Gelombang Protes Mahasiswa dan Sivitas Akademika Soal Demokrasi, Netralitas Jokowi hingga Bansos
Reporter
Michelle Gabriela Momole
Editor
Dwi Arjanto
Jumat, 9 Februari 2024 12:15 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo alias Jokowi menegaskan bahwa dirinya tidak akan ikut berkampanye mendukung salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden di sisa masa kampanye Pilpres 2024. Hal itu pasca gelombang protes mahasiswa dan rentetan kritik guru besar banyak kampus soal kondisi demokrasi merosot.
"Yang bilang siapa? Jika pertanyaannya apakah saya akan kampanye, saya jawab tidak, saya tidak akan berkampanye," tegas Jokowi dalam keterangan pers di Gerbang Tol Limapuluh, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, Rabu, 7 Februari 2024.
Jokowi menegaskan kembali bahwa apa yang disampaikan beberapa waktu lalu tentang Presiden boleh berkampanye adalah menyampaikan ketentuan undang-undang. "Ini saya ingin tegaskan kembali pernyataan saya sebelumnya bahwa Presiden memang diperbolehkan untuk berkampanye dan juga sudah pernah saya tunjukkan bunyi aturannya," kata Jokowi.
Diketahui, Jokowi sempat memberikan keterangan secara khusus di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat, 26 Januari 2024, mengenai ketentuan yang membolehkan Presiden berkampanye. Ia sempat menunjukkan sebuah catatan berupa kertas berukuran besar terkait dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Sebelumnya, Jokowi menyatakan Presiden dapat memihak dan berkampanye dalam pemilu. Yang paling penting menurut Jokowi adalah tidak ada penyalahgunaan fasilitas negara.
"Presiden itu boleh kampanye. Boleh memihak. Kita ini kan pejabat publik, sekaligus pejabat politik. Masa ini enggak boleh," kata Jokowi usai menyerahkan pesawat tempur ke TNI bersama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, pada Rabu, 24 Januari 2024.
Rentetan pernyataan dan keterangan Jokowi itu sempat menimbulkan pertanyaan publik apakah Presiden Jokowi akan ikut berkampanye mendukung salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden atau tidak. Akibatnya, beberapa kampus, akademisi, dan mahasiswa mengeluarkan pernyataan sikap terkait kepemimpinan Jokowi. Dalam pernyataan sikap itu mereka juga mengekspresikan kekhawatiran terhadap pelaksanaan demokrasi.
Apa saja yang menjadi keprihatinan dari kalangan sivitas akademika di kampus-kampus tersebut? Apa yang mereka sesalkan dari Jokowi dan mereka serukan kepadanya? Simak rangkuman sejumlah dari sikap puluhan sivitas akademika berikut ini:
1. Universitas Indonesia
Universitas Indonesia (UI) menyampaikan kekhawatiran dan keprihatinan terhadap gejala keruntuhan tatanan hukum dan demokrasi menjelang Pemilu 2024. Pernyataan sikap yang mengkritik Jokowi ini disampaikan oleh Ketua Dewan Guru Besar UI, Harkristuti Harkrisnowo, di pelataran Gedung Rektorat UI, Depok, pada Jumat, 2 Januari 2024.
Prof. Tuti, sapaan Harkristuti Harkrisnowo, menyatakan bahwa dalam lima tahun terakhir, terutama menjelang Pemilu 2024, pihaknya merasa perlu untuk menyuarakan pemulihan demokrasi yang terkoyak. Sivitas akademika UI merasa prihatin dengan keruntuhan tatanan hukum dan demokrasi.
2. Universitas Gadjah Mada
Kritik dari kampus juga datang dari UGM. Sivitas kampus UGM yang terdiri dari sejumlah guru besar, dosen, dan mahasiswa, menginisiasi Petisi Bulaksumur sebagai pengingat kepada Kepala Negara Joko Widodo. Kritik tersebut disampaikan karena Jokowi dianggap melenceng dari prinsip-prinsip demokrasi.
