TEMPO.CO, Jakarta - Lembaga Kajian Strategis dan Pembangunan atau LKSP menggelar survei untuk menjawab apakah Pilpres 2024 akan berlangsung satu atau dua putaran. Peneliti LKSP Subhan Akbar mengatakan, belakangan ada kampanye mengenai Pilpres satu putaran oleh salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden lewat berbagai media.

"Kami mencoba melakukan validasi ke masyarakat, apakah kondisinya sesuai dengan apa yang diklaim salah satu paslon. Itulah kenapa kita melakukan survei secara nasional," kata Subhan usai Diskusi Publik LKSP-GeRAK Indonesia-RETas bertajuk 'Menanti Kejutan Pemilu 2024' dan paparan hasil survei nasional di salah satu resto di bilangan Margonda, Depok, Rabu, 7 Februari 2024.

Setelah melakukan survei, ternyata hasilnya berbeda, dan data yang didapat LKSP dari aspirasi masyarakat berdasarkan angka-angka agak sulit untuk membenarkan pilpres akan berlangsung 1 putaran.

"Ini bukan ngomongin soal hemat anggaran atau tidak hemat anggaran, karena realitasnya seperti itu," tutur Subhan.

Berdasarkan survei itu, elektabilitas pasangan capres dan cawapres Anies-Muhaimin unggul tipis dibangin Prabowo-Gibran.

Adapun presentasenya Anies-Muhaimin meraih angka 32,41 persen, sedangkan Prabowo-Gibran 32,02 persen, dan Ganjar-Mahfud 19,52 persen, sedangkan responden yang belum menentukan pilihan ada 16,05 persen.

Subhan juga mengatakan, secara aturan agak sulit, karena menyelenggarakan pilpres 1 putaran itu tidak cukup hanya 50 persen + 1, tapi harus menang di 20 persen di beberapa kota atau daerah Dapil.

"Itu kan juga agak sulit, berdasarkan apa yang kita lihat ternyata ada paslon yang menang di daerah tertentu, tapi kalah di daerah lain, demikian juga sebaliknya, itu yang kita potret seobjektif mungkin," kata Subhan.

Berdasarkan hasil survei LKSP pun selisih antar paslon tipis dan itu yang dikonfirmasi di lapangan bahwa aktivitas kampanye di media dan di lapangan ternyata berkaitan.

"Bahwa ada yang populer melalui aktivitas media atau kampanye media itu memang membentuk presepsi orang untuk memilih salah satu paslon," katanya.

Namun realitanya, kata Subhan, ada juga paslon lain yang secara lapangan mendapatkan dukungan yang masif, tidak kalah dengan paslon yang menggunakan strategi kampanye lewat media atau pengaruh-pengaruh kekuasaan.

"Bisa lihat sendiri, masing-masing paslon ketika berkunjung ke setiap daerah, masing-masing bisa sesuai dengan angka-angka yang bisa tergambar," katanya.

Selanjutnya peluang di putaran 2

<!--more-->

Ditanya peluang untuk 2 putaran akan head to head antara Paslon 01 dan 02, Subhan mengatakan hal tersebut berada di ranah elit, sebab LKSP hanya memotret aspirasi publik.

"Bahwa masyarakat itu dari 3 alternatif paslon yang ada lebih cenderung ke mana, di sana kita bisa lihat ternyata rata jumlahnya, tidak seperti yang dikampanyekan selama ini angkanya bisa mencapai 57 persen," ujar Subhan.

Menurut dia, setelah putaran pertama bakal ada koalisi antara kubu paslon 01 dengan 03 atau 02 dan 03, itu sudah di ranah elite serta berbicara dengan kesamaan ideologi, pembagian kekuasaan dan sebagainya.

"Nanti kesepakatan elite itu yang ditawarkan ke masyarakat, baru kita survei lagi dari 2 pilihan itu mana yang mau dipilih," ucap Subhan.

Politik Dinasti

Pada survei terkait persepsi pemilih atas isu-isu strategis, juga terpotret isu politik dinasti diketahui oleh 32,20 persen responden yang sebagian besar berpendidikan SMA ke atas atau 65,63 persen.

Kemudian Putusan MK tentang batas usia capres/cawapres, terdapat 55,40 persen masyarakat tidak setuju terhadap Putusan MK.

Selanjutnya netralitas Presiden, sebesar 86,70 persen responden berpendapat Presiden Jokowi seharusnya menjaga netralitas dalam pelaksanaan pilpres 2024.

Mengenai isu bantuan sosial atau bansos, ada 28,35 persen responden pernah menerima bansos dan 71,65 persen tidak menerima bansos. Dari responden yang pernah menerima bansos, 72,08 persen menyatakan bahwa bantuan yang diterima tidak mempengaruhi pilihan capres dan parpol.

Selain itu, 67,17 persen responden berpandangan bahwa bansos yang telah diberikan pemerintah sebagian besar responden menyatakan tidak tepat sasaran.

Survei LKSP ini dilaksanakan 1-8 Januari 2023. Dilengkapi dengan FGD pakar (25 Januari 2024) untuk memvalidasi temuan, dengan sumber data berasal dari DPT pemilu 2024.

Adapun penarikan sampel dilakukan secara acak menggunakan metode multi stage random sampling, jumlah Sampel & MoE Jumlah sampel sebesar 2.185 dengan Margin of Error (MoE) 2,0 persen, tingkat kepercayaan 95 persen dan control response rate 95 persen.

Pilihan Editor: Timnas Klaim Elektabilitas Anies-Muhaimin Naik Pascadebat Pilpres 2024