TEMPO.CO, Jakarta - Calon presiden Ganjar Pranowo akan berkampanye di Manado dan Purworejo pada Kamis, 1 Februari 2024. Ganjar akan mengunjungi pasar hingga hajatan rakyat.

Bekas Gubernur Jawa Tengah itu dijadwalkan akan tiba di Bandara Sam Ratulangi, Manado, pada pukul 09.35. Kemudian, dia akan langsung menghadiri acara BPMS Gereja Masehi Injili di Minahasa (GMIM) dan ketua wilayah di Kantor Sinode GMIM pada pukul 10.35.

Kemudian, pukul 11.10 Ganjar akan mengunjungi Pasar Tomohon di Tomohon, Sulawesi Utara. Usai dari pasar, Ganajr akan makan siang bersama tokoh agama, masyarakat, dan pimpinan partai koalisi di Wisata Bahari Kawasan Megamas, Manado, Sulawesi Utara.

Setelah itu, ia akan menghadiri Hajatan Rakyat Sulawesi Utara di Lapangan Koni Sario, Manado, pada pukul 13.40. Kemudian, Ganjar akan terbang ke Purworejo, Jawa Tengah, untuk menghadiri kegiatan dengan petani bibit. Acara ini akan digelar di Pembibitan CV Wahyu Tani Putra, Kemiri, Purworejo, pada pukul 18.05.

Sebelumnya Ganjar Kampanye di Kalimatan Barat

Calon presiden Ganjar Pranowo menyebut dirinya bersama wakilnya, Mahfud Md. akan menjunjung hak-hak masyarakat adat sekaligus mengembalikan wilayah yang terdampak proses pembangunan. Ganjar mengatakan itu ketika berpidato di Hajatan Rakyat Gawe Radakng Pamane di Rumah Adat Dayak, Kubu Raya, Kalimatan Barat.

"Tadi disampaikan soal hak wilayah adat terkait dengan kondisi masyarakat wabil khusus dayak yang ada di sekitar Kalimantan Barat. Kenapa mereka sudah hidup puluhan tahun selalu tergusur," ucap Ganjar pada Rabu, 31 Januari 2024, seperti dikutip dalam keterangan tertulis.

Menurut data Aliansi Masyarakat Adat Nusantara atau AMAN per 9 Agustus 2023, ada 4,57 juta masyarakat adat di Indonesia. Mereka mayoritas tinggal di berbagai daerah Kalimantan dan Sumatera.

Meski begitu, bekas Gubernur Jawa Tengah itu menyebut nyatanya masyarakat adat kerap terpinggirkan. Hak mereka atas tanah, kata Ganjar, kerap dirampas oleh pemerintah dan sektor swasta atas nama pembangunan.

"Kenapa kemudian hak wilayah adat tidak dihormati padahal UUPA (Undang-Undang Pokok-Pokok Agraria) menghormati itu, komunitasnya ada, mereka punya hukumnya mereka tau cara penegakannya maja hidup, maka masyarakat adat yang hidup inilah yang harus mendapatkan penghormatan," kata dia.

Untuk itu, Ganjar menyebut pihaknya telah menyiapkan berbagai program untuk melindungi masyarakat adat agar kondisi seperti itu tak terjadi lagi. Program itu dirancang berorientasi pada pengakuan masyarakat adat atas hak wilayah, tanah, hutan dan sumber daya lain sebagai satu kesatuan ekosistem guna menyejahterakan masyarakat adat.

"Kalau Pak Cornelis mantan gubernur yang anggota DPR RI itu menyampaikan bahwa bisa gak di hutan produksi mereka di enklaf, menurut saya bisa. Dan inilah penghormatan kita kepada masyarakat adat agar mereka juga bisa mendapatkan kesejahteraan yang baik. Ini informasi terakhir yang kita dapatkan soal Kalimantan Barat," kata Ganjar.

Pilihan Editor: Jokowi Menanam Padi hingga Panen Bawang di Jawa Tengah Hari Ini