Melalui Petisi Bulaksumur, sivitas akademika UGM meminta dan menuntut Jokowi, aparat penegak hukum, semua pejabat negara, dan aktor politik yang mendukung presiden untuk kembali pada prinsip-prinsip demokrasi serta mengedepankan nilai-nilai kerakyatan dan keadilan sosial.
3. Universitas Andalas
Universitas Andalas (Unand) menyampaikan manifesto penyelamatan bangsa pada Jumat, 2 Februari 2024. Berlokasi di area Convention Hall Universitas Andalas, seruan petisi tersebut mencerminkan kekhawatiran sivitas akademika Unand menjelang Pemilu 2024. Sivitas Unand melihat adanya banyak peristiwa yang dianggap tidak wajar. “Semoga ini dapat menjadi kontribusi dari kita semua untuk mengawal demokrasi Indonesia,” kata Charles Simabura, dosen dari Fakultas Hukum Unand.
Selanjutnya: Satu hari setelah UGM...
<!--more-->
4. Universitas Islam Indonesia
Satu hari setelah UGM, sivitas akademika Universitas Islam Indonesia (UII) juga menyampaikan kritik terhadap Jokowi. Mereka berkumpul di halaman Auditorium Kahar Muzakkir di Kampus Terpadu UII, Sleman, Yogyakarta, Kamis, 1 Februari 2024, Pernyataan sikap "Indonesia Darurat Kenegarawanan" tersebut dipimpin oleh Rektor UII, Profesor. Fathul Wahid.
Menurut mereka, terdapat setidaknya empat indikator gejala yang menunjukkan bahwa Indonesia tengah menghadapi darurat kenegarawanan, yang berpotensi merusak sistem hukum dan demokrasi. “Terdapat tanda-tanda bahwa sikap kenegarawanan Presiden Jokowi semakin pudar,” ujar Fathul, yang didampingi oleh para guru besar, dosen, mahasiswa, dan alumni UII.
5. Universitas Padjadjaran
Giliran Universitas Padjadjaran (Unpad) menyatakan kritik terhadap Jokowi pada Sabtu, 3 Februari 2024. Sejumlah sivitas Unpad menginisiasi petisi "Seruan Padjajaran" dan Ketua Senat Unpad, Profesor Ganjar Kurnia, membacakannya. Isi petisi mengajak semua pihak untuk mendesak Presiden Jokowi agar fokus kembali pada tugas-tugas pemerintahannya. Ini berarti memprioritaskan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi dan golongan.
6. UIN Syarif Hidayatullah
Kelompok alumni dan sivitas akademika Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Ciputat, Kota Tangerang Selatan, atau UIN Jakarta ikut menyatakan sikap terhadap situasi politik tanah air. Pernyataan sikap ini sebagai bentuk kekecewaan atas penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Ada puluhan orang yang mahasiswa, dosen serta guru besar ikut hadir dalam pernyataan sikap di halaman kampus UIN Syarif Hidayatullah. Guru besar UIN, Saiful Mujani, mengatakan pernyataan sikap ini dilakukan setelah pihaknya menimbang dan memperhatikan perkembangan penyelenggaraan pemilu 2024.
"Pertama kami mendesak penyelenggara pemilu, baik KPU, Bawaslu, DKPP agar bekerja secara profesional dan bertanggung jawab," kata Saiful dalam pernyataan sikap itu, Senin 5 Februari 2024.
Mereka juga meminta penyelenggara pemilu dengan sungguh-sungguh memegang prinsip independen, transparan, adil, dan jujur. Penyelenggara pemilu juga diminta menjauhkan diri dari kecenderungan berpihak, mengutamakan kepentingan politik orang perorang, kelompok, partai dan sebagainya, serta kuat dalam menghadapi kemungkinan intervensi dari pihak manapun.
7. Universitas Riau
Menyusul, Forum Dosen Universitas Riau (Unri) Peduli Demokrasi menggelar Maklumat menjaga Marwah Demokrasi Indonesia. Kegiatan dilakukan di Lapangan Open Space Unri pada Senin, 5 Februari 2024.
