TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla akrab disapa JK, menyampaikan bahwa dia memiliki visi yang sejalan dengan Presiden ke-5, Megawati Sukarnoputri, terkait menciptakan Indonesia yang lebih demokratis. Pernyataan tersebut dilontarkan dalam konteks rencana pertemuan keduanya untuk membahas kondisi politik pasca Pemilu 2024.

Meskipun pertemuan tersebut belum terjadi, JK menegaskan bahwa hubungannya dengan Ketua Umum PDIP selalu terjaga, bahkan di dalam hati.

JK juga menegaskan bahwa jika bertemu dengan Megawati, dia tidak akan mengatasnamakan partai politik, termasuk partainya sendiri, Golkar. Hal ini sebagai tanggapan atas permintaan politikus Golkar, Idrus Marham, yang menyarankan agar JK tidak mengidentifikasi dirinya dengan partai tersebut tanpa arahan dari Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto.

Dalam Pilpres 2024, Golkar mendukung pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, sementara JK secara pribadi mendukung pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar. Di sisi lain, PDIP mengusung pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud Md.

Lebih lanjut, JK juga tidak memberikan jawaban yang jelas mengenai apakah dalam pertemuan dengan Megawati akan dibahas hak angket terkait Pemilu 2024. JK hanya menyatakan bahwa pertemuan tersebut dilakukan untuk memajukan bangsa dan demokrasi Indonesia. "Intinya, kami bertemu untuk kemajuan bangsa dan demokrasi di Indonesia, itu saja," katanya.

Setelah pemilihan presiden 2024, muncul wacana mengenai pertemuan antara Megawati dan JK. JK sendiri merupakan pendukung pasangan calon nomor urut 01 Anies-Muhaimin Iskandar (AMIN) dalam pilpres, sementara PDIP mendukung pasangan calon Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Hasil hitung cepat dari lembaga survei dan real count KPU untuk sementara menunjukkan bahwa pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming unggul dari pasangan Ganjar-Mahfud dan Anies-Muhaimin.

ANGELINA TIARA PUSPITALOVA | SULTAN ABDURRAHMAN | YOUTUBE
Pilihan editor: Di Tengah Wacana Pertemuannya dengan Megawati Jusuf Kalla Singgung Hak Angket