TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Pusat Penerangan TNI Brigjen Nugraha Gumilar membantah tudingan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengenai pembentukan Komando Operasi (Koops) Habema yang dinilai akan memperkeruh konflik di Papua. Nugraha mengklaim, Koops Habema dibentuk dengan mengedepankan pendekatan yang humanis dan dialogis.

"Tudingan KontraS tidak berdasar. Koops Habema dibentuk untuk mengintegrasikan pola operasi TNI-Polri agar lebih efektif dengan mengedepankan pola smart power yang humanis dan dialogis," ujar Nugraha dalam keterangannya kepada Tempo pada Selasa, 5 Maret 2024.

Nugraha juga memastikan, operasi militer dengan nama Koops Habema ini tidak hanya sekadar perubahan nomenklatur, seperti yang dituduhkan KontraS. Namun, Nugraha mengklaim, Koops Habema akan mengubah pendekatan yang dilakukan dalam mengatasi konflik di Papua.

KontraS sebelumnya menilai, Koops Habema justru akan memperkeruh situasi dan tidak dapat menjamin peristiwa kekerasan serta pelanggaran HAM tidak terus berulang di Papua.

"Komando Operasi Habema dikhawatirkan justru meningkatkan eskalasi konflik serta ketegangan sosial dan berpotensi menambah jumlah korban, baik dari kalangan militer maupun sipil," ujar Koordinator KontraS Dimas Bagus Arya di kantor KontraS, Jakarta Pusat, pada Senin, 4 Maret 2024.

Berdasarkan catatan Kontras, pada Januari hingga Februari 2024, telah terjadi 7 peristiwa kekerasan di Papua yang menimbulkan 6 korban luka dan 4 korban tewas. Tindak kekerasan tersebut antara lain meliputi penembakan, penyiksaan, serta penangkapan sewenang-wenang. Korban dari peristiwa kekerasan ini adalah warga sipil, bahkan terdapat korban yang masih tergolong anak-anak.

Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto sebelumnya menyebut Koops Habema, yang merupakan singkatan dari 'harus berhasil maksimal', dapat meningkatkan efektivitas penanganan konflik di Papua. Di mana, kata dia, dalam beberapa tahun terakhir, TNI-Polri menghadapi gangguan dan serangan dari kelompok pemberontak OPM. Koops Habema ini akan menyatukan pola operasi TNI dan Polri dalam menangani konflik di Papua.

Pilihan Editor: Alasan NasDem Tak Serukan Hak Angket Kecurangan Pemilu di Paripurna DPR