TEMPO.CO, Jakarta - Langkah Presiden Joko Widodo atau Jokowi menunjuk Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menuai sejumlah sorotan dari berbagai kalangan.

Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Kartika menyebut langkah Jokowi memilih AHY, seperti sekadar bagi-bagi jabatan. Menurutnya, Jokowi tidak serius mencari solusi untuk menyelesaikan pekerjaan rumah atau PR besar masalah agraria.

Sementara pengamat politik dari Universitas Jember Dr M. Iqbal mengatakan penunjukan AHY sebagai Menteri ATR/BPN, salah satunya hanya untuk memperkuat posisi Jokowi di parlemen. Berikut pernyataan lengkap Dewi Kartika dan M. Iqbal yang dilansir dari Tempo.

KPA: Jokowi tak serius cari solusi masalah agraria

Sekretaris Jenderal Dewi Kartika menilai langkah Jokowi memilih AHY sebagai Menteri ATR/BPN seperti sekadar bagi-bagi jabatan. Menurutnya, Jokowi tidak serius mencari solusi untuk menyelesaikan PR besar masalah agraria.

"Kami menilai penunjukan AHY bukan pilihan yang tepat. Sebab, latar belakang dia tidak banyak bersentuhan dengan sektor agraria," kata Dewi melalui pesan tertulis kepada Tempo, Kamis, 22 Februari 2024.

Menurut Dewi, di sisa periode kepemimpinannya, Jokowi harusnya menunjuk sosok Menteri ATR yang sudah berpengalaman dengan seluk-beluk persoalan agraria.

Pasalnya, ada PR besar realisasi reforma agraria yang semakin menumpuk. Apalagi, kata Dewi, reforma agraria menjadi janji politik Jokowi dalam agenda Nawacita.

"Seharusnya tidak menunjuk sosok yang masih perlu beradaptasi dan perlu waktu belajar masalah-masalah agraria," tuturnya.

Berdasarkan catatan KPA, selama sembilan tahun terakhir terjadi 2.939 letusan konflik agraria di berbagai sektor dengan luas 6,3 juta hektare. Konflik ini berdampak pada 1,75 juta keluarga di seluruh wilayah Indonesia.

Selain itu, terdapat 2.442 rakyat yang ditangkap dan dikriminalisasi, 905 orang mengalami kekerasan, 84 orang tertembak dan 72 tewas di wilayah konflik agraria.

"Pemerintah sebenarnya perlu terobosan politik untuk memastikan janji Presiden Jokowi menyelesaikan konflik agraria dan redistribusi tanah kepada petani dapat terealisasi," ujar Dewi.

Kemudian, terlepas dari persoalan latar belakang AHY dan PR pemerintahan Jokowi, Dewi mengatakan ada sejumlah catatan minus di balik penunjukan AHY sebagai Menteri ATR.

Ia mengatakan, Partai Demokrat yang dipimpin AHY memiliki rekam jejak yang buruk dalam konflik agraria di Indonesia pada dua periode Presiden Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY.

"Selama berkuasa pada 2004-2014, SBY tercatat memberikan 55 juta hektare konsensi kepada korporasi kehutanan, sawit, dan tambang," tutur Dewi.

Selanjutnya: AHY dinilai perkuat posisi Jokowi di parlemen

<!--more-->

AHY dinilai perkuat posisi Jokowi di parlemen

Sementara pengamat politik dari Universitas Jember Dr M. Iqbal mengatakan penunjukan AHY sebagai Menteri ATR/BPN merupakan pemberian hadiah dari Jokowi yang sudah direstui oleh calon presiden yang memenangi hasil hitung cepat Pilpres 2024, yaitu Prabowo Subianto.

"Pemberian hadiah kursi menteri itu bisa saja bertujuan dua hal. Pertama, agar Partai Demokrat bisa memperkuat komposisi kursi parlemen menghadang bola hak angket Pemilu 2024 yang tengah diwacanakan kubu TPN Ganjar-Mahfud dan Timnas AMIN (Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar)," katanya di Jember, Jawa Timur, Kamis, 22 Februari 2024.

Kendati Partai Demokrat bergabung dalam komposisi parlemen kubu Prabowo-Gibran, lanjut Iqbal, namun masih kalah suara daripada gabungan suara parlemen kubu 01 dan 03 dengan catatan kedua kubu solid.

Kedua, secara komunikasi politik sebetulnya "hadiah" itu adalah pesan tamparan politik Jokowi kepada SBY dan Partai Demokrat karena sebelumnya partai berlambang mercy itu mengkritik pemerintahan terkait dengan kasus Pulau Rempang.

Ia mengatakan masuknya Ketua umum Partai Demokrat di kabinet Jokowi menguatkan bukti menangnya pragmatisme di atas idealisme politik karena hampir 9 tahun jadi partai oposisi, luluh dan lemah juga energi partai mengritik pemerintahan usai berada di koalisi mendukung paslon Prabowo-Gibran.

"Setelah resmi jadi Menteri ATR/BPN, sudah pasti tugas berat AHY antara lain adalah mengatasi kisruh kompleksitas konflik agraria di tanah Rempang. Kasus konflik agraria tahun 2021 sebanyak 207 kasus dan meningkat menjadi 241 kasus pada tahun 2023 berdasarkan laporan KPA. Posisi dan kinerja AHY sedang diuji," tuturnya.

Dulu Partai Demokrat bersama PKS adalah partai yang menolak pengesahan Perppu Cipta Kerja menjadi UU, padahal katanya, tupoksi Menteri ATR/BPN erat terkait dengan pengadaan tanah yang dibutuhkan Proyek Strategi Nasional (PSN) dalam konteks pelaksanaan UU Cipta Kerja.

"Beroposisi memang berat, Partai Demokrat terbukti tidak kuat. Biarlah rakyat bersama korban konflik agraria saja yang memperjuangkannya," ucap Iqbal yang juga pakar komunikasi itu.

Iqbal menilai ada lagi yang bisa merepotkan suasana psikologis Menteri AHY, misalnya, nanti rapat teknis bersama Kepala KSP Moeldoko untuk koordinasi daya dukung sektor pertanahan untuk PSN bisa rawan konflik batin dan kepentingan.

"Menteri AHY harus menghadapi ujian yang tidak mudah setidaknya sampai delapan bulan ke depan hingga akhir pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin," ujarnya.

Sebelumnya AHY dilantik Presiden Jokowi sebagai Menteri ATR/BPN di Istana Negara pada Rabu, 21 Februari 2024. Ia menggantikan Hadi Tjahjanto yang kini menggantikan Mahfud Md sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam).

AHY mengatakan siap belajar dengan cepat. Dia juga mengaku terbuka untuk berkonsultasi dengan Hadi Tjahjanto untuk menyelesaikan pekerjaan di sisa 8 bulan terakhir periode kepemimpinan Jokowi.

“Semoga saya bisa meneruskan apa yang telah beliau rintis dan jalankan dengan baik,” kata AHY, Rabu, 21 Februari 2024.

RIRI RAHAYU | ANTARA

Pilihan Editor: Jokowi Lantik AHY Menjadi Menteri ATR, KPA: Bukan Pilihan Tepat