Mahfud Md Sindir Calon Pemimpin: Janjinya Bagus, tapi Nggak Ngerti

Reporter

Adil Al Hasan

Editor

Juli Hantoro

Jumat, 9 Februari 2024 10:15 WIB

Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD dalam acara "Tabrak, Prof!" di Pos Bloc, Jakarta, Rabu (7/2/2024). (ANTARA)

TEMPO.CO, Jakarta - Calon wakil presiden Mahfud Md meminta masyarakat untuk tidak hanya melihat visi, misi, dan janji dari para calon pemimpin, tapi mesti paham dengan rekam jejaknya. Mahfud menyebut program dari calon pemimpin biasanya hanya dibuatkan oleh tim pakar.

"Kalau yang berjanji, baca visi misi, kadang tidak begitu ngerti. Karena ada tim pakar yang membuatkan. Janjinya bagus, tapi terkadang nggak ngerti. Makanya, harus disesuaikan dengan rekam jejaknya," kata Mahfud dalam orasi kebangsaannya di Ponpes Abu Syamsuddin, Semampir, Surabaya, pada Kamis, 8 Februari 2024, seperti dikutip dalam keterangan tertulis.

Rekam jejak selama hidup dan karier sang calon, kata Mahfud, akan menentukan kesesuaian dengan janji dan visi misi yang dituliskannya. Mahfud mencontohkan, kalau calon pemimpin berjanji ketika menang akan menjadi sosok sederhana, tapi justru hidupnya bergelimang harta. Tak hanya itu, Mahfud juga menyebut sosok itu juga tanahnya ratusan ribu hektar dan rumahnya mewah.

"Janji kalau jadi (menang) mau melindungi HAM, gimana wong bermasalah. Mau menegakkan hukum, tapi sering melanggar hukum. Lihat latar belakangnya, hidupnya bagaimana, pernah melakukan apa saja," kata Mahfud.

Bekas Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan itu mengingatkan pemilihan umum atau Pemilu menentukan masa depan bangsa. Mahfud menyebut kelahiran bangsa Indonesia dan konstitusinya dibidani salah satunya oleh pesantren dan kiai-kiai NU ini wajib dipertahankan.

Advertising
Advertising

Jika negara maju, kata Mahfud, umat Islam dan pesantren yang mayoritas akan maju dengan sendirinya. "Ini karena ada tanah air, NKRI yang kosmopolit. Jadi Pemilu itu untuk menjaga negara. Pilihlah karena hati nurani dan bukan karena ditekan dan ancaman. Bukan karena kalau menang, jadi menteri, didukung jadi gubernur. Kalau nggak milih, disebar fotonya, dibongkar kasusnya," kata dia.

Karena itu, Mahfud mengingatkan masyarakat agar pada 14 Februari datang ke TPS karena menyangkut nasib bangsa. Mahfud menilai masyarakat yang tidak datang ke TPS, artinya tidak ingin melindungi negara.

"Cari yang bagus. Kalau saya dipercaya saya akan berusaha dengan sekeras tenaga. Agar menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghofur. Merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.

Sebelumnya, ketika tiba di lokasi acara, Mahfud langsung disambut shalawat para kiai dan santri. Hadir ratusan para alim ulama, lora, gus pengasuh ponpes, dan tokoh agama serta masyarakat di Surabaya. Di akhir acara, 350 lebih tokoh dan kiai se Jawa Timur, dipimpin Pengasuh Ponpes Abu Syamsuddin, Dr KH. Husni Mubarok, membacakan deklarasi siap memenangkan Ganjar-Mahfud pada 14 Februari mendatang.

Pilihan Editor: Dapat Dukungan Ketua Muslimat Jabar, Muhaimin Iskandar Harap Tokoh NU yang Dukung Dirinya Tak Disanksi

Berita terkait

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

1 jam lalu

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

Terpopuler bisnis: Keselamatan warga sekitar terancam karena smelter PT KFI kerap meledak. Pemerintah klaim pembebasan lahan IKN tidak melanggar HAM.

