Nobar Film Dirty Vote di Gresik Dibatalkan, Penyelenggara Mengaku Didatangi Intel

Reporter

Hanaa Septiana

Editor

Juli Hantoro

Senin, 12 Februari 2024 20:45 WIB

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube

TEMPO.CO, Jakarta - Agenda nonton bareng (Nobar) film Dirty Vote yang diselenggarakan organisasi River Warrior Indonesia di Gresik dibatalkan. Penyelenggara kabarnya mendapat intimidasi dari Polres Gresik.

Acara itu semula akan diadakan hari ini, Senin 12 Februari 2024 di Gedung Inspirasi ECOTON Gresik pukul 19.00 WIB. Namun, agenda itu resmi dibatalkan pukul 14.11 WIB.

Hal itu dibenarkan oleh Founder Ecological Observation and Wetlands Conservation (ECOTON) Prigi Arisandi. Menurut dia, poster Nobar film Dirty Vote disebarkan pukul 09.28 WIB hari ini.

Namun, seorang yang mengaku dari Kanit Intel Polsek Wringinanom Gresik bernama Suhariyono mendatangi kantor ECOTON sekaligus rumah Captain River Warrior, Thara Bening pada pukul 14.11 WIB.

“Dia (intel) meminta agar nobar film ini tidak mengundang komunitas karena saat ini masa tenang kampanye Pemilu 2024,” kata Prigi pada Tempo.

Advertising
Advertising

Menurut Prigi, intel tersebut juga mengintimidasi jika agenda Nobar Film Dirty Vote tetap dilakukan. Yakni akan ada banyak orang yang datang.

“Bilangnya, jika nobar tetap dilaksanakan, maka Camat, Koramil, Kapolsek, dan Satpol PP akan datang dan mencatat semua orang yang hadir,” ucap pria yang juga ayah dari Thara Bening itu.

Nobar film pun resmi dibatalkan pukul 14.52 WIB. Sebab, pihaknya khawatir kegiatan ini akan berisiko tinggi dengan ancaman tersebut. “Padahal sudah banyak yang daftar. Sudah lebih dari 20 orang,” ujar Prigi.

Tempo pun mencoba mengonfirmasi hal ini ke Humas Polres Gresik, Iptu Wiwit Mariyanto. Namun, Wiwit tak menjawab secara spesifik.

“Langsung ke bagian perijinan Intel Polres Gresik saja, tanyakan apa betul ada polisi yang datang,” ucap Wiwit.

Film dokumenter Dirty Vote disutradarai oleh Dandhy Dwi Laksono. Dalam siaran tertulisnya, Dandhy menyampaikan film itu bentuk edukasi untuk masyarakat yang pada 14 Februari 2024 akan menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu 2024.

“Ada saatnya kita menjadi pendukung capres-cawapres, tetapi hari ini saya ingin mengajak setiap orang untuk menonton film ini sebagai warga negara,” kata Dandhy.

Film Dirty Vote mengungkap dugaan kecurangan dalam Pemilu secara sistematis. Dugaan kecurangan tersebut diulas oleh tiga pakar hukum tata negara yakni Bivitri Susanti, Zainal Arifin Mochtar, dan Feri Amsari.

Pilihan Editor: Gejayan Memanggil, Massa Aksi Kuliti Dosa Tiga Capres- Cawapres Pemilu 2024

Berita terkait

Lengkapi Bukti Kasus Pembubaran Ibadah di Gereja oleh ASN, Galaruwa Desak Bareskrim Gali Motif Intoleransi

10 jam lalu

Lengkapi Bukti Kasus Pembubaran Ibadah di Gereja oleh ASN, Galaruwa Desak Bareskrim Gali Motif Intoleransi

Perkumpulan Galaruwa kembali melengkapi bukti perihal laporan atas dugaan intoleransi ke Bareskrim Polri perihal kasus pembubaran ibadah.

Baca Selengkapnya

Alasan Demokrat Tolak Usulan Politik Uang Dilegalkan dalam Pilkada 2024

1 hari lalu

Alasan Demokrat Tolak Usulan Politik Uang Dilegalkan dalam Pilkada 2024

Partai Demokrat menolak usulan agae politik uang atau money politics dilegalkan pada Pemilihan Kepala Daerah alias Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Ketua KPU Disanksi Kebocoran Data, Begini Posisi Perkaranya

2 hari lalu

Ketua KPU Disanksi Kebocoran Data, Begini Posisi Perkaranya

DKPP memutuskan menjatuhkan sanksi berupa peringatan kepada ketua dan jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) atas gugatan DPT yang diduga bocor.

Baca Selengkapnya

Politikus PDIP Bilang Usulan Melegalkan Money Politics Pernyataan Sarkasme

2 hari lalu

Politikus PDIP Bilang Usulan Melegalkan Money Politics Pernyataan Sarkasme

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Hugua, meminta KPU melegalkan praktik money politics saat pemilu lewat PKPU.

Baca Selengkapnya

Bawaslu Ungkap Alasan Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Maju pada Pilkada 2024

3 hari lalu

Bawaslu Ungkap Alasan Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Maju pada Pilkada 2024

Bawaslu menyatakan PKPU tentang pencalonan diperlukan untuk menghindari sengketa pada proses Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

KPU Klaim Kecurangan Pengurangan Suara PAN di Yahukimo 3 Tidak Terbukti

3 hari lalu

KPU Klaim Kecurangan Pengurangan Suara PAN di Yahukimo 3 Tidak Terbukti

Menurut KPU, dalil yang diajukan PAN soal kehilangan suara pada saat rekapitulasi tingkat kabupaten tidak didukung oleh alat bukti yang sah.

Baca Selengkapnya

Sidang PHPU Pileg, KPU Minta Mahkamah Konstitusi Tolak Permohonan PSU dari PPP

3 hari lalu

Sidang PHPU Pileg, KPU Minta Mahkamah Konstitusi Tolak Permohonan PSU dari PPP

Dalam permohonannya, KPU meminta MK menolak permohonan PPP terkait pemungutan suara ulang di Dapil Lampung Selatan 7.

Baca Selengkapnya

Kata Ketua KPU Soal Caleg Terpilih yang Mencalonkan Diri pada Pilkada 2024

4 hari lalu

Kata Ketua KPU Soal Caleg Terpilih yang Mencalonkan Diri pada Pilkada 2024

Menurut Hasyim Asy'ari, yang mengundurkan diri untuk maju di Pilkada 2024 adalah anggota legislatif yang sedang menjabat.

Baca Selengkapnya

MK Batasi Maksimal 5 Saksi dan 1 Ahli yang Dihadirkan di Sidang Sengketa Pileg

4 hari lalu

MK Batasi Maksimal 5 Saksi dan 1 Ahli yang Dihadirkan di Sidang Sengketa Pileg

MK membatasi saksi dan ahli yang dihadirkan di agenda pembuktian sidang sengketa Pileg.

Baca Selengkapnya

KPU Tolak Permintaan NasDem untuk Penghitungan Suara Ulang di Bangka Belitung

4 hari lalu

KPU Tolak Permintaan NasDem untuk Penghitungan Suara Ulang di Bangka Belitung

KPU menilai, NasDem tidak memberikan penjelasan mengapa KPU harus melaksanakan PSSU di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Baca Selengkapnya