TEMPO.CO, Jakarta - Tiga partai pengusung Anies Baswedan dari Koalisi Perubahan akan mendukung inisiatif hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024. Koalisi yang terdiri dari Partai NasDem, PKB, dan PKS itu menyatakan bakal menunggu PDIP menggulirkan proses tersebut di DPR.

Komitmen itu disampaikan Sekjen NasDem Hermawi Taslim, Sekjen DPP PKB Hasanuddin Wahid, dan Sekjen PKS Aboe Bakar Alhabsy. Ketiga Sekjen partai pendukung pasangan calon presiden dan wakil preaiden Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar itu bersama-sama menyatakan sikap usai rapat di NasDem Tower, Jakarta Pusat pada Kamis, 22 Februari 2024.

Dalam rapat tersebut, mereka membahas kemungkinan penggunaan hak angket yang sebelumnya diusulkan calon presiden PDIP, Ganjar Pranowo. Hermawi pun menyatakan ketiga partai akan mendukung jika PDIP memulai proses hak angket. "Kita siap bersama inisiator, PDIP, untuk memberikan hak angket," kata Hermawi.

Hermawi berujar Koalisi Perubahan sudah siap menjalani proses hak angket dengan data-data yang mereka kumpulkan soal dugaan kecurangan Pemilu. "Tinggal menunggu tindak lanjutnya. Kawan-kawan PDIP sebagai partai terbesar (di DPR), sebagai inisiator, bagaimana selanjutnya?" ucap dia.

Sekjen PKS Aboe Bakar Alhabsy turut mengamini pernyataan Hermawi. Aboe menyampaikan bahwa partainya sangat senang jika ada pihak yang memulai inisiatif hak angket di DPR.

"Kami sangat menunggu, sangat senang. Kalau ada yang melangkah begitu, kita ada di belakangnya," kata Aboe.

Aboe pun menyatakan PKS siap mengawal pemeriksaan dugaan kecurangan Pemilu melalui jalur legislatif. "Kita siap, kita akan mengawal. Kita akan cek sampai sedetil-detilnya," ujar dia.

Sementara itu, Hasanuddin yang mewakili PKB turut bersepakat dengan kedua rekannya di Koalisi Perubahan. Dia menyampaikan PKB juga akan menunggu inisiatif hak angket dari PDIP.

"Kita tunggu langkah selanjutnya dari PDIP seperti apa. Karena kita belum melihat ada acuan itu di DPR dan sebagainya," ucap Hasanuddin.

Sebelumnya, Ganjar Pranowo mengusulkan partai pendukungnya di DPR untuk menggulirkan hak angket. Ganjar menyebut dugaan kecurangan pada pemilihan presiden atau Pilpres 2024 mesti disikapi.

“Jika DPR tak siap dengan hak angket, saya mendorong penggunaan hak interpelasi atau rapat kerja,” kata Ganjar kepada Tempo di rumahnya di Jalan Patra Raya, Jakarta Selatan, pada Jumat, 16 Februari 2024.

Sementara itu, Anies Baswedan juga telah menyampaikan dukungannya agar partai-partai Koalisi Perubahan ikut menggunakan hak angket. "Kami siap dengan data-datanya dan di bawah kepemimpinan fraksi terbesar (PDIP) saya yakin partai Koalisi Perubahan siap untuk menjadi bagian dari itu (hak angket)," ucap Anies di Mampang, Jakarta Selatan pada Selasa, 20 Februari 2024.