TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat Politik dan Direktur Eksekutif Skala Data Indonesia, Arif Nurul Imam, menyarankan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP agar memposisikan diri sebagai partai non-pemerintah.

Saran Arif ini disampaikan usai menganalisis hasil quick count sementara yang mengunggulkan pasangan calon (paslon) nomor urut dua Prabowo-Gibran dan PDIP sebagai partai politik paling tinggi memperoleh suara di Pileg DPR.

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto sebelumnya menegaskan partainya siap menjadi oposisi pemerintah.

“Jika ini (quick count) linier dengan real count, maka PDIP semestinya memposisikan diri sebagai partai non-pemerintah,” kata Arif saat dihubungi Tempo, Kamis, 15 Februari 2024.

Selain alasan agar berjalannya mekanisme check and balance, menurut Arif, PDIP akan menegaskan partai itu memiliki muruah politik.

“Sebab jika bergabung di pemerintah, tentu akan muncul anggapan PDIP pragmatis dan tak ideologis mengingat Prabowo-Gibran lawan dalam Pilpres,” katanya.

Menurut dia, akan berguna jika ada partai di parlemen yang menjadi penyeimbang kebijakan-kebijakan pemerintah atau eksekutif.

“Justru yang mengkhawatirkan, jika tak ada kekuatan penyeimbang. Fungsi parlemen menjadi mandul,” ujarnya.

Hasto: PDIP siap jadi oposisi

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan partainya siap menjadi oposisi pemerintahan untuk menjalankan tugas check and balance.

Dikutip dari Tempo, Hasto menyinggung kekuasaan periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang terpusat.

Kekuasaan itu, kata Hasto, memunculkan kemampuan untuk melakukan manipulasi, sehingga kekuasaan dan kritik dalam konteks kebijakan dan implementasinya dibutuhkan keseimbangan.

Berada di luar pemerintahan, kata Hasto, merupakan suatu tugas patriotik dan pernah dijalani PDIP pasca-pemilu 2004 dan 2009.

“Ketika PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan tahun 2004 dan 2009, kami banyak diapresiasi karena peran serta meningkatkan kualitas demokrasi. Bahkan, tugas di luar pemerintahan, suatu tugas yang patriotik bagi pembelaan kepentingan rakyat itu sendiri,” kata Hasto dalam acara Satu Meja di Kompas TV, pada Rabu, 14 Februari 2024, seperti dikutip dari Tempo.

Selain itu, Hasto menyebut pada Pemilu 2009 terjadi manipulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT), sehingga wakil rakyat di DPR membentuk hak angket. Ketika itu, kata Hasto, muncul suatu kesadaran perlindungan hak konstitusional warga negara untuk memilih, meskipun hal itu terjadi lagi saat Pemilu 2024.

Selanjutnya: Dia menilai banyak pemilih…

<!--more-->

Dia menilai banyak pemilih di luar negeri tidak bisa melaksanakan hak pilihnya karena faktor teknis administratif, sehingga perlawanan ini menyangkut hal yang fundamental.

“Kecurangan dari hulu ke hilir memang benar terjadi,” kata Hasto.

Kemudian, Hasto menyebut masyarakat saat ini sedang berhadapan dengan dua hal, yaitu pihak yang ingin menjadikan demokrasi sebagai kedaulatan rakyat tanpa intervensi dan pihak yang ingin berkuasa karena ambisi yang juga diawali dengan rekayasa hukum di Mahkamah Konstitusi.

“Karena apa pun yang terjadi dalam dinamika politik nasional kami punya kewajiban untuk menyampaikan apa yang terjadi kepada rakyat,” kata dia.

Jalur lain yang akan ditempuh PDIP, menurut Hasto, adalah berjuang bersama gerakan masyarakat sipil pro-demokrasi yang saat ini menurut Hasto jumlahnya lebih banyak dibanding pada Pemilu 2009.

“Polanya mirip, apalagi kalau dilihat begitu kaget dengan hasil quick count dengan apa yang terjadi dalam dua bulan ini karena terjadi gap, kami akan analisis,” kata Hasto.

Prabowo akan rangkul semua unsur

Diwartakan sebelumnya, Prabowo-Gibran mendeklarasikan kemenangannya dan berjanji akan menjadi presiden dan wakil presiden serta pemerintah untuk seluruh rakyat Indonesia.

"Prabowo-Gibran dan seluruh Koalisi Indonesia Maju, kami akan rangkul semua unsur dan kekuatan," ujar Prabowo dalam pidato kemenangan di Istora Senayan, Rabu malam, 14 Februari 2024.

Prabowo mewakili Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo-Gibran dan Koalisi Indonesia Maju atau KIM, bersyukur atas hasil hitung cepat.

"Semua lembaga survei termasuk lembaga yang berada di pihak-pihak paslon lain menunjukkan angka-angka yang memang paslon Prabowo-Gibran menang sekali putaran," kata Prabowo.

Mengacu hasil quick count di kanal Pemilu Tempo per Jumat, 16 Februari 2024 pukul 08.53 WIB, Prabowo-Gibran memperoleh suara 59,15 persen secara nasional.

Selanjutnya, paslon nomor urut satu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar menyusul dengan 24,79 suara. Terakhir, paslon nomor urut tiga Ganjar Pranowo-Mahfud Md mengantongi 16,06 persen suara.

Hasil quick count ini merupakan kerja sama Tempo dengan lembaga survei Kedai Kopi. Hingga Kamis kemarin, 15 Februari 2024, terhitung 99,3 persen data yang sudah masuk.

ADIL AL HASAN | BAGUS PRIBADI

Pilihan Editor: Pengamat Anggap Parlemen akan Berjalan Baik Jika PDIP Jadi Oposisi Pemerintah