TEMPO.CO, Jakarta - Berbagai kampus bergerak lakukan kritik terhadap Presiden Joko Widodo atau Jokowi, setelah guru besar dan sivitas akademika Universitas Gadjah Mada atau UGM menyampaikan Petisi Bulaksumur pada Rabu, 31 Januari 2024.

Puluhan sivitas perguruan tinggi menyampaikan petisi dan manifesto, antara lain Universitas Islam Indonesia (UII), Universitas Indonesia (UI), Universitas Andalas (Unand), Universitas Hasanuddin (Unhas), Universitas Khairun Ternate, Universitas Airlangga (Unair), Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Diponegoro (Undip), Universitas Riau (Unri), UIN Syarif Hidayatullah, Universitas Negeri Jakarta (UNJ) dan lainnya.

Seluruh sivitas kampus itu mengungkapkan keprihatinan terhadap kondisi dan nilai-nilai demokrasi yang jauh dari jalur semestinya menjelang Pemilu 2024 ini.

Profesor Koentjoro Ketua Dewan Guru Besar UGM mengatakan bahwa Petisi Bulaksumur merupakan gagasan dengan niat baik atas dasar rasa kasih yang berkeadilan. Petisi ini digagas oleh sivitas akademika, guru besar, dan dosen yang memikirkan dan merenungkan kesalahan salah satu alumnus UGM, Presiden Jokowi. Mengingat Jokowi merupakan kakak dan adik dari mahasiswa UGM, jika dilihat dari perspektif almamater yang lahir dari ibunya, Gadjah Mada.

“Tindakan Jokowi makin lama makin membahayakan. Jokowi mencla-mencle atas ucapannya, mulai dari keterlibatan anaknya sampai masalah kampanye. Itu sikap mencla-mencle yang dilakukan Jokowi cenderung menabrak etika. Padahal, etika memberikan takhta pada rasa keadilan,” kata Koentjoro kepada Tempo.co, pada 5 Februari 2024.

Bersamaan dengan itu, muncul beberapa perguruan tinggi yang memuja-muji kinerja Jokowi, antara lain Universitas Soedirman (Unsoed) dan Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP).

Rektor Jebul Suroso mengatakan pujiannya itu wujud apresiasi atas kinerja Jokowi. Khususnya, kata dia, dalam menangani Covid-19, infrastruktur, dan pengadaan riset untuk perguruan tinggi.

Tak lama berselang, dalam kegiatan “Tabrak,Prof!” cawapres Mahfud Md. mengakui menerima laporan adanya operasi menekan sejumlah rektor di kampus guna meredam petisi akademisi yang mengkritik pemerintah Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Dia mengatakan sejumlah rektor diminta untuk membuat testimoni soal pemerintah Jokowi yang baik.

“Rektor-rektor ini diminta menyatakan sikap untuk mengatakan bahwa Presiden Jokowi baik,” kata Mahfud di Yogyakarta, Senin malam, 5 Februari 2024.

"Saya dapat laporan ada semacam operasi untuk menekan rektor-rektor lain yang belum menyatakan sikap dan akan membuat deklarasi untuk kebaikan bangsa, untuk membangun demokrasi yang bermartabat," katanya.

Pernyataan Mahfud Md, selaras dengan yang disampaikan Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Kota Semarang, Ferdinandus Hindarto, bercerita diminta orang yang mengaku anggota kepolisian membuat rekaman video pernyataan tentang pemilihan umum dan kinerja pemerintahan Joko Widodo. Beberapa hari terakhir muncul video serupa dari sejumlah pimpinan perguruan tinggi.

Ia mengaku dihubungi anggota polisi tersebut pada Jumat siang, 2 Februari 2024. "Saya dapat pesan Whatsapp dari seseorang yang mengaku dari Polrestabes Semarang instruksi dari Polda," kata Ferdinandus, Senin, 5 Februari 2024.

Apa yang dialami Rektor Unika Soegojapranata Semarang, diungkapkan pula oleh Rektor Atmajaya Yogyakarta.

Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno mengungkapkan bahwa petisi atau pernyataan sikap guru besar dan sivitas akademika dari puluhan kampus itu sebagai bentuk kemarahan terhadap kondisi demokrasi dan pemilu 2024.

“Demokrasi di mata guru besar itu bukan hanya stagnan, tapi mundur karena praktik nepotisme dan intervensi kekuasaan berlebihan. Termasuk pilpres yang dinilai nir etika, ketidaknetralan aparatur pemerintah, dugaan intimidasi, dan lainnya,” katanya kepada Tempo.co, Rabu malam, 7 Februari 2024

Menurut Adi Prayitno yang juga Direktur Parameter Politik Indonesia, guru besar dan sivitas akademika itu tergerak hati dan fikirannya untuk protes dan menyikapi situasi politik yang berkembang. “Tentu sebagai bentuk tanggung jawab dan gerakan moral politik,” kata dia.

“Guru besar dan sivitas akademika adalah benteng terakhir menyuarakan pentingnya mengembalikan demokrasi ke jalan yang benar. Bukan malah semakin ugal-ugalan tanpa kontrol apapun,” kata Adi, menegaskan.

Pilihan Editor: Wawancara Prof Koentjoro: Lahirnya Petisi Bulaksumur UGM, Jokowi Mencla-mencle, Tak rela Dibodohi, Apa Langkah Selanjutnya?