Menjelang Debat Capres, Prabowo Bicara Kenaikan Gaji Guru dan Hilirisasi Saat Kampanye di Makassar

Editor

Devy Ernis

Sabtu, 3 Februari 2024 16:12 WIB

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menghadiri acara 'Pembinaan Penyuluh Pertanian dan Petani serta Food Estate Partisipatif Provinsi Jawa Barat untuk Mendukung Peningkatan Produksi Padi dan Jagung Nasional' di Sumedang, Selasa, 30 Januari 2024. Dok. Tim Media Prabowo

TEMPO.CO, Jakarta – Calon presiden nomor urut dua, Prabowo Subianto, berkampanye di Makassar, Sulawesi Selatan pada Jumat, 2 Februari 2024. Di hadapan para peserta kampanye, Prabowo berjanji memperbaiki gaji guru jika terpilih di Pilpres 2024. Selain itu, Prabowo turut membicarakan kebijakan hilirasi yang dia klaim bisa membuat kekayaan yang dimiliki Indonesia bisa dirasakan masyarakat lebih luas, termasuk para guru.

Selain guru, Prabowo juga mengklaim ingin membantu para petani, nelayan, dan pekerja di Tanah Air agar bisa hidup sejahtera. “Kami ingin perbaiki gaji-gaji guru, semuanya dan kita harus membantu serta menjamin para petani-petani kita, nelayan-nelayan kita, dan para pekerja agar hidup makmur,” kata Prabowo saat berkampanye di Makassar, Sulawesi Selatan pada Jumat, 2 Februari 2024 seperti dikutip dari keterangan tertulis.

Menurut Prabowo, negara harus lebih memperhatikan nasib para guru. Pasalnya, kata dia, karena mereka adalah pahlawan-pahlawan bangsa. Menteri Pertahanan kabinet Presiden Joko Widodo alias Jokowi itu pun mengklaim akan bekerja sekeras-kerasnya memperjuangkan nasib mereka jika terpilih jadi presiden.

“Kami sudah hitung. Petani, nelayan, pekerja, tukang bakso, tukang cendol, semuanya harus sejahtera dan hidup layak. Kita harus menciptakan keadilan dan kemakmuran untuk semua rakyat Indonesia,” ucap Prabowo.

Menurut keterangan tertulis yang diterima Tempo, Prabowo turut menyoroti bagaimana kekayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia bisa dirasakan serta dinikmati oleh masyarakatnya sendiri. Caranya, kata dia, adalah dengan hilirisasi.

Advertising
Advertising

Untuk itu, kata Prabowo, dia dan wakilnya, Gibran Rakabuming Raka, berkomitmen melanjutkan kebijakan hilirisasi yang telah dijalankan oleh Presiden Jokowi. Di mana, menurut klaim Prabowo, kekayaan Indonesia diolah di dalam negeri sehingga mendatangkan nilai tambah.

“Saudara-saudara sekalian, kita paham bahwa negara kita diberi oleh Yang Maha Kuasa kekayaan yang berlimpah. Tetapi, kekayaan-kekayaan kita sering diambil murah oleh bangsa-bangsa lain,” ucap Prabowo. Calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju itu pun menyatakan tidak mau lagi menjual kekayaan alam Indonesia dengan murah kepada bangsa lain.

Sebelumnya, Prabowo juga pernah membahas hubungan antara gaji atau pendapatan masyarakat dengan kebijakan hilirisasi. Menurutnya, hal itu juga sempat dia bahas bersama Jokowi.

Prabowo mengklaim hilirisasi merupakan kunci untuk Indonesia makmur dan berpengaruh dengan gaji masyarakat Indonesia. Dia bercerita, Jokowi berkali-kali memanggilnya untuk menyampaikan pesan itu. "(Kalau tidak hilirisasi) kita akan jadi UMR, upah murah selamanya,” kata Prabowo menirukan ucapan Jokowi seperti diberitakan Tempo pada 16 Desember 2023.

SULTAN ABDURRAHMAN | HAN REVANDA PUTRA

Pilihan Editor: Petisi 'Tandingan' Kampus Kritik Jokowi, 17 Akademisi dan Alumni PTN PTS Sebut Demokrasi Sehat

Berita terkait

Santer Isu Prabowo Tambah Kementerian, Rumah Dinas Menteri di IKN Bakal Ditambah?

