TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy berharap Pilpres 2024 hanya satu putaran saja. Sebab, kata dia, anggaran putaran kedua sebesar Rp40 triliun nantinya bisa dialokasikan ke dana sosial yang akan diberikan kepada masyarakat.

"Kalau kami sih berharap seperti yang saya sampaikan, kalau bisa satu putaran cukup lah. Sehingga Rp 40 triliun itu cukup besar, jadi kalau diberikan beras, mungkin wartawan seluruh Indonesia bisa satu tahun tidak perlu belanja itu," kata dia saat ditemui usai rapat penanganan gagal panen di Kantor Kemneko PMK, Jakarta Pusat. Senin, 19 Febuari 2024.

Muhadjir mengatakan, jika Pilpres hanya dilakukan satu putaran, maka kemungkinan risiko-risiko seperti risiko sosial, investasi dan anggaran, akan berkurang. "Sehingga iklim investasi juga akan bisa lebih mungkin dan lebih kondusif, dibandingkan seandainya harus ada putaran kedua dan seterusnya," kata Muhadjir.

Ia mengatakan, jika nantinya Pilpres juga dilakukan dua putaran, maka kementerian akan membuat perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN untuk dialokasikan ke putaran kedua.

"Kita tahu, sekarang ini Kementerian Keuangan, sudah diberi tanda itu. Jadi, nanti kalau ada putaran kedua, anggaran itu yang akan dipakai, memang biasanya nanti akan ada data APBN-perubahan kan. Tapi kan daripada begitu kan lebih baik nggak berubah," kata dia.

Namun, ia mengatakan, untuk keputusan satu putaran atau tidak, tergantung pengumuman resmi dari Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Ia mengatakan, quick count tidak bisa menjadi rujukan, meski telah menyatakan pasangan nomor urut dua Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menang satu putaran.

"Saya tidak berani membuat statement lah, kita tunggu saja sampai pengumuman KPU. Kan yang menjadi rujukan kan bukan quick count, bukan survei, tetapi nanti pada saat di mana KPU mengumumkan secara resmi," kata Muhadjir.

Pilihan Editor: KPU Instruksikan Tunda Rekapitulasi Hasil Pemilu Tingkat Kecamatan, Ini Alasannya