Selain diikuti dosen, juga terdapat sejumlah alumni, sivitas akademika hingga mahasiswa turut bergerak menyerukan rasa keprihatinan terhadap situasi demokrasi di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Acara dibawakan Arifudin Suhaimi Ali selaku dosen Fakultas Pertanian. Ia mengungkapkan keprihatinan dengan kondisi demokrasi yang terjadi saat ini.
“Kita ikut prihatin dengan kondisi nasional, dan kita berharap masih ada waktu untuk memperbaiki sehingga marwah demokrasi masih berada di jalan yang benar,” katanya. Dinamika politik yang terjadi akhir-akhir ini memunculkan sikap dari berbagai kampus baik dalam bentuk petisi dan lainnya.
8. Universitas Pendidikan Indonesia Bandung
Ratusan mahasiswa, dosen, dan guru besar di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) berkumpul untuk menyampaikan Petisi Bumi Siliwangi, Senin pagi, 5 Februari 2024. Kegiatan mereka kali ini untuk menyuarakan keprihatinan atas kondisi kebangsaan dan sikap Presiden Joko Widodo atau Jokowi saat ini.
"Kami sivitas akademika UPI mendesak Presiden Republik Indonesia agar mencabut pernyataan yang menunjukkan keberpihakan dan keterlibatannya dalam kampanye politik pada Pemilu 2024," kata dosen Cecep Darmawan yang memulai isi petisi.
Di depan Gedung Rektorat UPI, guru besar, dosen, dan mahasiswa secara bergantian menyampaikan aspirasi mereka. Sivitas akademika UPI juga meminta Jokowi agar bersikap dan bertindak sebagai negarawan yang menjunjung tinggi nilai, moral, dan etika kebangsaan berdasarkan Pancasila. Jokowi juga diminta mengingat kembali sumpah dan janjinya sebagai Presiden sebagaimana amanat UUD 1945.
9. UIN Kalijaga
Para sivitas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta juga menyatakan sikap dan menyoroti potret pemerintahan akhir kekuasaan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Achmad Uzair membacakan seruan moral untuk penyelenggara negara jelang Pemilu 2024 itu. "Aja ketungkul marang kalungguhan, kadonyan kan kemareman (Jangan terlena dengan jabatan dan hal-hal yang bersifat duniawi," kata Achmad mengutip nasehat Sunan Kalijaga sebagai pembuka naskah seruan moral itu.
"Mencermati situasi sosial-politik Indonesia akhir-akhir ini, apalagi jelang Pemilu 2024, terdapat banyak perilaku yang menunjukkan sikap bertentangan dengan cita-cita ideal demokrasi, nilai-nilai luhur Pancasila, dan norma agama," kata Achmad. "Ironisnya, itu dilakukan oleh aparatur negara. Aparatur negara, yang seharusnya bersikap netral untuk memastikan Pemilu berjalan secara jujur dan adil, justru menunjukkan kecenderungan penggunaan instrumen kekuasaan demi kepentingan politik sesaat, kawan dekat, dan kekerabatan."
10. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Berikutnya, giliran sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) yang menyatakan sikap penyelenggaraan negara di bawah Jokowi kian menyimpang. Di halaman depan kampus, rektor, guru besar, dan perwakilan mahasiswa UMY berkumpul menyerukan pesan kebangsaan dan imbauan moral kepada seluruh penyelenggara negara.
"Dalam kurun waktu satu tahun ini, eskalasi pelanggaran konstitusi dan hilangnya etika bernegara seperti tiada henti dan meningkat tanpa malu-malu lagi," kata Akif Khilmiyah selaku Anggota Dewan Guru Besar UMY saat membacakan naskah kebangsaan UMY itu pada Sabtu, 3 Februari 2024.
11. Institut Teknologi Bandung
Sivitas Institut Teknologi Bandung (ITB) juga turut bersuara atas situasi penyelenggaraan negara belakangan ini. Komunitas guru besar dan dosen menyampaikan dukungan Pemilihan Presiden atau Pilpres 2024, Senin, 5 Februari 2024.
