Bawaslu: 45 Petugas Ad Hoc Bawaslu Meninggal, Ada yang Diduga Bunuh Diri

Selasa, 27 Februari 2024 16:59 WIB

Warga memasukkan surat suara untuk pemilihan calon presiden dan calon wakil presiden saat pemungutan suara ulang di TPS 15 Desa Penarukan, Tegal, Jawa Tengah, Minggu, 18 Februari 2024. KPU Kabupaten Tegal atas rekomendasi Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Tegal menggelar pemungutan suara ulang di TPS 15 itu karena ditemukan adanya pemilih dari luar kota dengan menunjukkan KTP elektronik bisa menggunakan hak pilih. ANTARA/Oky Lukmansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Herwyn J. H. Malonda mengatakan sejak tahapan pemilihan umum atau Pemilu 2024 dimulai hingga 25 Februari, sebanyak 45 petugas ad hoc Bawaslu meninggal.

"Santunan yang kami berikan di luar dari BPJS, per 25 Februari, yang kami treatmen khusus ada 3.931, ini dari 2023, 45 orang meninggal, 179 kecelakaan, 358 rawat inap, dan 3.349 rawat jalan," kata Herwyn di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Selasa, 27 Februari 2024.

Sebanyak 45 orang yang meninggal itu terdiri dari 4 orang perempuan dan 41 laki-laki; kecelakaan (179) terdiri dari 57 perempuan dan 122 laki-laki; rawat inap (358 orang) 85 perempuan dan 62 laki-laki; rawat jalan (3.349 orang) terdiri dari 2.063 perempuan dan 1.286 pria.

Namun jika dihitung korban yang meninggal, menurut catatan Bawaslu sejak 25 Februari 2024 hingga saat ini berjumlah 17 orang. "Ada informasi pengawas TPS (tempat pemungutan suara) kami yang bunuh diri," ujar Herwyn.

Herwyn mengatakan kasus bunuh diri itu tidak termasuk sebagai penerima santunan. Namun, hal itu akan diverifikasi apakah yang bunuh diri itu termasuk dengan tugasnya sebagai pengawas. "Dalam keputusan Bawaslu itu ada proses verifikasi supaya layak diberikan santunan," kata dia.

Advertising
Advertising

Petugas yang meninggal itu diketahui adalah Anggota Pengawas TPS Desa Alusi Kelaan, Kecamatan Kormomolin, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku. Petugas itu bunuh diri usai menyerahkan laporan ke Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Kormomolin. Informasi yang beredar pria 31 tahun itu meninggal dengan menggantung diri. Petugas ad hoc itu terdiri dari pengawas kecamatan (Panwascam), panitia pengawas kelurahan/desa (PKD), Pengawas TPS (PTPS), dan Sekretariat Panitia Pengawas.

Melansir Antara, Ketua Bawaslu Kabupaten Tanimbar Mathias Alubwaman mengatakan petugas itu diduga menggantung diri karena tak tahan dengan aksi perundungan atau bullying yang ditujukan kepadanya. "Iya, benar. Kaspar Metintomwa ini pengawas TPS d Tanimbar. Ia meninggal bunuh diri karena tak tahan di bully," ujarnya.

Berdasarkan informasi dari Panwaslu Kormomolin, peristiwa itu terjadi di rumah korban pada Kamis, 15 Februari 2024. Awalnya, petugas bersangkutan mengikuti proses pungut hitung di lokasi tempatnya mengawas. Ketika perhitungan selesai, ada yang datang untuk mendokumentasi hasil C-1 menggunakan handphone (HP).

Mereka yang hendak mengambil dokumentasi mendapat izin dari Kelompok Pemungutan Perhitungan Suara (KPPS) yang ada di TPS, dilarang oleh Kaspar. Diduga merasa jengkel karena dilarang, ada warga yang kemudian menyerang Kaspar dengan kata-kata negatif yang diduga mengarah pada fisiknya. "Korban ini punya sedikit kekurangan di bagian bibir, seperti sumbing gitu. Tapi soal ucapan bullyian itu seperti apa, Panwaslu masih membuat kronologis kejadiannya," kata Mathias.

