Profil 3 Anggota DPR RI Pengusul Hak Angket Kecurangan Pemilu

Rabu, 6 Maret 2024 06:13 WIB

Sejumlah Anggota DPR RI saat mengikuti rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan IV tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 5 Maret 2024. Rapat tersebut beragendakan pidato Ketua DPR RI pada pembukaan masa persidangan IV tahun sidang 2023-2024 dan pergantian antar waktu Anggota DPR RI. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Tiga anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengusulkan hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024.

Usulan hak angket disampaikan ketiga anggota dewan saat interupsi Rapat Paripurna ke-13 DPR Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2023-2024, Selasa, 6 Maret 2024. Mereka adalah Aria Bima dari PDIP, Luluk Nur Hamidah dari PKB, Aus Hidayat Nur dari PKS.

Berikut profil dari ketiga pengusul hak angket kecurangan Pemilu 2024:

Aus Hidayat Nur

Aus Hidayat Nur merupakan politikus senior PKS. Dia menjabat anggota DPR RI dari daerah pemilihan Kalimantan Timur.

Pria kelahiran Garut, 20 Juli 1961, ini mengenyam pendidikan sekolah di SMAN 8 Jakarta pada 1980. Kemudian melanjutkan studi D3 di Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab (LIPIA) Jakarta pada 1983. Kemudian melanjutkan ke S1 Sastra Arab di Universitas Indonesia.

Advertising
Advertising

Sebelum terjun ke dunia politik, Aus Hidayat berpengalaman mengajar. Berdasarkan biografi dalam halaman resmi PKS, ia pernah bekerja sebagai guru SMP Islam Bahagia, Jakarta, pada 1986-1990. Kemudian mengajar di SMA Islam At Taqwa, Jakarta, 1990-1992. Selain itu, ia juga pernah menjadi dosen STAI Al Qudwah, Depok, pada 1995-2000. Ia sempat mengajar sebagai guru SMP Terbuka Nurul Fikri, Depok, 2016-2018.

Aus Hidayat sempat menjadi anggota Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Jakarta. Aus masuk PKS di tahun awal partai ini berdiri, yakni pada 1998.

Selama menjadi kader PKS, ia banyak menjabat struktur kepengurusan daerah dan pusat partai. Aus pernah menjabat Ketua DPP PKS Wilda Banjabar dan Kalimantan pada 2002-2005. Kemudian, ia menjabat Ketua DPP PKS Bidang Pembinaan Wilayah periode 2005-2010.

Di pusat, ia mengemban jabatan sebagai Ketua DPP PKS Badan Penegak Disiplin Organisasi (BPDO) periode 2010-2012. Kemudian menjabat anggota Majelis Pertimbangan PKS (2013 – 2016), Wakil Ketua Bidang Kaderisasi DPP PKS (2016-2018), dan Ketua DPP Wilayah Dakwah Sulawesi (2018-2020).

Aus Hidayat terpilih sebagai anggota DPR RI dari dapil Kaltim peiode 2009-2014. Selama di DPR RI, ia pernah menjadi anggota Badan Legislasi periode 2011-2014. Kemudian ia terpilih kembali menjadi anggota DPR RI dapil Kaltim untuk dua periode 2018-2019 dan 2019-2024. Aus Hidayat berpotensi lolos kembali ke Senayan untuk periode 2024-2029.

Luluk Nur Hamidah

Luluk Nur Hamidah merupakan kader PKB kelahiran Jombang, 25 Juni 1971. Ia mengenyam pendidikan sekolah menengah atas di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Darul Ulum pada 1990 dan melanjutkan S1 pendidikan agama di IAIN Sunan Ampel Malang pada 1991. Tak cukup sarjana, Luluk melanjutkan S2 ilmu sosiologi di FISIP Universitas Indonesia pada 2005 dan S2 Publik Administrasi di Lee Kuan Yew School of Public Policy (LKYSPP) National University of Singapore (NUS) 2006-2007.

Sebelum masuk PKB, Luluk sudah aktif di organisasi Nahdlatul Ulama (NU). Ia pernah Ketua Umum Pengurus Besar Korps Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) periode 1997-2000. Kemudian, ia menjadi Wakil Sekretaris Jenderal Rabithah Ma’ahid Islamiyah (RMI) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) 2005-2010. Lalu, menjabat Koordinator Litbang PP Fatayat NU 2010-2015, dan Ketua PP Lembaga Kemaslahatan Keluarga (LKK) PBNU 2015-2020. Dia juga menjadi dosen di beberapa kampus seperti Universitas Nasional 1946 dan Universitas Nahdlatul Ulama.

Sebelum menjadi anggota DPR, Luluk menjadi Staf Ahli Fraksi Tahun 2009 - 2019. Luluk terpilih menjadi anggota DPR RI periode 2019-2024 dari dapil Jawa Tengah IV. Ia menjabat anggota Komisi IV DPR RI.

Pernikahan Luluk dengan Anggota Komisi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Aliftra Salamm sempat disorot karena digelar saat pandemi Covid-19. Pernikahan yang digelar pada 7 Agustus 2021 dibubarkan Satpol PP Kota Surakarta karena melanggar Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4.

Namun harapan Luluk untuk kembali menduduki kursi di Senayan terancam gagal karena ketatnya persaingan di dapil Jateng IV.

Aria Bima

Aria Bima merupakan kader PDIP bernama lengkap Yohanes Aria Bima Trihastoto. Pria kelahiran 29 Mei 1965 di Semarang, Jawa Tengah, ini merupakan alumnus setia yayasan Pangudi Luhur. Sebab, ia bersekolah di SMP Pangudi Luhur Bintang Laut Surakarta dan SMA Pangudi Luhur Santo Yosef Surakarta.

Aria Bima melanjutkan pendidikannya di FISIPOL Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta pada jurusan sosiologi. Ia lulus pada 1992.

Selama berkuliah di UGM, ia bergabung di berbagai organisasi kampus, antara lain menjadi Ketua Senat FISIPOL UGM pada 1987 hingga 1989. Ia juga menjabat Sekretariat Komisariat GMNI Fisipol UGM,

Pada 1998 sampai 2001, Aria pernah menjabat Bendahara DPC Kabupaten Bekasi PDIP. Ia juga menjadi Depercab DPC Kabupaten Bekasi dari 2001 hingga 2004. Di pusat, ia menjabat Kepala Sekretariat DPP PDI Perjuangan dari 2000-2003. Hingg kemudian menjadi Wakil Ketua DPD PDIP Jawa Tengah pada 2010-2019.

Aria Biman menjadi anggota DPR RI periode 2004-2009 daerah pemilihan Jawa Tengah V. Ia kembali terpilih sebagai DPR RI periode 2009-2014 dan menjabat Wakil Ketua Komisi VI. Ia kembali terpilih sebagai anggota DPR RI periode 2019-2024.

Selama Pilpres 2024, Aria Bima menjabat Ketua Tim Penjadwalan Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud Md. Aria Bima juga kembali mencalonkan diri sebagai caleg PDIP di dapil Jawa Tengah V. Ia berpotensi lolos kembali ke Senayan dengan perolehan suara lebih dari 70 ribu suara.

Pilihan Editor: Profil Devara Putri, Caleg DPR dari Partai Garuda yang Jadi Otak Pembunuhan Karena Cinta Segitiga

Berita terkait

Ditinggal Demokrat dan PPP di Pilkada Depok, PKS: Dipersilakan

11 menit lalu

Ditinggal Demokrat dan PPP di Pilkada Depok, PKS: Dipersilakan

PKS pernah membangun koalisi bersama Demokrat dan PPP di Pilkada Depok 2020.

Baca Selengkapnya

Punya Koalisi 400 Ribu Suara Pemilu 2024, PKS Depok Tidak Gentar Dikeroyok Enam Partai

4 jam lalu

Punya Koalisi 400 Ribu Suara Pemilu 2024, PKS Depok Tidak Gentar Dikeroyok Enam Partai

Koalisi yang digalang PKS-Golkar sudah memiliki 400 ribu suara pada Pemilu 2024, di mana PKS sendiri meraih 250 ribu suara.

Baca Selengkapnya

Jaring Aspirasi Masyarakat, Kandidat Calon Wali Kota Depok PKS Bikin Program Nyentil Imam

5 jam lalu

Jaring Aspirasi Masyarakat, Kandidat Calon Wali Kota Depok PKS Bikin Program Nyentil Imam

Imam yang juga Ketua DPD PKS Kota Depok mengatakan program ini bertujuan mencari solusi yang selama ini dihadapi warga Depok.

Baca Selengkapnya

Pengamat Politik Unair Menilai PKB Kikuk di Pilkada Jatim 2024 karena Belum Punya Calon Kuat Hadapi Khofifah

10 jam lalu

Pengamat Politik Unair Menilai PKB Kikuk di Pilkada Jatim 2024 karena Belum Punya Calon Kuat Hadapi Khofifah

PKB dinilai belum memiliki calon kandidat gubernur yang sepadan untuk bertarung dengan gubernur inkumben Khofifah Indar Parawansa.

Baca Selengkapnya

Peneliti BRIN Sebut Pernyataan Oposisi Ganjar Berpotensi Jadi Arah PDIP, Ini Alasannya

10 jam lalu

Peneliti BRIN Sebut Pernyataan Oposisi Ganjar Berpotensi Jadi Arah PDIP, Ini Alasannya

Deklarasi Ganjar menjadi oposisi di pemerintahan Prabowo bisa jadi merupakan penegasan arah politik PDIP.

Baca Selengkapnya

Alasan Partai Gelora Tolak PKS, Fahri Hamzah: Sebab ini Bukan Arisan

11 jam lalu

Alasan Partai Gelora Tolak PKS, Fahri Hamzah: Sebab ini Bukan Arisan

Sebelumnya Partai Gelora kencang menyuarakan penolakan PKS merapat ke Prabowo.

Baca Selengkapnya

Soal Penolakan Gelora, PKS Sebut Diterima atau Tidak Urusan Prabowo

15 jam lalu

Soal Penolakan Gelora, PKS Sebut Diterima atau Tidak Urusan Prabowo

Saat ini, PKS dan pihak Prabowo masih terus berkomunikasi dua arah untuk membahas proses yang masih berjalan.

Baca Selengkapnya

Demokrat Ungkap Alasan Tidak Satu Perahu Lagi dengan PKS di Pilkada Depok 2024

15 jam lalu

Demokrat Ungkap Alasan Tidak Satu Perahu Lagi dengan PKS di Pilkada Depok 2024

Ketua DPC Partai Demokrat Depok Edi Sitorus mengungkapkan alasan tidak lagi satu perahu dengan PKS pada Pilkada Depok 2024

Baca Selengkapnya

Sejumlah Politikus PSI dan Golkar Hadir di Deklarasi Koalisi Sama-sama Pilkada Depok

16 jam lalu

Sejumlah Politikus PSI dan Golkar Hadir di Deklarasi Koalisi Sama-sama Pilkada Depok

Enam parpol membentuk koalisi Sama-sama di Pilkada Depok 2024 untuk menggusur dominasi Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

Baca Selengkapnya

Syarat Pemasangan Foto Presiden dan Wakil Presiden di Kantor atau Instansi, Wajibkah?

18 jam lalu

Syarat Pemasangan Foto Presiden dan Wakil Presiden di Kantor atau Instansi, Wajibkah?

PDIP memberi klarifikasi mengapa tak ada foto Jokowi di kantor DPD PDIP Sumatera Utara. Wajibkah pemasangan foto presiden dan wakil presiden?

Baca Selengkapnya