Mereka mendukung pilpres yang jujur, adil, damai, serta menjunjung hak asasi setiap pemilih. Dukungan juga bagi pemimpin sebagai negarawan serta menjadi teladan dalam menegakkan aturan hukum dan etika publik untuk membangun demokrasi yang berkualitas.
Mereka mendukung pemimpin dan pihak-pihak yang terlibat untuk mencapai tujuan mewujudkan negara Republik Indonesia sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi asa-asas ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan.
"Mendukung pemimpin dan pihak-pihak yang terlibat untuk menjunjung sikap netral dan non-partisan dalam proses demokrasi yang berada di atas semua kelompok dan golongan," kata Nedina Sari, dosen yang membacakan Deklarasi Akademik ITB.
Selanjutnya: Selain dosen dan akademisi...
<!--more-->
Selain dosen dan akademisi dari berbagai perguruan tinggi mengeluarkan rilis sikap, mahasiswa pun turun menyuarakan keresahannya terhadap situasi demokrasi di Indonesia. Mahasiswa Universitas Sebelas Maret (UNS) yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa UNS ikut bergerak melayangkan petisi mengkritik penyelenggaraan Pemilu 2024 yang diwarnai dengan pelanggaran kode etik terhadap konstitusi.
Mereka menggelar aksi mendesak sivitas akademika kampus tersebut untuk segera mengambil sikap melawan karena demokrasi Indonesia yang dinilai telah rusak. Aksi digelar di depan Gedung Rektorat Dr. Prakosa UNS Solo, Rabu, 7 Februari 2024. Presiden BEM UNS Solo, Agung Luki Pradita menyerukan aspirasi mereka yang dituangkan dalam Maklumat Supersemar "Demokrasi Terkhianati, Pancasila Tercela".
"Telah terjadi krisis kebangsaan dalam kondisi politik nasional di Pemilu 2024 yang diakibatkan oleh kesewenang-wenangan, ketidakadilan, dan ketidakpedulian terhadap standar etika tertinggi. Tindakan-tindakan untuk melanggengkan kekuasaan telah mengkhianati demokrasi yang seharusnya menjadi sistem untuk memerdekakan manusia," ujarnya.
Di hari yang sama, Mahasiswa Universitas Trisakti, UPN Veteran Jakarta, dan sejumlah organisasi mahasiswa lainnya melakukan demonstrasi dengan tuntutan pemakzulan terhadap Presiden Jokowi.
“Kalau sampai Jokowi berani bagi-bagi bansos bahkan menyatakan bahwa presiden boleh berkampanye artinya banyak pelanggaran yang sudah dia lakukan. Jokowi mempermalukan kita dengan menganggap masyarakat bodoh,” kata Kevin, seorang mahasiswa Universitas Trisakti dalam orasinya di depan Istana Negara, Rabu, 7 Februari 2024.
Ia mengatakan, para guru besar di berbagai universitas di Indonesia sudah menyatakan sikap mengkritik kinerja Jokowi dan meminta Wali Kota Solo itu untuk netral selama Pemilu 2024.
“Guru-guru besar mendukung kita. Maka kita tuntut Jokowi untuk dimakzulkan, dan minta DPR melakukan check and balance,” katanya.
Dalam orasinya, mahasiswi itu juga mengatakan Jokowi telah melakukan perampasan ruang hidup di sejumlah wilayah demi kepentingan oligarki. “Saya tak sepakat dengan kebijakan hilirisasi Jokowi yang ugal-ugalan. Jokowi telah memenuhi sarat untuk dimakzulkan,” kata dia.
MICHELLE GABRIELA | DANIEL A. FAJRI | ANTARA | RIZKY DEWI AYU | SEPTHIA RYANTHIE | BAGUS PRIBADI
Pilihan editor: Mahfud Md Kritik Penyaluran Bansos ala Jokowi Seakan-akan Kedermawanan Pemerintah Padahal Itu Milik Rakyat