Baca Selengkapnya

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

13 jam lalu

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

Dalam waktu berdekatan tiga RUU DPR mendapat sorotan publik yaitu RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara. Apa sebabnya?

Baca Selengkapnya

Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan untuk IKN Tidak Terburu-buru dan Melanggar HAM: Semua Diganti

20 jam lalu

Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan untuk IKN Tidak Terburu-buru dan Melanggar HAM: Semua Diganti

Pemerintah akan menggusur warga di area 2.086 hektare lahan untuk proyek IKN. Ganti rugi dan tempat relokasi disiapkan.

Baca Selengkapnya

RUU MK Dibahas Diam-diam: Berikut Tanggapan Pedas Ketua MKMK, Mantan Ketua MK, hingga Mahfud MD

1 hari lalu

RUU MK Dibahas Diam-diam: Berikut Tanggapan Pedas Ketua MKMK, Mantan Ketua MK, hingga Mahfud MD

Pengesahan RUU MK di tahap I menimbulkan polemik. Sebab, selain dianggap dibahas diam-diam, bisa melemahkan independensi MK. Apa kata Ketua MKMK?

Baca Selengkapnya

Pengurus GP Ansor Bertemu Jokowi di Istana Negara, Berikut Profil Gerakan Pemuda Ansor

1 hari lalu

Pengurus GP Ansor Bertemu Jokowi di Istana Negara, Berikut Profil Gerakan Pemuda Ansor

Jajaran pengurus GP Ansor menemui Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, 16 Mei 2024. Berikut profil Gerakan Pemuda Ansor.

Baca Selengkapnya

Bara Reformasi Terus Dihidupkan: Aksi Kamisan Demi Keadilan Mereka Korban Penculikan

2 hari lalu

Bara Reformasi Terus Dihidupkan: Aksi Kamisan Demi Keadilan Mereka Korban Penculikan

Bulan Mei dikenang sebagai penanda lahirnya Reformasi. Namun, bagi sebagian masyarakat, bulan ini dikenang dengan duka mendalam dari kasus penculikan.

Baca Selengkapnya

Tolak Revisi UU Penyiaran, Mahfud Md Bilang Tugas Media Justru Lakukan Investigasi

3 hari lalu

Tolak Revisi UU Penyiaran, Mahfud Md Bilang Tugas Media Justru Lakukan Investigasi

Mahfud Md berujar pelarangan melakukan dan menyiarkan hasil investigasi untuk media sama saja seperti melarang peneliti melakukan riset.

Baca Selengkapnya

Mahfud Md Sebut Revisi UU Penyiaran Keblinger: Tugas Media Itu Investigasi, Kok Dilarang?

3 hari lalu

Mahfud Md Sebut Revisi UU Penyiaran Keblinger: Tugas Media Itu Investigasi, Kok Dilarang?

Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md mengkritisi rencana DPR RI untuk merevisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran atau UU Penyiaran. Mahfud mengatakan aturan-aturan diusulkan dalam revisi undang-undang tersebut keblinger atau sesat.

Baca Selengkapnya

Mahfud Md Sebut RUU MK Mengganggu Independensi Hakim

3 hari lalu

Mahfud Md Sebut RUU MK Mengganggu Independensi Hakim

Mantan Menko Polhukam, Mahfud Md, mengungkapkan bahwa revisi Undang-undang Mahkamah Konstitusi mengganggu independensi hakim.

Baca Selengkapnya

Penjelasan Mahfud Md Soal RUU MK yang Dia Sebut Kini Tak Lagi Jadi Ancaman

4 hari lalu

Penjelasan Mahfud Md Soal RUU MK yang Dia Sebut Kini Tak Lagi Jadi Ancaman

Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menanggapi RUU MK yang baru saja diterima Menko Hadi Tjahjanto di tingkat Panja. Padahal, RUU tersebut sempat ditolak Mahfud.

Baca Selengkapnya