Jakarta ini meminta publik tidak lagi berspekulasi terkait dengan isu perpecahan di antara partai pengusungnya, yaitu Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

"Koalisi ini solid. Sesolidnya. Jadi tidak perlu ada spekulasi, kami jalan bersama-sama, membahas bersama-sama," kata Anies di Jakarta, Jumat, 23 Februari.

Hak angket itu dapat melakukan penyelidikan soal dugaan kecurangan dalam penyelenggaraan pemilu, walau sejumlah pakar hukum menganggap hal itu tidak dapat mengubah hasil dari Pemilu 2024.

Presiden Joko Widodo enggan merespons lebih jauh mengenai wacana hak angket dugaan kecurangan pemilu 2024. “Itu urusan DPR, silakan ditanyakan ke DPR,” kata Jokowi saat ditanya dalam keterangan pers di Lanud TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur pada Senin, 4 Maret 2024.

Dalam kesempatan terpisah, Jokowi mengaku tidak begitu mempermasalahkan rencana hak angket kecurangan Pemilu 2024 yang bergulir belakangan ini. “Ya itu hak demokrasi, enggak apa-apa kan,” kata Jokowi ditemui usai Peringatan Hari Pers Nasional di Ancol, Jakarta Utara, pada Selasa, 20 Januari 2024.

Pilihan Editor: Stanford University Bangun Kampus di IKN Mei 2024, 8 Kampus Internasional Menyusul