TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Muhadjir Effendy menyebut data yang dipakai dalam penyaluran bantuan masyarakat adalah Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) bukan data dari Kementerian Sosial.

Ia mengatakan, data P3KE merupakan data yang telah lengkap karena mencakup 40 desil. Sebab kata dia, penyaluran bantuan masyarakat diperluas jumlahnya sehingga menyasar kepada masyarakat setengah miskin.

"Kenapa dilakukan karena antisipasi dampak kenaikan harga pangan. Jadi, sasarannya diperluas hingga ke setengah miskin dan hampir miskin yang sebelumnya itu hanya miskin ekstrim dan miskin," kata dia saat ditemui usai rapat penanganan gagal panen di Kantor Kemneko PMK, Jakarta Pusat. Senin, 19 Febuari 2024

Muhadjir mengatakan, saat ini Kementerian Pertanian juga sudah mengumumkan harga pangan yang telah naik. Nantinya ketika bahan pangan naik maka akan berdampak ke masyarakat bawah.

"Dan kita perluas cakupannya sampai paling tidak yang setengah miskin," kata dia.

Muhadjir menambahkan pemerintah telah memberikan bantuan sebanyak dua kali. Pertama dalam bentuk uang yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi di Pekalongan. Kemudian kedua mengenai bantuan cadangan pangan pemerintah.

"Jadi itu bukan bansos tapi namanya cadangan pangan pemerintah. Karena itu wujudnya tidak dalam bentuk uang, tapi dalam bentuk uang, beras," kata dia.

Dia mengatakan, dana bantuan pangan itu disalurkan oleh Badan Pangan Nasional dengan cakupan bantuan yang mencapai 22.400.000 Kepala Keluarga. "Itu berarti ada kenaikan penerima manfaat," kata dia.

Pilihan Editor: Sekjen KPI Ungkap Bansos Digunakan untuk Tujuan Kampanye