TEMPO.CO, Jakarta - Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah mengharapkan pemilihan presiden atau pilpres 2024 tetap kondusif hingga seluruh prosesnya selesai. Dua organisasi kemasyarakatan Islam ini mengimbau supaya tidak ada yang mengerahkan massa saat terjadi sengketa hasil pilpres.

NU dan Muhammadiyah menyampaikan pernyataan bersama agar pemilihan presiden bisa berlangsung dengan jujur, adil, dan transparan sesuai asas pemilu. Sekretaris Jenderal PBNU Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengimbau rakyat gembira kampanye berjalan lancar, tak ada insiden yang mengganggu proses politik ini.

“Harapan kita tetap lancar sampai selesai, apa pun hasilnya kita terima,” kata Gus Ipul di Jakarta pada Jumat, 9 Februari 2024, dikutip dari keterangan tertulis.

Satu pekan menjelang pemilihan umum termasuk pilpres, kelompok sipil hingga guru besar di sejumlah kampus menyampaikan kritik kepada Pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Mereka mengkhawatirkan dugaan penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran etik penguasa yang dilakukan sebelum dan pada proses pemilu.

Direktur Nasional Jaringan Gusdurian Alissa Wahid, misalnya, mengatakan kondisi ini adalah ancaman terhadap integritas dan martabat pemilu. Dia menuntut para penyelenggara negara dari pusat hingga daerah, khususnya Presiden sebagai kepala negara, para penegak hukum, TNI-POLRI, dan kejaksaan, untuk tetap menjaga integritas, kejujuran, dan sikap netral.

“Agar proses politik pemilu dapat berlangsung dengan demokratis, jujur, adil, dan bermartabat,” kata Alissa saat menyampaikan pernyataan sikap di Yogyakarta, dipantau secara virtual pada Jumat, 9 Februari 2024.

Gus Ipul tidak memungkiri bahwa suhu politik memanas selama proses pilpres ini berjalan. Akan tetapi, dia mengatakan, semua pihak bisa menempatkan diri dengan baik dan memaklumi sebagai bagian dari dinamika politik.

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti mengatakan semua pihak harus menerima apapun hasil pemilihan presiden sebagai hasil pilihan rakyat dan wujud kedaulatan rakyat. Gus Ipul dan Abdul Mu’ti berharap tidak ada pihak yang mengerahkan massa manakala terjadi perselisihan hasil pemilihan presiden dan menyerahkannya pada mekanisme hukum.

"Akan bagus bila setelah pemilihan presiden ada proses rekonsiliasi dan akomodasi sehingga tidak ada istilah 'the winner takes it all'," kata Mu'ti.

Jaringan Gusdurian mengungkap sejumlah pelanggaran dalam pemilihan umum atau pemilu 2024. Kelompok ini menyerukan jajaran aparat sampai kepala negara Presiden Joko Widodo atau Jokowi tetap netral.

Gardu Pemilu Jaringan Gusdurian telah mencatat adanya 105 dugaan pelanggaran pemilu selama masa kampanye sampai 8 Februari 2024. 58 di antara dugaan pelanggaran tersebut terkait dengan penyalahgunaan wewenang penyelenggara negara.

Pilpres diikuti tiga pasangan calon. Eks Gubernur Jakarta Anies Baswedan dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar diusung Kaolisi Perubahan. Gibran - Putra Jokowi berpasangan dengan Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan di kabinet. Kandidat lain yang ikut kontestasi adalah calon presiden dan wakil presiden yang disokong Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Ganjar Pranowo dan Mahfud Md.

Pilihan Editor: Jaringan Gusdurian Ungkap Pelanggaran Pemilu 2024, Minta Jokowi Netral