Soal Beda Angka di Formulir C1 dan Web, KPU: Tak Ada Niat Manipulasi Suara

Kamis, 15 Februari 2024 21:13 WIB

Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asy'ari dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Rahmat Bagja, serta dua komisioner KPU lainnya menunjukkan ruang yang menampilkan hasil penghitungan sementara suara capres-cawapres di Gedung KPU lantai II, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 15 Februari 2024. TEMPO/Ihsan Reliubun

TEMPO.CO, Jakarta - Protes bermunculan setelah laman penghitungan suara sementara Komisi Pemilihan Umum (KPU) menampilkan konversi formulir C1-Plano atau catatan hasil penghitungan suara Pemilu 2024 dengan jumlah tidak akurat.

Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asy'ari mengatakan pihaknya tak berniat memanipulasi data perhitungan suara dari unggahan C1 tersebut. "Tidak ada niat ubah-ubah suara," kata Hasyim kepada wartawan di Media Center KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 15 Februari 2024.

Kekeliruan itu, kata Hasyim, karena pada formulir C1 hasil plano diunggah apa adanya. Seperti diunggah anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara atau KPPS.

Hasyim juga menyampaikan klarifikasi perihal kekacauan konversi data C1. Dia mengakui terdapat protes lewat unggahan di media sosial sekaligus pesan pribadi WhatsApp. Pesan itu mengabarkan data perolehan suara per TPS yang diunggah dalam Sirekap tidak sinkron.

Menurut dia, data perolehan suara tersebut bukan salah ketik. Formulir C1 dibaca oleh sistem dalam Sirekap. "Terkadang salah baca dan akibatnya salah konversi hasil hitung suara," ujar dia.

Advertising
Advertising

Soal salah konversi hasil hitung suara, kata dia, maka yang dijadikan rujukan dalam Sirekap adalah unggahan C1 untuk memastikan mana data yang benar. "Data perolehan hasil suara yang salah konversi, termonitor oleh sistem dan akan dilakukan koreksi merujuk kepada C hasil yang diunggah dalam Sirekap," ujar dia.

Menurut dia, dari data Sirekap per 15 Februari 2024 pukul 19.30 mendeteksi perolehan suara hasil konversi C1, dengan jumlah TPS yang salah konversi data dari foto C1 ke angka perolehan suara sebanyak 2.325 TPS.

Adapun jumlah TPS yang sudah mengunggah Sirekap sebanyak 358.775 TPS atau 43,58 persen. Sementara dari jumlah salah konversi 2.325 dari 358.775 C1 yang terunggah sama dengan 0,64 persen. Angka itu dari total TPS 823.236 dalam Sirekap.

Menurut Hasyim, KPU menyadari terdapat kesalahan hasil perolehan suara yang merupakan konversi hasil pembacaan foto C1 di TPS. Dia mengaku meminta maaf ata kekeliruan tersebut dan berjanji mengoreksi kesalahan tersebut.

"Tidak ada niat dan tindakan KPU beserta jajaran penyelenggara pemilu melakukan manipulasi hasil perolehan suara per TPS hasil unggah formulir C1 TPS dalam Sirekap," ujar dia.

Pilihan Editor: Ketua KPU Sebut Ada 2.325 TPS yang Salah Konversi Formulir C1

Berita terkait

Nasdem dan Gerindra Berkoalisi Usung Petahana Aep Syaepuloh di Pilkada Karawang

7 jam lalu

Nasdem dan Gerindra Berkoalisi Usung Petahana Aep Syaepuloh di Pilkada Karawang

Bakal calon bupati pendamping Aep Syaepuloh di Pilkada Karawang akan ditentukan oleh Gerindra.

Baca Selengkapnya

5 Faktor yang Bikin Politik Uang Terus Eksis di Indonesia

2 hari lalu

5 Faktor yang Bikin Politik Uang Terus Eksis di Indonesia

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Hugua usulkan politik uang atau money politics dilegalkan. Apa sebab politik uang eksis di Indonesia?

Baca Selengkapnya

Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya

2 hari lalu

Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya

Anggota Komisi II DPR yang juga Kader PDIP, Hugua usulkan politik uang dalam Pemilu dilegalkan. Bagaimana regulasi money politics dan sanksinya?

Baca Selengkapnya

Soal Gaya Hidup Pejabat KPU yang Disindir DPR, Feri Amsari: Kita Jadi Mengerti Kenapa Kecurangan Pemilu Dibiarkan

2 hari lalu

Soal Gaya Hidup Pejabat KPU yang Disindir DPR, Feri Amsari: Kita Jadi Mengerti Kenapa Kecurangan Pemilu Dibiarkan

Pakar hukum tata negara Feri Amsari merespons gaya hidup pejabat KPU yang sempat disindir DPR, yakni menyewa private jet hingga bermain wanita.

Baca Selengkapnya

Alasan Demokrat Tolak Usulan Politik Uang Dilegalkan dalam Pilkada 2024

2 hari lalu

Alasan Demokrat Tolak Usulan Politik Uang Dilegalkan dalam Pilkada 2024

Partai Demokrat menolak usulan agae politik uang atau money politics dilegalkan pada Pemilihan Kepala Daerah alias Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Dede Yusuf Ungkap Alasan Enggan Maju Pilkada 2024

2 hari lalu

Dede Yusuf Ungkap Alasan Enggan Maju Pilkada 2024

Politikus Partai Demokrat Dede Yusuf lebih memilih menjadi anggota DPR RI dibanding maju Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Caleg Terpilih Maju Pilkada Harus Mundur, PDIP Singgung KPU Tak Konsisten

3 hari lalu

Caleg Terpilih Maju Pilkada Harus Mundur, PDIP Singgung KPU Tak Konsisten

PDIP menyoroti pernyataan terbaru KPU tentang caleg terpilih yang ingin maju pilkada harus mundur.

Baca Selengkapnya

KPU Kota Depok Pastikan Tak Ada Paslon Wali Kota Jalur Independen di Pilkada 2024

3 hari lalu

KPU Kota Depok Pastikan Tak Ada Paslon Wali Kota Jalur Independen di Pilkada 2024

KPU Kota Depok mengungkap alasan tidak ada paslon wali kota dari jalur independen atau perseorangan di Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Profil Juri Ardiantoro, dari Bekas Ketua KPU Kini Jadi Stafsus Jokowi

3 hari lalu

Profil Juri Ardiantoro, dari Bekas Ketua KPU Kini Jadi Stafsus Jokowi

Simak profil Juri Ardiantoro di sini.

Baca Selengkapnya

KPU Sebut Hanya Ada 1 Bakal Calon Independen di Pilgub 2024

3 hari lalu

KPU Sebut Hanya Ada 1 Bakal Calon Independen di Pilgub 2024

Ada satu bakal pasangan calon independen yang mengundurkan diri, meskipun telah memenuhi syarat dukungan.

Baca Selengkapnya