TEMPO.CO, Jakarta - Usai suara Ganjar-Mahfud tersalip jauh versi quick count atau hitung cepat Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP ungkap siap untuk menjadi oposisi di Pemerintahan.

Meskipun Ganjar Pranowo dan Mahfud MD hitung quick count berkisar antara 16 -17 persen, berbanding terbalik dengan PDIP yang tetap mendapatkan suara terbanyak dalam pemilihan legislatif (Pileg)

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengungkapkan siap menjadi oposisi dalam pemerintahan dan parlemen di masa pemerintahan kedepannya. Mereka akan menjalankan tugasnya untuk melakukan check and balance.

Hasto menyebutkan pemerintahan berikutnya tetap akan berkaitan dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo sehingga berpotensi terjadi manipulasi kekuasaan. Maka dari itu, PDIP akan menyeimbangkan keadaan tersebut berbentuk kritik dalam konteks kebijakan.

“Ketika PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan tahun 2004 dan 2009, kami banyak diapresiasi karena peran serta meningkatkan kualitas demokrasi. Bahkan, tugas di luar pemerintahan, suatu tugas yang patriotik bagi pembelaan kepentingan rakyat itu sendiri,” kata Hasto

Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tersebut juga menyinggung keadaan Indonesia saat ini dan kedepannya. Ia menganggap Indonesia saat ini sedang berada dalam dua kondisi.

Kondisi pertama adalah ada pihak yang menginginkan Demokrasi untuk kedaulatan rakyat dengan catatan tanpa intervensi. Sementara kondisi lainnya adalah pihak yang menginginkan kekuasaan terpusat. Kondisi kedua yang Hasto merujuk pada ambisi pihak yang mengawali rekayasa hukum di Mahkamah Konstitusi.

Hasto juga menyampaikan kedepannya akan selalu ada dinamika dalam berpolitik dan sudah menjadi kewajiban pihak oposisi untuk menyampaikan apa yang terjadi kepada rakyat. “Karena apapun yang terjadi dalam dinamika politik nasional kami punya kewajiban untuk menyampaikan apa yang terjadi kepada rakyat,” kata dia.

Untuk kondisi terkini, Ganjar-Mahfud dan Tim Pemenangan Nasional atau TPN sedang membentuk tim investigasi untuk mencari tahu dan mengumpulkan data dugaan kecurangan yang ada saat pelaksanaan perhitungan atau rekapitulasi Pemilu 2024.

"Maka, sikap kami, kami tunggu proses penghitungan berjenjang, karena ada proses satu bulan, artinya tim khusus itu punya kerja waktu satu bulan," kata Hasto

Menurut Pengamat Politik dan Direktur Eksekutif Skala Data Indonesia, Arif Nurul Imam, jika PDIP menjadi pihak oposisi akan menegaskan PDIP memiliki muruah politik. “Sebab jika bergabung di pemerintah, tentu akan muncul anggapan PDIP pragmatis dan tak ideologis mengingat Prabowo-Gibran lawan dalam Pilpres,” katanya.

PDIP menempati posisi tertinggi dalam perolehan suara Pileg DPR. Berdasarkan real count KPU, PDIP memperoleh suara sebanyak 1.314.748 (17.01 persen), disusul Partai Golkar 1.029.165 (13.31 persen), Partai Gerindra 948.571 (12.27 persen), dan PKB 808.284 (10.46 persen).

Dosen Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada (UGM), Arga Pribadi Imawan, beranggapan bahwa suara Ganjar dan PDIP cukup selaras. Menurutnya, jika berbicara tentang anomali, maka sebenarnya hasil quick count menunjukkan suara Ganjar dan PDIP “Kalau misalnya kita lihat secara real count, suara ganjar dan pdip kan sama menyentuh 17 persen, PDIP 16 sekian,” katanya.

Menurutnya, kalau memang sudah ada indikasi Jokowi mendukung Prabowo, maka seharusnya PDIP langsung keluarkan Jokowi. “Cut saja, tidak masalah Jokowi Effect atau apa. Bangun lagi citra PDIP dan Ganjar yang benar-benar baru,” kata Arga.

ADINDA ALYA IZDIHAR | ADIL AL HASAN | ANDRY TRIYANTO TJITRA | KHUMAR MAHENDRA I ANANDA RIDHO

Pilihan Editor: Dosen Politik UGM Soal Anomali Hasil Quick Count Ganjar-Mahfud: Keluarkan Jokowi, Bangun Citra Baru PDIP