TEMPO.CO, Jakarta - Calon presiden nomor urut 03, Ganjar Pranowo, mengajak partai politik pengusungnya untuk menggulirkan hak angket. Langkah itu diambil sebagai upaya untuk menyingkap dugaan kecurangan pemilu 2024. Lantas, apa tanggapan Presiden Jokowi?

Presiden Jokowi mengaku tidak begitu mempermasalahkan rencana hak angket kecurangan pemilu 2024 yang bergulir belakangan ini. “Ya itu hak demokrasi, enggak apa-apa kan,” kata Jokowi usai menghadiri acara Peringatan Hari Pers Nasional di Ancol, Jakarta Utara, pada Selasa, 20 Januari 2024.

Jokowi tidak menjawab lebih lanjut saat ditanya bagaimana jika hak angket ini dapat mempengaruhi pasangan calon yang dianggap curang.

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, Adian Napitupulu, menyebut hak angket di DPR adalah solusi dari berbagai dugaan kecurangan pemilu 2024. Adian juga mengklaim masyarakat sudah tidak mempercayai penyelenggara negara, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Mahkamah Konstitusi.

“Pilihannya adalah hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pada pelaksanaan Pemilu 2024. Mau tidak mau pilihannya hak angket,” kata Adian saat menjadi pembicara pada dialog spesial “Rakyat Bersuara: Suara Rakyat vs Sirekap” yang ditayangkan stasiun televisi iNews, pada Selasa malam, 20 Februari 2024, seperti dikutip dalam keterangan tertulis.

Adian menyebut peluang untuk melakukan kecurangan pemilu, baik pemilihan calon legislatif atau pemilihan presiden, sangat terbuka. “Kecurangan itu tidak bisa hanya dilihat di angka-angka. Rakyat bingung. Parpol bingung. Ketemu kecurangan pemilu. Ngadu ke mana? MK ada pamannya. Lalu ke mana? Jika KPU, Sistem Rekapitulasi Suara pemilu 2024 atau Sirekap dan MK sudah tak bisa dipercaya, mau tidak mau rakyat hanya percaya dengan kekuatannya sendiri. Hati-hati loh itu,” kata Adian.

Senada dengan kubu Ganjar, calon presiden nomor urut 01, Anies Baswedan, mengatakan tiga partai pengusungnya dari Koalisi Perubahan siap menggunakan hak angket di DPR untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024. Tiga partai tersebut adalah NasDem, PKB, dan PKS.

Anies berujar proses hak angket di DPR bisa dilakukan dengan adanya inisiatif tersebut. Dia menyatakan pihak Koalisi Perubahan memiliki bukti-bukti yang siap disampaikan untuk mendukung proses itu.

"Ketika inisiatif hak angket itu dilakukan maka tiga partai ini (Nasdem, PKB, dan PKS) siap ikut dan PDIP sebagai fraksi terbesar menginisiasi ini, saya yakin tiga-tiganya akan dukung," kata Anies di Sekretariat Tim Hukum Amin, Jakarta Selatan pada Selasa, 20 Februari 2024.

Dilansir dari Koran Tempo edisi Rabu, 21 Februari 2024, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion, Dedy Kurnia Syah, mengatakan penggunaan hak angket kecurangan pemilu dapat membongkar dugaan intervensi Jokowi untuk mengupayakan Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden. “Itulah sebabnya Jokowi mulai melakukan konsolidasi, misalnya membuka dialog dengan NasDem,” ujar Dedi.

KORAN TEMPO | DANIEL A. FAJRI | ADIL AL HASAN | SAPTO YUNUS

Pilihan Editor: 5 Peristiwa Aparatur Negara Diduga Tidak Netral versi Temuan Komnas HAM