1 jam lalu

Santer Isu Prabowo Tambah Kementerian, Rumah Dinas Menteri di IKN Bakal Ditambah?

Bagaimana pembangunan rumah tapak jabatan menteri di IKN di tengah bergulirnya isu penambahan kementerian di kabinet Prabowo?

Baca Selengkapnya

Prabowo akan Anggarkan Rp 16 Triliun per Tahun untuk IKN, Kementerian PUPR: Sisanya dari Investor

2 jam lalu

Prabowo akan Anggarkan Rp 16 Triliun per Tahun untuk IKN, Kementerian PUPR: Sisanya dari Investor

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tanggapi rencana Prabowo Subianto alokasikan Rp 16 triliun per tahun untuk IKN.

Baca Selengkapnya

Tak Undang Jokowi, PDIP Bakal Tentukan Sikap Politiknya di Rakernas V

3 jam lalu

Tak Undang Jokowi, PDIP Bakal Tentukan Sikap Politiknya di Rakernas V

PDIP tidak mengundang Jokowi dalam acara Rakernas V di Jakarta. Djarot Saiful Hidayat mengungkapkan PDIP juga bakal menentukan sikap politiknya.

Baca Selengkapnya

Rakernas PDIP Digelar 24-26 Mei 2024, Utut Adianto: Fokus Tentukan Sikap Politik ke Depan

3 jam lalu

Rakernas PDIP Digelar 24-26 Mei 2024, Utut Adianto: Fokus Tentukan Sikap Politik ke Depan

PDIP akan lakukan Rakernas V di kawasan Ancol, Jakarta pada 24-26 Mei 2024. Apa persiapan dan yang akan dibahas dalam Rakernas PDIP itu?

Baca Selengkapnya

Di Qatar Economic Forum, Prabowo Sebut Biaya Pembangunan IKN Tembus Rp 16 Triliun per Tahun

4 jam lalu

Di Qatar Economic Forum, Prabowo Sebut Biaya Pembangunan IKN Tembus Rp 16 Triliun per Tahun

Presiden terpilih Prabowo Subianto membeberkan strategi Pemerintah untuk membiayai pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Revisi UU Kementerian Negara untuk Mengakomodasi Kebutuhan Pemenang Pilpres

4 jam lalu

Pengamat Sebut Revisi UU Kementerian Negara untuk Mengakomodasi Kebutuhan Pemenang Pilpres

Adi Prayitno menyoroti RUU Kementerian Negara yang tak lagi menyebut jumlah kementerian. Postur kabinet nantinya bergantung kebutuhan politik.

Baca Selengkapnya

Hari Pertama Menjabat, PM Singapura Lawrence Wong Rapat Kabinet Hingga Telepon Prabowo

7 jam lalu

Hari Pertama Menjabat, PM Singapura Lawrence Wong Rapat Kabinet Hingga Telepon Prabowo

PM Lawrence Wong pada Kamis mulai bekerja, sehari setelah dilantik sebagai perdana menteri keempat Singapura.

Baca Selengkapnya

Momen Prabowo Kenalkan Gibran ke Presiden UEA dan Direspons He's So Young oleh PM Qatar

8 jam lalu

Momen Prabowo Kenalkan Gibran ke Presiden UEA dan Direspons He's So Young oleh PM Qatar

Prabowo menemui PM Qatar dan Presiden UEA, sekaligus memperkenalkan Gibran. Berikut rekaman momen peristiwanya.

Baca Selengkapnya

Revisi UU Kementerian Negara, Baleg DPR Singgung Soal Efektivitas Pemerintahan

21 jam lalu

Revisi UU Kementerian Negara, Baleg DPR Singgung Soal Efektivitas Pemerintahan

Fraksi PDIP mengusulkan agar diksi efisien dijabarkan dalam perubahan UU Kementerian Negara.

Baca Selengkapnya

Terkini: Ini Peserta BPJS Kesehatan yang Tak Bisa Naik Kelas Rawat Inap, Airlangga soal Target Prabowo Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

1 hari lalu

Terkini: Ini Peserta BPJS Kesehatan yang Tak Bisa Naik Kelas Rawat Inap, Airlangga soal Target Prabowo Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh BPJS Kesehatan mulai tahun depan menjadi sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS).

Baca Selengkapnya