TEMPO.CO, Jakarta - Calon wakil presiden Mahfud Md mengajak masyarakat untuk memilih pemimpin yang baik, tetapi bukan karena tekanan, amplop, dan suap. Mahfud menyebut bagi umat Islam bisa melakukan salat istikharah sebelum menentukan pilihan.

"Apakah bapak itu boleh menerima amplop, boleh. Kenapa tidak, anggap itu sedekah yang menerima dan memberi itu dapat pahala. Tapi, jangan pilih hanya karena amplop itu, ketika memilih itu kembali ke hati nurani," kata Mahfud dalam Istighosah Akbar di Alun Alun Kaum, Sukabumi, Jawa Barat, pada Jumat, 9 Februari 2024, seperti dikutip dalam keterangan tertulis.

Selain itu, Mahfud juga tak mempersoalkan ketika ada pejabat memberikan bantuan sosial atau bansos. Menurut Mahfud, kalau masyarakat sudah merasa hidup berkecukupan, dia menyarankan untuk diterima tapi segera diberikan kepada tetangga yang membutuhkan.

Pada kesempatan itu, Mahfud juga menegaskan bahwa kedatangannya bukan untuk kampanye agar memilih Ganjar-Mahfud. Namun, ia mengatakan kedatangannya untuk kampanye agar masyarakat memilih pemimpin yang baik.

Mahfud juga memberikan cara dalam memilih pemimpin yang baik. Salah satunya dengan cara mengukur pemimpin yang baik dengan melihat riwayat hidup dan rekam jejaknya. “Jika ada calon a, b, dan c pernah jadi lurah, camat, bupati coba dilacak lurus atau tidak selama menjabat,” kata Mahfud.

Tak hanya itu, bekas Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan itu mengajak seluruh elemen bangsa sama-sama menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) karena jadi satu bentuk pengabdian kita kepada Allah SWT.

Mahfud turut mengajak seluruh elemen bangsa untuk sama-sama merawat Indonesia agar jangan sampai menjadi negara maling. "Kita bersihkan anasir-anasir kleptokrasi dalam pemerintahan. Itu yang penting karena NKRI ini adalah rahmat bagi kita semua dan insya Allah kalau kita kelola dengan baik nanti 2045 negara ini akan menjadi baik," kata Mahfud.

Menurut Mahfud, jika ada calon pemimpin yang masa lalunya tidak baik, suka melanggar hukum, dan sewenang-wenang, itu hanya membangun kleptokrasi baru. Karenanya, ia mengajak masyarakat memilih pemimpin yang baik.

Pilihan Editor: Persatuan Doktor Hukum Tuding Kritik Kampus ke Jokowi untuk Hambat Prabowo-Gibran