TEMPO.CO, Jakarta - Komunitas Utan Kayu mengeluarkan maklumat ditujukan ke Presiden Joko Widodo alias Jokowi menjelang Pemilihan Presiden 2024, menyerukan agar Jokowi bertindak secara jujur dan adil dalam praktik politiknya.

Komunitas Utan Kayu menekankan pentingnya Pemilu yang bersih sebagai dasar legitimasi pemerintahan yang sah. Beberapa anggota komunitas menyuarakan kekecewaan atas tindakan Jokowi yang dianggap melakukan manipulasi terhadap lembaga negara dan sumber daya pemerintahan, serta bersekongkol dengan oligarki demi kepentingan politik keluarganya.

“Waktunya tak panjang tuan presiden, kita hendak terus menjadi bagian dari warga dunia yang beradab dalam berpolitik dan demokrasi, atau malah menjadi bangsa yang membiarkan kesewenangan menang,” kata pendiri Yayasan Pantau, Andreas Harsono, di Komunitas Utan Kayu, Matraman, Jakarta Timur, Jumat, 9 Februari 2024.

Selain itu, mereka menyerukan Jokowi untuk berhenti terlibat dalam upaya memenangkan calon presiden, calon wakil presiden, dan partai politik yang diisi oleh anggota keluarga Jokowi. Komunitas juga mengajak masyarakat Indonesia untuk menggagalkan upaya Jokowi dalam menegakkan politik dinasti, serta menggunakan hak pilih mereka sebagai kewajiban sosial untuk mempertahankan demokrasi.

"Kepada presiden, kami mengingatkan bahwa bersikap jujur dan adil adalah cara berpikir dan laku dalam bernegara. Kekuasaan yang dijalankan secara lancung akan merusak etika dan hukum,” kata Rektor STF Driyarkara Simon P. L. Tjahjadi usai acara seminar bertajuk Seruan Jembatan Serong II di Jakarta Pusat, Senin, 5 Februari 2024.

Pernyataan sikap tersebut didukung oleh seruan sejumlah akademisi dan tokoh masyarakat lainnya yang menilai kepemimpinan Jokowi telah merosot, terutama dalam hal netralitas sikap negara dan kontinuitas perjuangan reformasi. Mereka mengingatkan bahwa kekuasaan yang dijalankan secara tidak jujur dan adil akan merusak etika dan hukum dalam bernegara.

Koalisi Perempuan Penyelamat Demokrasi dan HAM serukan tuntutan terhadap Jokowi

Sebuah aksi yang dipimpin oleh Koalisi Perempuan Penyelamat Demokrasi dan HAM di luar Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat, 9 Februari 2024, telah dihentikan oleh polisi. Kelompok tersebut bertujuan untuk menekan Presiden Joko Widodo atau Jokowi agar menghentikan penyalahgunaan kekuasaan dalam Pemilu 2024.

Ulfa Kasim, yang merupakan juru bicara Koalisi Perempuan, menjelaskan bahwa aksi tersebut dibubarkan karena surat izin tidak disetujui oleh pihak berwenang. Mereka diarahkan untuk tidak melanjutkan aksi tersebut.

"Alasannya surat ijin nggak masuk," kata Ulfa Kasim, narahubung Koalisi Perempuan saat ditemui di Taman Aspirasi. "Nggak boleh katanya."

Aksi ini seharusnya dimulai pukul 10.00 WIB dan akan melibatkan pembacaan orasi, puisi, dan lagu. Sejumlah kelompok termasuk Institut KAPAL Perempuan dan Emancipate Indonesia serta 500 individu lainnya bergabung dalam koalisi ini.

Peserta aksi terlihat mengenakan pakaian dengan nuansa ungu, dan jumlah mereka terlihat beberapa puluh orang di lapangan.

Setelah larangan dari aparat, aksi dipindahkan ke depan Tugu Patung Kuda, kompleks Monumen Nasional, Gambir, Jakarta Pusat. Namun, belum ada keterangan resmi dari kepolisian tentang alasan pembubaran tersebut.

Koalisi Perempuan akan menyampaikan lima poin tuntutan dalam aksi tersebut, termasuk menolak ketidaknetralan presiden, penyalahgunaan kekuasaan, serta keberpihakan presiden pada pasangan calon dengan rekam jejak pelanggaran HAM berat masa lalu.

Aksi ini merupakan bagian dari kritik yang semakin meningkat terhadap pemerintahan Jokowi dalam beberapa waktu terakhir. Beberapa tokoh akademisi dan kelompok masyarakat sipil telah menyuarakan kekhawatiran terkait potensi penyalahgunaan kekuasaan menjelang pemilu.

Aliansi Solidaritas Perlawanan Rakyat Solo Raya kritik politik dinasti

Ratusan mahasiswa yang tergabung ke dalam Aliansi Solidaritas Perlawanan Rakyat Solo Raya atau Sodara melakukan aksi unjuk rasa di Kota Solo, Jawa Tengah, Kamis siang, 8 Februari 2024. Sodara menyerukan tentang situasi Indonesia darurat demokrasi dan menuntut agar demokrasi diberika kembali kepada rakyat.

Aksi tersebut diawalai dari kawasan Benteng Vastenburg Solo setelah massa mulai berkumpul di tempat itu sekitar pukul 13.00 WIB. Massa kemudian berjalan kaki menuju kantor Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka di kompleks Balai Kota Solo, sembari menyerukan orasi.

Massa unjuk rasa merupakan gabungan dari berbagai elemen di antaranya mahasiswa dari sejumlah organisasi, seperti HMI, GMNI, KAMMI, BEM Unisri, juga dari sejumlah elemen masyarakat, dan ormas. Mereka membentangkan banyak spanduk dengan berbagai tulisan yang bertema kritik terhadap kinerja pemerintah.

Spanduk-spanduk yang terbentang bertuliskan "Menolak Politik Dinasti", "Demokrasi Dimanipulasi Asam Sulfat", "Kembalikan Demokrasi untuk Rakyat", "Reformasi Dikebiri", "Bansos diobral di mana-mana, di mana arti sebuah negara?", dan sejumlah kalimat kritik lainnya.

Koordinator aksi dari unsur mahasiswa, Fierdha Abdullah Ali mengemukakan aksi unjuk rasa itu diikuti berbagai elemen, termasuk mahasiswa dan masyarakat umum. Melalui aksi tersebut mereka menyuarakan sejumlah aspirasi.

MICHELLE GABRIELA | BAGUS PRIBADI | DANIEL A. FAJRI | SEPTIA RYANTHIE

Pilihan Editor: Komunitas Utan Kayu Bacakan Maklumat Minta Jokowi Berhenti Berbuat Lancung