Demo Kepala Desa di DPR Ricuh, Tutup Jalan Tol hingga Bentrok dengan Polisi

Reporter

Bagus Pribadi

Editor

Devy Ernis

Rabu, 31 Januari 2024 17:19 WIB

Kepala desa dari berbagai wilayah di Indonesia bentrok dengan aparat kepolisian saat melakukan demonstrasi penuntutan pengesahan Revisi UU Desa sebelum Pemilu di depan Gedung DPR, Jakarta Pusat, Rabu, 31 Januari 2024. TEMPO/Bagus Pribadi

TEMPO.CO, Jakarta - Demonstrasi gabungan kepala desa dari berbagai daerah di Indonesia yang menuntut pengesahan revisi Undang-Undang atau UU Desa sebelum Pemilu 2024 berakhir ricuh. Para demonstran bentrok dengan aparat.

Pantauan Tempo, kericuhan dimulai ketika demonstran menutup Jalan Tol S. Parman. Para demonstran melempari batu dan botol air mineral ke arah polisi yang berada di dalam gerbang DPR. Aksi itu kemudian memicu bentrok antara kedua pihak.

Aparat kepolisian mulai menyemprotkan air ke arah demonstran yang membuat para demonstran mulai menarik pagar dengan tali tambang. Satu ruas besi pagar DPR itu alhasil rusak dan menganga. Namun, para demonstran dihalau masuk ke pelataran Gedung DPR oleh polisi.

Hal itu membuat aparat kepolisian mulai mendesak demonstran ke ruas Jalan Gatot Subroto mengenakan mobil dan motor. Aksi dorong-dorongan terjadi hingga para demonstran dipaksa mundur. Sekitar pukul 16.00 WIB, demonstran membubarkan diri.

Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto mengaku sudah mengetahui adanya rencana ricuh dan pengerusakan dalam demonstrasi kepala desa itu. “Kami tahu mereka sudah mempersiapkan, memang dari kemarin anggota kami sudah (razia) sudah dapatkan banyak sekali lebih dari 30 karena kalau ban dibakar 30 biji bisa dibayangkan asap hitam, seolah-olah nanti membuat kekacauan dan dengan sabar kami menunggu mereka,” kata Karyoto di depan Gedung DPR, Rabu, 31 Januari 2024.

Advertising
Advertising

Karyoto mengaklaim pihaknya hanya bertahan dengan menyemprotkan air ke arah demonstran. “Kalau tadi ada orang (demonstran) yang tadi kena lempar, saya enggak tahu. Bagaimana bisa melempar? Temennya melempar mungkin, enggak kuat kena temennya ya,” katanya.

Ia mengatakan, beberapa dinding pagar dipecah oleh demonstran memakai alat pemukul besi. Ia mengklaim alat pemukul besi itu juga digunakan untuk memukul polisi. “Kami tidak membalas, kami sambil bertahan menyemprotkan air. Mudah-mudahan besok DPR bisa memperbaiki kerusakannya,” ujarnya.

Jenderal bintang dua itu mengaku tak ada yang terluka dari aparat kepolisian. Hal itu, kata dia, karena para anggotanya dilengkapi dengan pelindung diri. “Kami kan dilengkapi dengan helm, dengan tameng. Kami bisa melihat ke atas ada lemparan batu-batu dan botol, kalau botol sih saya rasa kalau kena enggak papa kecuali kalau ada isinya,” katanya.

Sebelumnya, para demonstran yang mengenakan seragam putih bertuliskan Apdesi dan seragam coklat menutup jalan tol lantaran gerbang Gedung DPR tak kunjung dibuka. Akibat kejadian itu, sejumlah kendaraan mobil yang menuju arah Slipi berbalik arah dan terjadi kemacetan panjang di Jalan Tol S. Parman.

Para kepala desa itu meminta masuk ke Gedung DPR kendati aparat mengatakan sudah ada perwakilan organisasi yang berdiskusi dengan para wakil rakyat itu.

Pilihan Editor: Ditengarai Dukung Salah Satu Capres, Ketum PBNU Gus Yahya: Terserah, Saya Tak Peduli

Berita terkait

Wacana Perpanjangan Usia Pensiun Polisi, Pengamat: Tidak Sesuai Harapan Masyarakat

2 jam lalu

Wacana Perpanjangan Usia Pensiun Polisi, Pengamat: Tidak Sesuai Harapan Masyarakat

Wacana perpanjangan usia pensiun polisi dinilai tidak sesuai dengan tujuan revisi undang-undang Kepolisian.

Baca Selengkapnya

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

3 jam lalu

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

Yusril meyakini Kabinet 100 Menteri di era Presiden Soekarno tak akan berulang dalam pemerintahan Prabowo-Gibran

Baca Selengkapnya

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

4 jam lalu

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

Dalam waktu berdekatan tiga RUU DPR mendapat sorotan publik yaitu RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara. Apa sebabnya?

Baca Selengkapnya

Revisi UU Polri Muat Usulan Polisi Dapat Perlindungan Jaminan Sosial

8 jam lalu

Revisi UU Polri Muat Usulan Polisi Dapat Perlindungan Jaminan Sosial

DPR akan merevisi UU Polri. Salah satu perubahannya adalah polisi bisa mendapatkan perlindungan jaminan sosial.

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

11 jam lalu

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.

Baca Selengkapnya

Dua Pasal di Revisi UU MK Ini Disorot Ketua MKMK: Ancam Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman

11 jam lalu

Dua Pasal di Revisi UU MK Ini Disorot Ketua MKMK: Ancam Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman

Ketua MKMK menyebut dua pasal di revisi UU MK ini mengancam kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Pasal mana saja itu?

Baca Selengkapnya

Hujan Kritik Revisi UU Keimigrasian

15 jam lalu

Hujan Kritik Revisi UU Keimigrasian

Revisi UU Keimigrasian yang diusulkan DPR dikhawatirkan menjadi celah pihak yang berperkara untuk melarikan diri.

Baca Selengkapnya

RUU MK Dibahas Diam-diam: Berikut Tanggapan Pedas Ketua MKMK, Mantan Ketua MK, hingga Mahfud MD

1 hari lalu

RUU MK Dibahas Diam-diam: Berikut Tanggapan Pedas Ketua MKMK, Mantan Ketua MK, hingga Mahfud MD

Pengesahan RUU MK di tahap I menimbulkan polemik. Sebab, selain dianggap dibahas diam-diam, bisa melemahkan independensi MK. Apa kata Ketua MKMK?

Baca Selengkapnya

DPR Bahas Perpanjangan Batas Usia Pensiun Anggota Polri, Berikut Kajiannya

1 hari lalu

DPR Bahas Perpanjangan Batas Usia Pensiun Anggota Polri, Berikut Kajiannya

Naskah akademik itu menilai batas usia pensiun 58 tahun berbanding terbalik dengan meningkatnya keahlian anggota Polri seiring penambahan usia.

Baca Selengkapnya

Kenaikan UKT Dinilai Tak Wajar, Komisi X DPR Dorong Pemerintah Revisi Permendikbud SBOPT

1 hari lalu

Kenaikan UKT Dinilai Tak Wajar, Komisi X DPR Dorong Pemerintah Revisi Permendikbud SBOPT

DPR akan meminta pemerintah merevisi Permendikbud yang jadi dasar penghitungan UKT.

Baca Selengkapnya