5 Sorotan Makan Siang Gratis Janji Prabowo

Reporter

Khumar Mahendra

Editor

Bram Setiawan

Minggu, 18 Februari 2024 11:42 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Janji Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka tentang makan siang gratis kian disoroti, karena pasangan itu unggul hasil hitung cepat atau quick count hasil Pemilihan Presiden 2024. Adapun hasil quick count di kanal Pemilu Tempo pada Minggu, 18 Februari 2024 pukul 07.48 WIB, Prabowo-Gibran memperoleh suara 59,19 persen.

Prabowo berulang mengucap janji makan siang gratis saat debat calon presiden atau capres dan kampanye terakhirnya di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu, 10 Februari 2024.

Tentang Janji Makan Siang Gratis

1. Program Serius

Advertising
Advertising

Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Budiman Sudjatmiko memastikan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor 2 serius mewujudkan program makan siang dan susu gratis.

"Kami serius dan karena itu, program ini memerlukan perencanaan yang matang sejak jauh hari, dan kami sudah mulai bekerja untuk itu," kata Budiman, Sabtu, 17 Februari 2024, dikutip dari Antara.

2. Masih Mengkaji Pemangkasan Subsidi

Gibran Rakabuming Raka mengatakan, timnya masih mengkaji wacana pemangkasan subsidi energi demi merealisasikan program makan siang grati. “Nanti kami kaji lagi (pemangkasan subsidi energi) nggih (ya), anggarannya, sasarannya," kata Gibran setelah menghadiri upacara peringatan Hari Jadi ke-279 Tahun Kota Solo di Taman Balekambang Solo, Sabtu, 17 Februari 2024. Gibran juga meminta agar masyarakat tenang. Sebab dia, bersama Prabowo Subianto saat ini saja belum dilantik.

3. Pemangkasan Subsidi BBM

Kabar pemangkasan subsidi BBM untuk mendanai program makan siang gratis diungkapkan oleh Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Eddy Soeparno ketika diwawancara Bloomberg TV pada Kamis, 15 Februari 2024.

Eddy mengatakan Rp350 triliun anggaran pemerintah untuk subsidi solar dan LPG 3 kilogram ternyata lebih dimanfaatkan masyarakat berpenghasilan menengah dan tinggi. Karena itu, dia menilai alokasi subsidi BBM tidak tepat sasaran sehingga akan ada rencana pemotongan anggaran untuk program makan siang gratis.

Ekonom dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menanggapi rencana pemangkasan subsidi BBM untuk merealisasikan program makan siang gratis Prabowo-Gibran. Menurut Yusuf, kebijakan ini dapat mendorong inflasi atau kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu.

"Ilustrasi dari kondisi ini dapat dilihat pada kuartal empat 2022 ketika pemerintah melakukan penyesuaian harga BBM imbas dari kenaikan harga minyak," katanya, Sabtu, 17 Februari 2024.

Yusuf menjelaskan, pada 2022 inflasi mengalami kenaikan hingga 5,95 persen secara tahunan. Merujuk kondisi tersebut, harga BBM akan kembali ke harga keekonomian dengan asumsi tertentu. Harga ini bergantung juga dari harga minyak dunia ketika subsidi BBM dicabut untuk jenis tertentu.

4. Kekhawatiran Pemangkasan Subsidi

Ekonom sekaligus Direktur Center of Economic and Law Studies Bhima Yudhistira menilai pemangkasan subsidi BBM untuk program makan siang gratis bukan kebijakan yang tepat. "Khawatir bisa memicu lonjakan inflasi, khususnya kenaikan harga bahan pangan," kata Bhima, Jumat, 16 Februari 2024.

Ia mengatakan, pemotongan subsidi BBM bisa menyebabkan daya beli masyarakat yang tertekan masih membutuhkan subsidi energi. Kenaikan angka kemiskinan pun menjadi ancaman lainnya.

5. Bantah Diwujudkan 2029

Komandan Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, Budisatrio Djiwandono menepis pandangan soal program makan siang gratis akan terlaksana pada 2029.

