TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno sebut oposisi itu sangat penting dalam tubuh pemerintahan. Sebab akan menjadi penyeimbang ketika sebuah kebijakan dibentuk.

"Saya rasa sangat penting bagi negara demokrasi sebuah oposisi," katanya kepada Tempo pada Jumat, 23 Februari 2024.

Tokoh Partai Keadilan Sejahtera atau PKS itu melanjutkan, negara mana pun yang menganut asas demokrasi pasti ada oposisi. Ini sudah menjadi sunnatullah dan keniscayaan jika ingin negara tersebut berjalan dengan baik dan benar.

"Kalau ingin berjalannya pemerintah dengan baik, tentu harus ada oposisi," katanya.

Selain itu, Irwan juga mengatakan bahwa pemerintahan yang terpilih nanti harus ada oposisi. Terutama koalisi Anies Baswedan-Cak Imin jika kalah dalam kontestasi itu. "Saya ingin Anies dan Cak Imin nantinya jadi oposisi dalam pemerintahan," katanya.

Dia meneruskan, bahwa istiqomah dengan perjuangan untuk perubahan yang sudah dicanangkan Anies-Cak Imin hanya bisa dilakukan dengan menjadi oposisi. Walaupun mungkin hasilnya tidak besar, tetapi lebih baik berbuat daripada menjadi pengikut. "Oposisi juga membuat demokrasi negara lebih baik dan bagus," ucapnya.

Sebelumnya, Ketua Majelis Pertimbangan Wilayah (MPW) PKS Sumatera Barat Irsyad Syafar juga mengharapkan, koalisi Anies-Cak Imin menjadi oposisi di tengah pemerintahan yang mendatang. Sebab oposisi bakal menjadi penyeimbang dalam pembentukan kebijakan, agar tidak menindas rakyat.

Adapun Anies Baswedan dalam pertemuan dengan para pendukungnya pada Ahad lalu mengatakan dirinya akan tetap di jalan perubahan. Menurut Juru Bicara Timnas Amin Billy David Nerotumilena, Anies menyampaikan beberapa pesan kepada orang-orang yang hadir dalam pertemuan tersebut. Salah satunya, kata dia, adalah komitmen untuk tetap memperjuangkan perubahan.

“Tetap setia dalam perjuangan perubahan, tetap memperjuangkan nilai Pemilu yang benar, dan tetap semangat sampai hasil akhir KPU diumumkan,” kata Billy menirukan pesan Anies. Hal tersebut disampaikan Billy usai pertemuan itu dilangsungkan lewat pesan singkat.

Kini tiga partai pengusung Anies-Muhaimin tengah bersiap untuk menggulirkan hak angket DPR tentang dugaan kecurangan Pemilu 2024. Ketiga partai itu, NasDem, PKB, dan PKS masih menunggu PDIP untuk bersama-sama melaksanakan hak itu di DPR.

Pilihan Editor: Sekjen NasDem Sebut Hak Angket Pemilu Tak Bisa Jalan Tanpa PDIP