Kata Pengamat soal Lonjakan Suara PSI yang Signifikan dalam Beberapa Hari

Minggu, 3 Maret 2024 10:41 WIB

Presiden Joko Widodo didampingi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep menjawab pertanyaan wartawan usai melakukan pertemuan di kawasan Jalan Braga, Bandung, Jawa Barat, Sabtu, 3 Februari 2024. Presiden Joko Widodo meyakini PSI bisa mendapatkan kursi di DPR RI pada Pemilu 2024. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat politik dari Universitas Indonesia, Aditya Perdana, menanggapi perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI yang melonjak cukup besar dalam perhitungan real count sementara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam beberapa hari ini.

Anomali suara partai yang saat ini dipimpin oleh putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep, misalnya terlihat pada Jumat kemarin. Dalam waktu sehari, PSI memperoleh 101.426 suara. Data real count pada pukul 14.00 WIB, 2 Maret 2024, memperlihatkan suara PSI bertambah 0,12 persen dalam sehari.

“Kalau yang kayak-kayak gini bukan hal yang baru dari Pemilu. Pemilu sebelumnya juga kita sering mendengar cerita bahwa dalam proses rekapitulasi itu ada operasi-operasi yang dilakukan oleh banyak pihak,” ujar Aditya ketika dihubungi Tempo, Minggu, 3 Maret 2024.

Menurut dia, melonjaknya perolehan suara suatu partai bukan hal yang istimewa, karena pergerakan tersebut biasa terjadi dan seringkali disebut sebagai adanya dugaan manipulasi yang terjadi di tingkat penyelenggara.

“Tapi yang sesungguhnya juga harus dipastikan, beneran terjadi pergerakan yang signifikan atau enggak. Karena itu yang paling penting, kalau terjadi beneran berarti betul ada operasi, ada transaksi,” tuturnya.

Aditya menuturkan, saat ini semua pihak terutama parpol dan caleg, sedang berusaha mati-matian untuk bisa menjaga suaranya. Hal ini karena mereka memahami bahwa bisa saja terjadi perubahan total suara.

“Apakah case-nya kayak PSI? menurut saya ya mungkin aja ada (dugaan) operasi-operasi istimewa dilakukan, semuanya melakukan itu. Jangan dianggap yang gede-gede tidak melakukan. Jadi bukan barang baru lah,” ucapnya.

Advertising
Advertising

Dia pun menyebut bahwa seharusnya dilakukan pengecekan di titik-titik lokasi yang mengalami perubahan, pergeseran, penambahan, hingga pengurangan suara. “Itu kan bisa dilacak, bisa di-tracking. Bisa baca dari hasil C1 yang tadinya nol kemudian jadi angka sekian,” kata dia.

Hal tersebut menurutnya penting dilakukan, tapi saat ini waktunya sudah mendekati hasil rekap, sehingga menjadi kurang relevan. Seharusnya, kata Aditya, proses tersebut dilakukan beberapa minggu yang lalu.

Sebelumnya, Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie, menyebut penambahan suara saat KPU melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu 2024 adalah wajar. Karena itu, dia mengingatkan semua pihak agar tidak tendensius dalam menyikapi penambahan suara untuk PSI.

“Penambahan termasuk pengurangan suara selama proses rekapitulasi adalah hal wajar. Yang tidak wajar adalah apabila ada pihak-pihak yang mencoba menggiring opini dengan mempertanyakan hal tersebut,” kata Grace Natalie dalam siaran resmi PSI di Jakarta, Sabtu, 2 Maret 2024, seperti dikutip Antara. Grace menambahkan berbagai kemungkinan masih dapat terjadi selama KPU merekapitulasi suara para pemilih.

DEFARA DHANYA | ANTARA

Pilihan Editor: Suara PPP Mengalami Penurunan, Achmad Baidowi: Ada Partai Lain Naik Tidak Wajar

Berita terkait

Kuasa Hukum KPU Disebut Jadi Ahli Anwar Usman di PTUN, Perludem Sebut Ada Potensi Konflik Kepentingan

2 jam lalu

Kuasa Hukum KPU Disebut Jadi Ahli Anwar Usman di PTUN, Perludem Sebut Ada Potensi Konflik Kepentingan

Perludem menyebut ada potensi konflik kepentingan karena kuasa hukum KPU disebut menjadi ahli yang dihadirkan eks Ketua MK Anwar Usman di PTUN.

Baca Selengkapnya

KPU Bahas Aturan Pencalonan, Pastikan Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Maju di Pilkada 2024

8 jam lalu

KPU Bahas Aturan Pencalonan, Pastikan Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Maju di Pilkada 2024

Komisi II DPR telah menyetujui dua Rancangan PKPU tentang penyelenggaraan Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Nasdem dan Gerindra Berkoalisi Usung Petahana Aep Syaepuloh di Pilkada Karawang

1 hari lalu

Nasdem dan Gerindra Berkoalisi Usung Petahana Aep Syaepuloh di Pilkada Karawang

Bakal calon bupati pendamping Aep Syaepuloh di Pilkada Karawang akan ditentukan oleh Gerindra.

Baca Selengkapnya

Terima Dukungan Kaesang Maju Pilwalkot Bekasi, DPD PSI: Keputusan di Tangan Beliau

1 hari lalu

Terima Dukungan Kaesang Maju Pilwalkot Bekasi, DPD PSI: Keputusan di Tangan Beliau

PSI Kota Bekasi mengaku telah menerima dukungan agar Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep maju di Pilwalkot Bekasi 2024

Baca Selengkapnya

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

1 hari lalu

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin belum mengetahui di bidang apa Grace Natalie dan Juri Ardiantoro akan ditugaskan.

Baca Selengkapnya

5 Faktor yang Bikin Politik Uang Terus Eksis di Indonesia

2 hari lalu

5 Faktor yang Bikin Politik Uang Terus Eksis di Indonesia

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Hugua usulkan politik uang atau money politics dilegalkan. Apa sebab politik uang eksis di Indonesia?

Baca Selengkapnya

Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya

3 hari lalu

Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya

Anggota Komisi II DPR yang juga Kader PDIP, Hugua usulkan politik uang dalam Pemilu dilegalkan. Bagaimana regulasi money politics dan sanksinya?

Baca Selengkapnya

Soal Gaya Hidup Pejabat KPU yang Disindir DPR, Feri Amsari: Kita Jadi Mengerti Kenapa Kecurangan Pemilu Dibiarkan

3 hari lalu

Soal Gaya Hidup Pejabat KPU yang Disindir DPR, Feri Amsari: Kita Jadi Mengerti Kenapa Kecurangan Pemilu Dibiarkan

Pakar hukum tata negara Feri Amsari merespons gaya hidup pejabat KPU yang sempat disindir DPR, yakni menyewa private jet hingga bermain wanita.

Baca Selengkapnya

Alasan Demokrat Tolak Usulan Politik Uang Dilegalkan dalam Pilkada 2024

3 hari lalu

Alasan Demokrat Tolak Usulan Politik Uang Dilegalkan dalam Pilkada 2024

Partai Demokrat menolak usulan agae politik uang atau money politics dilegalkan pada Pemilihan Kepala Daerah alias Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Dede Yusuf Ungkap Alasan Enggan Maju Pilkada 2024

3 hari lalu

Dede Yusuf Ungkap Alasan Enggan Maju Pilkada 2024

Politikus Partai Demokrat Dede Yusuf lebih memilih menjadi anggota DPR RI dibanding maju Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya