TEMPO.CO, Jakarta - Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis, menilai tiga ahli hukum dalam film Dirty Vote, yaitu Bivitri Susanti, Feri Amsari, dan Zainal Arifin Mochtar memiliki reputasi yang baik. Ia juga mengapresiasi peluncuran film dokumenter eksplanatori Dirty Vote yang mengungkap adanya dugaan pelanggaran pada pemilihan umum atau Pemilu 2024.

Todung menyebut film itu bagus untuk pendidikan politik masyarakat. “Banyak hal-hal positif dalam film itu walaupun anda tentu boleh tidak setuju, tapi film ini pendidikan politik yang bagus. Pendidikan politik yang penting bagi masyarakat untuk punya kemelekan memahami dinamika politik di Indonesia,” kata Todung di Media Center Ganjar-Mahfud, Menteng, Jakarta Pusat, pada Ahad, 11 Februari 2024.

Selain itu, Todung menginginkan tidak ada pihak yang membawa perasaan atau baper terhadap film yang digarap Dandhy Laksono itu. Menurut dia, kritik harus dibalas dengan kritik.

“Yang saya tidak mau adalah jangan baperan kalau dikritik, banyak orang baperan kalau dikritik. Baperan ini berbahaya kalau ada merasa tidak setuju dengan film itu bantah saja dengan film lain. Kritik mesti dibalas satu kritik yang lain,” kata Todung.

Tak hanya itu, Todung juga tidak menginginkan diluncurkan film ini berbuntut pada laporan kepolisian atau kriminalisasi. Todung menilai kriminalisasi bisa membunuh kreativitas dan demokrasi.

Adapun Wakil Ketua Tim Kemenangan Nasional atau TKN Prabowo-Gibran, Habiburokhman, meragukan kepakaran Feri Amsari, Bivitri Susanti, dan Zainal Arifin Mochtar dalam film Dirty Vote sebab ilmu pengetahuan harus adil.

“Menilai orang dalam konteks di dunia ilmiah, ilmu pengetahuan itu harus adil. Tak sekadar menyampaikan fakta-fakta yang asumtif. Kalau kita ngomong itu mesti ada datanya. Selain data, juga harus memiliki keberimbangan. Kita menulis jurnal disertasi tesis, itu semua informasi dari pihak berbeda harus kita masukkan,” katanya di Media Center TKN Prabowo Gibran, Jalan Sriwijaya 1 Nomor 16, Jakarta Selatan, Minggu, 11 Februari 2024.

Menurut dia, jika tak adil, maka diragukan kepakarannya. Ia menilai film Dirty Vote serta ketiga ahli hukum tata negara itu tak menerapkan keberimbangan. “Kalau mereka melakukan prinsip cover bothside. Soal bansos tahu enggak Anda, misalnya di banyak daerah yang membagikan bansos itu kepala daerah juga yang afiliasi politiknya berbeda. Saya terima laporan misalnya di Bandar Lampung,” ujarnya.

Habiburokhman mengatakan segala yang dinarasikan dalam Dirty Vote, TKN Prabowo-Gibran punya argumentasi sebaliknya, jika menerapkan cover bothside. “Tapi ini kan enggak. Kalau anda enggak suka dengan Pak Prabowo, Anda seorang pakar, ya jelaskan saja sampaikan dukungan kepada kompetitornya. Kan kita skrg sedang bertarung secara elektoral,” ujarnya.

Selain itu, ia juga mengaku sudah menonton keseluruhan film Dirty Vote sebelum bertemu dengan awak media. Habiburokhman membantah saat dibilang hanya menonton trailer film itu. “Sudah, sudah. Bukan-bukan (trailer). Saya sudah nonton,” katanya.

Film berdurasi 1 jam 57 menit itu mengungkap berbagai kecurangan yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang mengarah dilakukan ke salah satu paslon Pilpres 2024. Disutradarai Dandhy Laksono, Dirty Vote rilis Minggu, 11 Februari 2024 pada pukul 11.00 WIB di Kanal Youtube Dirty Vote.

Dalam film ini, tiga ahli hukum membeberkan bagaimana kecurangan bisa terjadi untuk melanggengkan dinasti Jokowi. Tiga ahli hukum yang bekerja secara independen itu adalah Bivitri Susanti, Zainal Arifin Mochtar, dan Feri Amsari.

Feri Amsari menyebut film Dirty Vote ini dinilai akan mampu mendidik pemilih dalam situasi Pemilu yang kerap dimanfaatkan politikus untuk memenangkan kepentingan mereka. “Film ini dianggap akan mampu mendidik publik betapa curangnya pemilu kita dan bagaimana politisi mempermainkan publik pemilih hanya untuk memenangkan kepentingan mereka,” katanya.

BAGUS | ADIL

PIlihan Editor: TKN Prabowo-Gibran Bantah Tuduhan Pengerahan Kepala Desa di Film Dirty Vote