Bawaslu Terbitkan Rekomendasi PSU di 780 TPS, 132 PSL, dan PSS di 584 TPS

Kamis, 22 Februari 2024 07:01 WIB

Ilustrasi pemilu. REUTERS

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu mengeluarkan sebanyak 1.496 rekomendasi pemungutan suara ulang (PSU), pemungutan suara lanjutan (PSL), dan pemungutan suara susulan (PSS). Rinciannya terdiri PSU di 780 TPS, 132 PSL, dan PSS di 584 TPS.

Bawaslu merekomendasikan PSU, PSL, dan PSS, kepada lembaga penyelenggara pemilu itu melalui KPU kabupaten-kota segera menetapkan jadwal tersebut paling lambat sepuluh hari setelah pemungutan suara pada 14 Februari 2024.

Bawaslu menetapkan batas waktu pelaksanaan PSU, PSL, dan PSS pada 24 Februari 2024.

"Menyampaikan permintaan saksi untuk hadir dan menyaksikan PSU, PSL, atau PSS di TPS," kata anggota Bawaslu Lolly Suhenty dalam keterangan tertulis, pada Rabu, 21 Februari 2024. Menurut Lolly, KPU telah menetapkan 542 jadwal PSU, 65 jadwal PSL, dan 175 jadwal PSS.

Selanjutnya, Kelompok Panitia Pemungutan Suara menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara yang diberi tanda khusus bertuliskan PSU/PSL/PSS kepada pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap, DPT tambahan. Dan yang tercatat dalam daftar pemilih khusus paling lambat satu hari sebelum pemungutan suara ulang di TPS.

Selain itu memberitahukan kepada kepala daerah, pimpinan instansi vertikal di daerah, pimpinan perusahaan, atau kepala satuan pendidikan agar memberikan kesempatan kepada pemilih menggunakan hak pilihnya dalam PSU, PSL, dan PSS.

Advertising
Advertising

Selanjutnya rekomendasi PSU berlangsung di 38 provinsi. Di antaranya PSU di Papua Pegunungan di 94 TPS, Sulawesi Selatan 62 TPS, Kalimantan Tengah 15, dan Maluku 53 TPS, hingga Jawa Timur 37 TPS, dan Sumatera Barat 22 TPS.

PSL tersebar di 14 provinsi, di antaranya Sumatera Selatan 30 TPS, Jawa Barat 43 TPS, DKI Jakarta 21 TPS, Kepulauan Riau 8 TPS, Sulawesi Tenggara 2 TPS, hingga Papua 9. Selanjutnya PSS di 9 provinsi, di antaranya Papua Tengah 387 TPS, Jawa Tengah 114 TPS, Papua 39 TPS, DKI Jakarta 17 TPS, hingga Banten 18 TPS.

Lolly menerangkan strategi pengawasan dilakukan pengawas pemilu sesuai kewenangan masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. "Baik ketaatan prosedur, ketersediaan logistik, akurasi data, dan ketentuan khusus mengenai prosedur PSU, PSL, dan PSS," kata Lolly.

Pilihan Editor: Daftar Daerah yang Gelar Pemungutan Suara Ulang Pemilu 2024

Berita terkait

Hakim MK Soroti Potensi Masalah Sirekap di Pilkada, Ini Sederet Polekmiknya

8 jam lalu

Hakim MK Soroti Potensi Masalah Sirekap di Pilkada, Ini Sederet Polekmiknya

Hakim MK Arief Hidayat mewanti-wanti KPU soal permasalahan Sirekap di pilkada 2024. Arief mencontohkan Sirekap juga sempat menjadi polemik dalam sengketa pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

MK Bacakan Putusan Dismissal Sengketa Pileg pada 21-22 Mei

19 jam lalu

MK Bacakan Putusan Dismissal Sengketa Pileg pada 21-22 Mei

MK akan memberi tahu kelengkapan tambahan yang dibutuhkan dari pemohon jika perkara mereka lanjut ke pembuktian berikutnya setelah dismissal.

Baca Selengkapnya

Mahfud Md: Pilpres 2024 Secara Hukum Sudah Selesai, tapi Secara Politik Belum

1 hari lalu

Mahfud Md: Pilpres 2024 Secara Hukum Sudah Selesai, tapi Secara Politik Belum

Mahfud Md mengatakan Pilpres 2024 secara hukum konstitusi sudah selesai, tapi secara politik belum karena masih banyak yang bisa dilakukan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Pastikan Pilkada 2024 sesuai Jadwal, Berikut Tahapan dan Jadwal Lengkapnya

1 hari lalu

Jokowi Pastikan Pilkada 2024 sesuai Jadwal, Berikut Tahapan dan Jadwal Lengkapnya

Presiden Jokowi mengatakan tidak ada pengajuan dari pemerintah untuk percepatan Pilkada 2024. Berikut tahapan dan jadwal lengkap Pilkada serentak 2024

Baca Selengkapnya

Mahfud Md: Pola Kecurangan Pemilu Sudah Berubah, Kini Kembali Melibatkan Negara

1 hari lalu

Mahfud Md: Pola Kecurangan Pemilu Sudah Berubah, Kini Kembali Melibatkan Negara

Mahfud Md menyebut curangan pemilu saat ini bentuknya mirip dengan pemilu yang belangsung era Orde Baru, karena pemenang telah ditentukan.

Baca Selengkapnya

Fakta-fakta PDIP Ajukan Gugatan KPU ke PTUN

2 hari lalu

Fakta-fakta PDIP Ajukan Gugatan KPU ke PTUN

PDIP mengajukan gugatan ke PTUN karena menganggap KPU melakukan perbuatan melawan hukum.

Baca Selengkapnya

Konfirmasi Pemecatan 13 PPD di Papua Tengah, KPU: Kinerja Mereka Parah

2 hari lalu

Konfirmasi Pemecatan 13 PPD di Papua Tengah, KPU: Kinerja Mereka Parah

Idham menjelaskan bahwa KPU Papua Tengah sudah pernah diminta klarifikasi mengenai keterlambatan rekapitulasi suara di Kabupaten Puncak.

Baca Selengkapnya

Hakim MK Saldi Isra Cecar Bawaslu Soal Tanda Tangan Pemilih di Bangkalan yang Mirip

3 hari lalu

Hakim MK Saldi Isra Cecar Bawaslu Soal Tanda Tangan Pemilih di Bangkalan yang Mirip

Hakim MK Saldi Isra menyoroti tanda tangan pemilih pada daftar hadir TPS di Desa Durin Timur, Kecamatan Konang, Bangkalan yang memiliki kemiripan bentuk.

Baca Selengkapnya

Anggota Bawaslu Intan Jaya Cerita Penyanderaan KKB Berdampak Pemilu Ditunda

3 hari lalu

Anggota Bawaslu Intan Jaya Cerita Penyanderaan KKB Berdampak Pemilu Ditunda

Cerita pengalaman Bawaslu Intan Jaya disandera Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dan harus bayar tebusan agar bebas

Baca Selengkapnya

Hakim MK Tegur Anggota Bawaslu Papua Tengah yang Datang Terlambat di Sidang Sengketa Pileg

3 hari lalu

Hakim MK Tegur Anggota Bawaslu Papua Tengah yang Datang Terlambat di Sidang Sengketa Pileg

Hakim MK Arief Hidayat menegur anggota Bawaslu Papua Tengah yang datang terlambat dalam sidang sengketa Pileg 2024 di panel 3, hari ini

Baca Selengkapnya