“Isu yang menyebutkan program makan siang dan susu gratis baru dijalankan pada 2029 itu tidak benar. Program ini adalah program utama Prabowo-Gibran dan langsung akan dijalankan setelah Pak Prabowo dan Mas Gibran dilantik sebagai presiden dan wakil presiden,” kata Budisatrio, Jumat, 16 Februari 2024.

KHUMAR MAHENDRA | RIANI SANUSI PUTRI | RIRI RAHAYU | SEPTIA RYANTHIE | ANTARA

Pilihan Editor: Susi Pudjiastuti Setuju Subsidi BBM Dialihkan untuk Makan Siang Gratis: Asalkan Anggarannya Tidak Disunat

Berita terkait

Wantim Golkar Rekomendasikan Ahmed Zaki Iskandar Jadi Bakal Cagub Jakarta, Apa Alasannya?

4 jam lalu

Wantim Golkar Rekomendasikan Ahmed Zaki Iskandar Jadi Bakal Cagub Jakarta, Apa Alasannya?

Wantim Golkar mengakui popularitas Ahmed Zaki Iskandar tak setinggi kandidat lain seperti Ridwan Kamil.

Baca Selengkapnya

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

7 jam lalu

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

Yusril meyakini Kabinet 100 Menteri di era Presiden Soekarno tak akan berulang dalam pemerintahan Prabowo-Gibran

Baca Selengkapnya

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

7 jam lalu

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.

Baca Selengkapnya

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

8 jam lalu

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

Dalam waktu berdekatan tiga RUU DPR mendapat sorotan publik yaitu RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara. Apa sebabnya?

Baca Selengkapnya

Anies Baswedan Disebut Dukung Ide Koalisi Gagasan untuk Bangun Bangsa

8 jam lalu

Anies Baswedan Disebut Dukung Ide Koalisi Gagasan untuk Bangun Bangsa

Co-Founder Paramadina Public Policy Institute, Wijayanto Samirin, menyebut Anies Baswedan menyetujui ide soal koalisi gagasan.

Baca Selengkapnya

Soal Isu Kementerian Bertambah Jadi 40, Yusril: Saya Belum Dengar Resmi dari Prabowo

10 jam lalu

Soal Isu Kementerian Bertambah Jadi 40, Yusril: Saya Belum Dengar Resmi dari Prabowo

Yusril Ihza Mahendra menyebut belum ada pembicaraan resmi soal wacana jumlah kementerian bertambah dalam Koalisi Indonesia Maju

Baca Selengkapnya

Yusril Sebut Adanya Kader di Eksekutif Bisa Bantu Dongkrak Suara di Pemilu Berikutnya

11 jam lalu

Yusril Sebut Adanya Kader di Eksekutif Bisa Bantu Dongkrak Suara di Pemilu Berikutnya

Yusril mengatakan perlu strategi yang jitu untuk menempatkan kadernya sebagai kepala daerah dan kabinet untuk dongkrak suara di pemilu berikutnya

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Revisi UU Kementerian Negara Mengonfirmasi Kabinet Gemoy Prabowo-Gibran

14 jam lalu

Pengamat Sebut Revisi UU Kementerian Negara Mengonfirmasi Kabinet Gemoy Prabowo-Gibran

Susunan kabinet Prabowo-Gibran tengah menjadi perbincangan karena disebut ingin menambah jumlah kementerian lewat revisi UU Kementerian Negara.

Baca Selengkapnya

Prabowo Akan Tambah Kementerian pada Kabinetnya, Faisal Basri: Menteri Sekarang Sudah Kebanyakan

1 hari lalu

Prabowo Akan Tambah Kementerian pada Kabinetnya, Faisal Basri: Menteri Sekarang Sudah Kebanyakan

Ekonom Faisal Basri mempertanyakan alasan pemerintahan Prabowo-Gibran berencana menambah sejumlah kementerian baru dalam kabinetnya mendatang.

Baca Selengkapnya

Bamsoet Siap Dorong Pemerintahan Prabowo - Gibran Lakukan Legislatif Review

1 hari lalu

Bamsoet Siap Dorong Pemerintahan Prabowo - Gibran Lakukan Legislatif Review

Bambang Soesatyo menegaskan PADIH UNPAD siap membantu pemerintahan Prabowo - Gibran dalam pembangunan hukum di Indonesia.

Baca Selengkapnya