TEMPO.CO, Jakarta - Plt Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti) Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nizam merespons gelombang pergerakan kampus dalam mimbar bebas yang mengkritik kinerja pemerintah. Ia mengatakan, aksi itu merupakan kebebasan akademik.

"Bagian dari kebebasan akademik dan mimbar akademik yang kita hargai dan lindungi seperti amanah Undang-Undang Pendidikan Tinggi," kata Nizam kepada Tempo pada Ahad, 4 Januari 2024.

Menurut Nizam, di negara yang menganut demokrasi, hak menyatakan pendapat itu juga diatur dalam undang-undang dan bahkan dilindungi oleh lonstitusi. Sehingga apa yang dilakukan oleh kampus, nenurut Nizam, adalah bagian dari menyatakan pendapat selain sebagai akademisi juga sebagai warga negara.

"Berbagai pandangan dari kampus tentunya menggambarkan perhatian dan kepedulian akademisi pada pemerintah maupun pesta demokrasi yang sedang kita lakukan saat ini," kata Nizam.

Ia juga mengatakan, meski kampus melakukan pernyataan sikap dengan deklarasi atau mimbar bebas, yang paling terpenting adalah menjaga suasana Pemilu 2024 yang akan digelar pada 14 Febuari mendatang.

"Yang penting, kampus harus tetap menjadi tempat yang netral dan turut menjaga agar pesta demokrasi berjalan dengan baik, aman, damai, dan tidaj lupa jujur dan adil," kata Nizam.

Gelombang kritik dari akademisi terus berdatangan dari berbagai macam kampus. Pengamat Politik Rocky Gerung mengatakan apa yang dilakukan oleh UGM, UII, UI, Universitas Andalas, Unpad dan kampus-kampus lain yang menggelar mimbar bebas tampil karena kerisauan dan amarah terhadap kondisi demokrasi saat ini. Sebab menurut Rocky, hal Ini sudah tidak dapat diselamatkan lagi dengan hukum.

"Karena hukum itu bekerja kalau ada ketertiban, sekarang sudah tidak ada ketertiban," katanya.

Ia juga mengatakan sebelum kampus menyatakan sikap terkait pemerintahan Jokowi, mahasiswa sudah lebih dulu bersuara. "Kalau ada yang menghalang-halangi itu konyol namanya," katanya.

Pilihan Editor: Ketua KPU Kutip Ayat Al Quran tentang Merebut Kekuasaan di Debat Capres Terakhir