Hasto PDIP Sebut Mahfud Md Jalani Umrah di Masa Tenang Pemilu 2024

Reporter

Adil Al Hasan

Minggu, 11 Februari 2024 22:08 WIB

Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD (kiri) didampingi istri Zaizatun Nihayati (kanan) menaiki gerobak sapi saat kirab kampanye akbar di Solo, Jawa Tengah, Sabtu 10 Februari 2024. Kampanye akbar bertajuk Hajatan Rakyat Bukan Konglomerat itu digelar untuk pemenangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD pada Pilpres 2024. ANTARAFOTO/Maulana Surya

TEMPO.CO, Jakarta - Calon wakil presiden Mahfud Md. sedang menjalani umrah selama masa tenang di pemilihan presiden atau Pilpres. Hal tersebut diungkap Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto. Meski demikian, Hasto tak menyebut jelas soal keberangkatan dan kepulangan Mahfud.

"Iya (umrah) kata Hasto singkat saat menjawab pertanyaan soal posisi Mahfud sedang umrah, di Menteng, Jakarta Pusat, pada Ahad, 11 Februari 2024.

Hasto mengatakan selama masa tenang usai kampanye sejak November hingga 10 Februari 2024, pasangan Ganjar-Mahfud akan terus mengisi dengan berdoa. Selain berdoa, pasangan nomor urut 3 itu juga akan merefleksikan aspirasi selama massa kampanye berlangsung.

"Merenungkan seluruh aspirasi rakyat. Karena ketika kampanye, kenapa kami sebut hajatan itu kan harapan jutaan rakyat," kata Hasto.

Sebelumnya, Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Arsjad Rasyid, mengatakan pada masa tenang pemilihan umum atau Pemilu 2024, calon presiden Ganjar Pranowo dan calon wakil presiden Mahfud Md. akan tetap bekerja. Arsjad menyebut hari tenang itu hanya ada di luar.

Advertising
Advertising

“Terus dong kerjanya, tenangnya, ya, di luar, tapi kita harus kerja terus,” kata Arsjad saat ditemui usai kampanye akbar di Semarang, pada Sabtu, 10 Februari 2024.

Selain itu, Arsjad juga memastikan kubu Ganjar-Mahfud akan tetap mengawal pemilihan presiden atau Pilpres 2024 sampai selesai di Tempat Pemungutan Suara atau TPS. Arsjad menyebut Tim Ganjar-Mahfud akan memastikan para saksi hadir di setiap TPS.

“Kami selalu memastikan saksi-saksi hadir di setiap TPS. Juga mengharapkan relawan-relawan hadir di sana,” kata Arsjad.

Sementara itu, Deputi Operasi 247 Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar–Mahfud, Denon Prawiraatmadja, mengatakan partai dan koalisi dan relawan telah menyiapkan 1,6 juta saksi untuk mengawal pemilihan presiden atau Pilpres agar berjalan jujur dan adil. Partai koalisi, seperti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Hanura, dan TPN Ganjar-Mahfud disebut telah memberikan pelatihan kepada para saksi di Tempat Pemungutan Suara atau TPN itu menjelang pemungutan suara pada 14 Februari 2024.

“Saksi ini dipersiapkan, dilatih, supaya masyarakat bisa memilih sesuai hati nurani,” kata Denon saat ditemui di Kawasan Simpang Lima, Semarang, pada Sabtu, 10 Februari 2024.

Selain itu, Denon menyebut seluruh saksi itu telah mencakup di 800 ribu TPS yang tersebar di penjuru negeri. Dia menyebut saksi-saki itu akan diminta untuk serius mengawasi formulir C1 di TPS.

“Partai koalisi sudah pengalaman dua kali Pilpres, yang pasti mengawasi C1,” kata Denon.

Berdasarkan PKPU Nomor 5 Tahun 2014, formulir C1 adalah sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di TPS. Formulir C1 perlu diisi sebagai laporan proses pemungutan suara serta mencatat hasil penghitungan. Informasi di dalamnya meliputi jumlah suara sah, suara tidak sah, serta perolehan suara untuk masing-masing kandidat dan partai politik.

Pilihan Editor: KPU Bekasi Distribusikan Logistik Pemilu 2024 ke Wilayah Pesisir Gunakan Perahu Pasir

Berita terkait

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

4 jam lalu

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

Dalam waktu berdekatan tiga RUU DPR mendapat sorotan publik yaitu RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara. Apa sebabnya?

Baca Selengkapnya

Anies Baswedan Disebut Dukung Ide Koalisi Gagasan untuk Bangun Bangsa

4 jam lalu

Anies Baswedan Disebut Dukung Ide Koalisi Gagasan untuk Bangun Bangsa

Co-Founder Paramadina Public Policy Institute, Wijayanto Samirin, menyebut Anies Baswedan menyetujui ide soal koalisi gagasan.

Baca Selengkapnya

Kelakuan SYL saat Jadi Mentan: Palak Rp 1 Miliar untuk Umrah Sekeluarga Sampai Beli Keris Rp 105 Juta

1 hari lalu

Kelakuan SYL saat Jadi Mentan: Palak Rp 1 Miliar untuk Umrah Sekeluarga Sampai Beli Keris Rp 105 Juta

Fakta Terbaru Sidang Syahrul Yasin Limpo (SYL), di antaranya pejabat Kementan diminta Rp 1 miliar

Baca Selengkapnya

RUU MK Dibahas Diam-diam: Berikut Tanggapan Pedas Ketua MKMK, Mantan Ketua MK, hingga Mahfud MD

1 hari lalu

RUU MK Dibahas Diam-diam: Berikut Tanggapan Pedas Ketua MKMK, Mantan Ketua MK, hingga Mahfud MD

Pengesahan RUU MK di tahap I menimbulkan polemik. Sebab, selain dianggap dibahas diam-diam, bisa melemahkan independensi MK. Apa kata Ketua MKMK?

Baca Selengkapnya

Momen Prabowo Kenalkan Gibran ke Presiden UEA dan Direspons He's So Young oleh PM Qatar

1 hari lalu

Momen Prabowo Kenalkan Gibran ke Presiden UEA dan Direspons He's So Young oleh PM Qatar

Prabowo menemui PM Qatar dan Presiden UEA, sekaligus memperkenalkan Gibran. Berikut rekaman momen peristiwanya.

Baca Selengkapnya

Dirjen Hortikultura Mengaku Diminta Rp1 Miliar untuk Umrah SYL dan Keluarga

2 hari lalu

Dirjen Hortikultura Mengaku Diminta Rp1 Miliar untuk Umrah SYL dan Keluarga

Bekas Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) disebut meminta para eselon I untuk memberikan Rp1 miliar untuk pembayaran Ibadah Umrah

Baca Selengkapnya

Tolak Revisi UU Penyiaran, Mahfud Md Bilang Tugas Media Justru Lakukan Investigasi

3 hari lalu

Tolak Revisi UU Penyiaran, Mahfud Md Bilang Tugas Media Justru Lakukan Investigasi

Mahfud Md berujar pelarangan melakukan dan menyiarkan hasil investigasi untuk media sama saja seperti melarang peneliti melakukan riset.

Baca Selengkapnya

Mahfud Md Sebut Revisi UU Penyiaran Keblinger: Tugas Media Itu Investigasi, Kok Dilarang?

3 hari lalu

Mahfud Md Sebut Revisi UU Penyiaran Keblinger: Tugas Media Itu Investigasi, Kok Dilarang?

Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md mengkritisi rencana DPR RI untuk merevisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran atau UU Penyiaran. Mahfud mengatakan aturan-aturan diusulkan dalam revisi undang-undang tersebut keblinger atau sesat.

Baca Selengkapnya

Mahfud Md Sebut RUU MK Mengganggu Independensi Hakim

3 hari lalu

Mahfud Md Sebut RUU MK Mengganggu Independensi Hakim

Mantan Menko Polhukam, Mahfud Md, mengungkapkan bahwa revisi Undang-undang Mahkamah Konstitusi mengganggu independensi hakim.

Baca Selengkapnya

Penjelasan Mahfud Md Soal RUU MK yang Dia Sebut Kini Tak Lagi Jadi Ancaman

3 hari lalu

Penjelasan Mahfud Md Soal RUU MK yang Dia Sebut Kini Tak Lagi Jadi Ancaman

Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menanggapi RUU MK yang baru saja diterima Menko Hadi Tjahjanto di tingkat Panja. Padahal, RUU tersebut sempat ditolak Mahfud.

Baca Selengkapnya