ANTARA

Pilihan Editor: Bawaslu: Satu Petugas Pengawas Pemilu di Papua Tengah Hilang dan Belum Ditemukan

Jangan remehkan depresi. Untuk bantuan krisis kejiwaan atau tindak pencegahan bunuh diri hubungi lembaga berikut untuk berkonsultasi:

Yayasan Pulih: (021) 78842580.
Hotline Kesehatan Jiwa Kementerian Kesehatan: (021) 500454
LSM Jangan Bunuh Diri: (021) 9696 9293

Berita terkait

Jelang Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih Pilkada 2024, Bawaslu Lakukan Ini

6 jam lalu

Jelang Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih Pilkada 2024, Bawaslu Lakukan Ini

Bawaslu meminta pengawas pemilu berkoordinasi di setiap tingkatan kepada KPU serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Baca Selengkapnya

KPU Bahas Aturan Pencalonan, Pastikan Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Maju di Pilkada 2024

17 jam lalu

KPU Bahas Aturan Pencalonan, Pastikan Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Maju di Pilkada 2024

Komisi II DPR telah menyetujui dua Rancangan PKPU tentang penyelenggaraan Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

5 Faktor yang Bikin Politik Uang Terus Eksis di Indonesia

3 hari lalu

5 Faktor yang Bikin Politik Uang Terus Eksis di Indonesia

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Hugua usulkan politik uang atau money politics dilegalkan. Apa sebab politik uang eksis di Indonesia?

Baca Selengkapnya

Alasan Demokrat Tolak Usulan Politik Uang Dilegalkan dalam Pilkada 2024

3 hari lalu

Alasan Demokrat Tolak Usulan Politik Uang Dilegalkan dalam Pilkada 2024

Partai Demokrat menolak usulan agae politik uang atau money politics dilegalkan pada Pemilihan Kepala Daerah alias Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Sentra Gakkumdu untuk Pilkada 2024 Segera Dibentuk, Ini yang Dilakukan Bawaslu

4 hari lalu

Sentra Gakkumdu untuk Pilkada 2024 Segera Dibentuk, Ini yang Dilakukan Bawaslu

Sentra Gakkumdu akan mempermudah masyarakat yang ingin melaporkan pelanggaran dalam tahapan Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Ketua KPU Disanksi Kebocoran Data, Begini Posisi Perkaranya

4 hari lalu

Ketua KPU Disanksi Kebocoran Data, Begini Posisi Perkaranya

DKPP memutuskan menjatuhkan sanksi berupa peringatan kepada ketua dan jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) atas gugatan DPT yang diduga bocor.

Baca Selengkapnya

Respons Mendagri Tito Karnavian Soal Perlunya Sistem Pemilu Dievaluasi

4 hari lalu

Respons Mendagri Tito Karnavian Soal Perlunya Sistem Pemilu Dievaluasi

Mendagri mengatakan perbaikan sistem pemilu melalui RUU jangan sampai bersifat kejar tayang.

Baca Selengkapnya

Politikus PDIP Bilang Usulan Melegalkan Money Politics Pernyataan Sarkasme

4 hari lalu

Politikus PDIP Bilang Usulan Melegalkan Money Politics Pernyataan Sarkasme

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Hugua, meminta KPU melegalkan praktik money politics saat pemilu lewat PKPU.

Baca Selengkapnya

Ramai-ramai Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan Saat Pemilu

4 hari lalu

Ramai-ramai Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan Saat Pemilu

ICW menganggap usulan melegalkan money politics saat pemilu tidak pantas dan sangat tidak menunjukkan integritas.

Baca Selengkapnya

Bawaslu Ungkap Alasan Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Maju pada Pilkada 2024

5 hari lalu

Bawaslu Ungkap Alasan Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Maju pada Pilkada 2024

Bawaslu menyatakan PKPU tentang pencalonan diperlukan untuk menghindari sengketa pada proses Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya