Sebelum AHY Menjabat Menteri, Nyaris Menjadi Cawapres Anies hingga Diguncang Moeldoko

Reporter

Yolanda Agne

Editor

Bram Setiawan

Kamis, 22 Februari 2024 11:59 WIB

Menteri ATR/BPN yang baru, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) usai dilantik Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 21 Februari 2024. AHY menggantikan posisi Marsekal (Purn) Hadi Tjahjanto sebagai Menteri ATR/BPN. TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, Jakarta - Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY dilantik sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang-Kepala Badan Pertanahan Nasional atau Menteri ATR/BPN, pada Rabu 21 Februari 2024. Ia menggantikan Hadi Tjahjanto yang kini menjabat Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam).

AHY akan menggelar rapat pimpinan perdana pada Kamis pagi, 22 Februari 2024. “Besok saya ingin mendengarkan secara lebih lengkap apa yang dikerjakan masing-masing Dirjen. Ada tujuh Dirjen dan tentu masing-masing punya kekhususan dan prioritas yang perlu saya ketahui,” kata AHY, Rabu, 21 Februari 2024.

Ini jabatan pertama yang didapat AHY di kabinet Joko Widodo atau Jokowi. AHY pernah menjajal karier politiknya melaju menjadi calon Gubernur DKI Jakarta, pada 2017. Ia berpasangan dengan Sylviana Murni. Pasangan ini bersaing dengan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat dan Anies Baswedan-Sandiaga Uno. Karier politik AHY selepas dari kemiliteran, ia menjabat sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Ia menggantikan jabatan ayahnya Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, penguasa partai itu.

Liku-Liku AHY

Advertising
Advertising

1. Pindah Kubu

Setelah gagal menjadi cawapres Anies Baswedan, AHY mendukung Prabowo Subianto "Di malam Rapimnas Partai Demokrat, bertempat di Jakarta Convention Center, saya Agus Harimurti Yudhoyono Ketua Umum Partai Demokrat secara resmi dan terbuka dan deklarasikan Bapak Prabowo Subianto sebagai calon Presiden Republik Indonesia dalam pemilu 2024," ujar AHY dalam pidatonya, Kamis, 21 September 2023.

2. Dirumorkan menjadi Pendamping Anies Baswedan

Sebelum Muhaimin Iskandar diumumkan sebagai cawapres Anies Baswedan, santer nama AHY disebut-sebut sebagai sosok yang akan mendampingi Anies. Tapi, keputusan final berakhir lain.

Kata Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Teuku Riefky Harsya keputusan menduetkan Anies dengan Muhaimin dibuat oleh Surya Paloh. "Persetujuan ini (duet Anies-Muhaimin) dilakukan secara sepihak atas inisiatif Ketum (Ketua Umum) Nasdem, Surya Paloh," kata Riefky, Kamis, 31 Agustus 2023.

Waktu itu Surya Paloh, menanggapi kabar soal Muhaimin atau Cak Imin yang bakal menjadi cawapres Anies. "Kemungkinan ke arah itu bisa terjadi, tapi saya pikir belum diformalkan sedemikian rupa sampai menit ini," kata Surya Paloh, Jakarta pada Kamis, 31 Agustus 2023.

3. Diguncang Moeldoko

AHY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat pernah akan dikudeta oleh Moeldoko, yang juga Kepala Staf Presiden, dalam Kongres Luar Biasa di Deli Serdang, 5 Maret 2021. Saat itu, Kongres Luar Biasa Demokrat menunjuk Moeldoko sebagai ketua umum baru partai tersebut.

Kisruh Partai Demokrat bermula dari sana. Kongres itu digelar sejumlah kader Demokrat yang dipecat dan dituduh terlibat dalam kudeta. Hasil kongres tak diakui kubu AHY. Kongres dinilai tak sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat. Kedua kubu sama-sama melapor ke Kementerian Hukum dan HAM yang intinya mengeklaim sebagai kelompok pendukung yang sah.

Pada akhir Maret 2021, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menolak mengesahkan hasil Kongres Luar Biasa Deli Serdang. Kepengurusan pimpinan AHY sah secara hukum.

4. Ketua Umum Partai Demokrat

Agus Harimurti Yudhoyono putra sulung SBY menggantikan jabatan ayahnya sebagai Ketua Umum Demokrat. AHY terpilih secara aklamasi. Keputusan ini hasil dari Kongres V di Jakarta Convention Center Senayan pada Ahad, 15 Maret 2020.

5. Calon Gubernur DKI Jakarta

Pada pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2017, AHY maju sebagai calon gubernur DKI Jakarta bersama Sylviana Murni. Pasangan ini kalah di putaran pertama setelah berhadapan dengan Ahok-Djarot dan Anies-Sandi.

Pasangan Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat unggul dengan angka 43,01 persen, Anies Rasyid Baswedan-Sandiaga Salahuddin Uno perolehan suara 39,66 persen. Adapun Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni yang hanya mendapat 17,33 persen.

6. Perwira TNI

AHY juga pernah bertugas sebagai Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (KOSTRAD). Pada 2002, ia menjabat sebagai Komandan Peleton di Batalyon Infanteri Lintas Udara 305/Tengkorak yang dikerahkan dalam Operasi Pemulihan Keamanan di Aceh. Dalam operasi tersebut, AHY terpilih sebagai Komandan Tim Khusus.

Pada 2016, AHY ditugaskan sebagai Komandan Batalyon Infanteri Mekanis 203 Arya Kemuning. Demi menekuni karier politiknya, AHY memutuskan mundur dari TNI Angkatan Darat pada September 2016. Ia mundur dari TNI dengan pangkat Mayor.

YOLANDA AGNE | ANDIKA DWI | FIKRI ARIGI | RIRI RAHAYU | TIKA AYU | YUDONO YANUAR | TIM TEMPO

Pilihan Editor: AHY jadi Menteri ATR, Walhi: Penunjukkannya seperti Membagi Jatah Kue

Berita terkait

Terkini: Jokowi dan Sri Mulyani Rapat Pembatasan Impor, Sertifikat Tanah di Bekasi Beralih ke Elektronik

16 menit lalu

Terkini: Jokowi dan Sri Mulyani Rapat Pembatasan Impor, Sertifikat Tanah di Bekasi Beralih ke Elektronik

Berita terkini bisnis: Presiden Jokowi dan Sri Mulyani rapat membahas pembatasan impor, sertifikat tanah di Kabupaten Bekasi beralih ke elektronik.

Baca Selengkapnya

Antara Surplus 48 Bulan Berturut-turut, Ekspor Turun dan Pembatasan Impor Jokowi

1 jam lalu

Antara Surplus 48 Bulan Berturut-turut, Ekspor Turun dan Pembatasan Impor Jokowi

Indonesia kembali mencatat surplus perdagangan 48 bulan berturut-turut pada April 2024

Baca Selengkapnya

Pengurus GP Ansor Bertemu Jokowi di Istana Negara, Berikut Profil Gerakan Pemuda Ansor

1 jam lalu

Pengurus GP Ansor Bertemu Jokowi di Istana Negara, Berikut Profil Gerakan Pemuda Ansor

Jajaran pengurus GP Ansor menemui Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, 16 Mei 2024. Berikut profil Gerakan Pemuda Ansor.

Baca Selengkapnya

Istana soal PDIP Tak Undang Jokowi di Rakernas: Presiden Ucapkan Terima Kasih

1 jam lalu

Istana soal PDIP Tak Undang Jokowi di Rakernas: Presiden Ucapkan Terima Kasih

Istana Kepresidenan juga menyatakan Jokowi selalu menghormati PDIP.

Baca Selengkapnya

Pemprov Kaltim Siapkan 16 Sapi Kurban Bantuan Presiden Jokowi

2 jam lalu

Pemprov Kaltim Siapkan 16 Sapi Kurban Bantuan Presiden Jokowi

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyiapkan 16 sapi kurban bantuan Presiden Jokowi.

Baca Selengkapnya

Tak Undang Jokowi, PDIP Bakal Tentukan Sikap Politiknya di Rakernas V

2 jam lalu

Tak Undang Jokowi, PDIP Bakal Tentukan Sikap Politiknya di Rakernas V

PDIP tidak mengundang Jokowi dalam acara Rakernas V di Jakarta. Djarot Saiful Hidayat mengungkapkan PDIP juga bakal menentukan sikap politiknya.

Baca Selengkapnya

Jokowi, Sri Mulyani, dan Airlangga Gelar Rapat tentang Pembatasan Impor

2 jam lalu

Jokowi, Sri Mulyani, dan Airlangga Gelar Rapat tentang Pembatasan Impor

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menggelar rapat dengan Sri Mulyani, Airlangga Hartarto, dan Agus Gumiwang tentang pembatasan impor.

Baca Selengkapnya

3 Poin Kesaksian Jusuf Kalla Saat Jadi Saksi Meringankan Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan

2 jam lalu

3 Poin Kesaksian Jusuf Kalla Saat Jadi Saksi Meringankan Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan

Jusuf Kalla atau JK menjadi saksi meringankan dalam sidang eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan. Ini tiga poin pembelaannya.

Baca Selengkapnya

Rakernas PDIP Digelar 24-26 Mei 2024, Utut Adianto: Fokus Tentukan Sikap Politik ke Depan

2 jam lalu

Rakernas PDIP Digelar 24-26 Mei 2024, Utut Adianto: Fokus Tentukan Sikap Politik ke Depan

PDIP akan lakukan Rakernas V di kawasan Ancol, Jakarta pada 24-26 Mei 2024. Apa persiapan dan yang akan dibahas dalam Rakernas PDIP itu?

Baca Selengkapnya

Respons DPR soal Proses Pansel KPK: Tak Ikut Campur, Biarkan Ranah Eksekutif

3 jam lalu

Respons DPR soal Proses Pansel KPK: Tak Ikut Campur, Biarkan Ranah Eksekutif

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan DPR tidak mau ikut campur soal pemilihan anggota Pansel KPK karena itu ranah eksekutif.

Baca Selengkapnya