Istana Sangkal Hasto PDIP soal Pemeriksaan Menteri Jokowi Diperketat

Reporter

Daniel A. Fajri

Editor

Amirullah

Rabu, 31 Januari 2024 13:53 WIB

Sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju dan kepala lembaga nampak akrab sambil menunggu Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam Rapat Paripurna Kabinet di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu, 9 Agustus 2023. TEMPO/M Julnis Firmansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Pihak Istana menyangkal kabar pemeriksaan menteri di Kabinet Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang menyebabkan ketidaknyamanan. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan tidak ada pemeriksaan yang diperketat bagi para menteri untuk mengikuti sidang atau rapat kabinet.

“Semua berjalan seperti biasa sesuai SOP Pengamanan di lingkungan Istana oleh Paspampres,” kata Ari dalam keterangan tertulis pada Rabu, 31 Januari 2024.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan Menteri Sosial Tri Rismaharini bercerita bahwa rapat di kabinet pemerintahan Presiden Jokowi sudah tidak nyaman.

“Sekarang suasana di rapat kabinet, bahkan ketika mau rapat itu diperiksa, ada unsur-unsur ketidaknyamanan. Tapi tugas untuk rakyat, bangsa dan negara harus melepaskan diri dari berbagai ketidaknyamanan karena untuk mengurus rakyat diperlukan integritas, diperlukan keteguhan dalam prinsip yang dilakukan oleh Bu Risma,” kata Hasto di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Menteng, Jakarta Pusat, pada Senin, 30 Januari 2024.

Situasi itu, kata Hasto, terjadi usai Tri Rismaharini menolak data Kementerian Sosial untuk penyaluran bantuan sosial atau bansos karena tidak ingin bantuan negara itu dipolitisasi. Hasto menyebut Risma memiliki integritas.

Advertising
Advertising

Dalam kesempatan yang sama pada Rabu, Ari menilai ada upaya dari beberapa pihak yang sengaja mengorkestrasi narasi politik berlebihan dan tendensius ihwal jajaran kabinet yang kecewa dengan Jokowi. Istana juga menekankan menteri Jokowi kompak dan presiden membuka ruang-ruang perdebatan dalam merumuskan kebijakan sesuai bidang terkait.

“Narasi politik itu jelas tidak sesuai fakta yang sesungguhnya,” kata Ari.

Di tengah persaingan pemilu 2024, belakangan muncul serangkaian isu seperti fragmentasi kabinet hingga ketidaknyamanan menteri. Komposisi di kabinet Jokowi memang bermacam partai politik yang saat ini berbeda kepentingan.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), partai utama pendukung pemerintah pendukung Jokowi selama dua periode, saat ini mengusung Ganjar Pranowo dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md di Pilpres 2024.

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berpasangan dengan Putra Jokowi Gibran Rakabuming Raka. Keduanya dicalonkan oleh Koalisi Indonesia Maju yang partai politik pendukungnya masih berada di kabinet seperti Partai Gerindra, Partai Amanat Golkar, dan Partai Amanat Nasional.

Sementara Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa yang mencalonkan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar juga masih ada beberapa menterinya di kabinet.

Pilihan Editor: Hasto PDIP Sebut Risma Tak Mau Data Bansos Kemensos Dipolitisasi

Berita terkait

Bamsoet: Golkar Siapkan Karpet Merah untuk Jokowi, Gibran dan Maruarar Jika Ingin Gabung

2 jam lalu

Bamsoet: Golkar Siapkan Karpet Merah untuk Jokowi, Gibran dan Maruarar Jika Ingin Gabung

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mengatakan bakal menyiapkan karpet merah bagi siapa pun yang ingin bergabung dengan partainya.

Baca Selengkapnya

Datangkan Alat dari Luar Negeri, Ini 3 Fungsi Utama Indonesia Digital Test House yang Diresmikan Jokowi

5 jam lalu

Datangkan Alat dari Luar Negeri, Ini 3 Fungsi Utama Indonesia Digital Test House yang Diresmikan Jokowi

Peringkat laboratorium Indonesia Digital Test House disebutkan hampir sama dengan Rumah Sakit Tipe A di bidang layanan kesehatan.

Baca Selengkapnya

Didorong Jadi Sekjen PBB, Pernahkah Presiden Jokowi Hadir dalam Sidang Umum PBB?

5 jam lalu

Didorong Jadi Sekjen PBB, Pernahkah Presiden Jokowi Hadir dalam Sidang Umum PBB?

Hingga tahun terakhir menjabat, Presiden Jokowi tidak pernah hadir secara langsung dalam Sidang Umum PBB.

Baca Selengkapnya

Bamsoet Ingin Ada Forum yang Satukan Prabowo, Jokowi, Mega, dan SBY

5 jam lalu

Bamsoet Ingin Ada Forum yang Satukan Prabowo, Jokowi, Mega, dan SBY

Bamsoet menilai pertemuan presiden dan mantan presiden penting dilakukan untuk menunjukkan keharmonisan antara pemimpin-pemimpin Indonesia.

Baca Selengkapnya

Hadiri World Water Forum Ke-10, Elon Musk Disambut Luhut Pandjaitan

9 jam lalu

Hadiri World Water Forum Ke-10, Elon Musk Disambut Luhut Pandjaitan

Presiden Joko Widodo bersama Elon Musk akan meluncurkan Starlink di salah satu Puskesmas di Denpasar, Bali.

Baca Selengkapnya

Sistem Kelas BPJS Kesehatan Beralih Menjadi KRIS, Ini Kilas Balik Jaminan Kesehatan Nasional

9 jam lalu

Sistem Kelas BPJS Kesehatan Beralih Menjadi KRIS, Ini Kilas Balik Jaminan Kesehatan Nasional

BPJS Kesehatan barus saja mengumumkan bahwa mereka akan memberlakukan sistem kelas tunggal, bagaimana kilas balik jaminan kesehatan nasional?

Baca Selengkapnya

Tanggapi Keluhan Warga, Mensos Risma Gunakan Teknologi dalam Pencarian Air Bersih

10 jam lalu

Tanggapi Keluhan Warga, Mensos Risma Gunakan Teknologi dalam Pencarian Air Bersih

Mensos menjelaskan, timnya dari Kemensos akan mencarikan sumber air bersih terdekat.

Baca Selengkapnya

BPJS Kesehatan Menjadi KRIS, Bagaimana Ketentuan Bisa Naik Kelas Rawat Inap?

10 jam lalu

BPJS Kesehatan Menjadi KRIS, Bagaimana Ketentuan Bisa Naik Kelas Rawat Inap?

BPJS Kesehatan akan memberlakukan kelas tunggal dan sistem baru dalam bentuk KRIS, bagaimana sistem dan ketentuan naik kelas rawat inap?

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

14 jam lalu

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

Terpopuler bisnis: Keselamatan warga sekitar terancam karena smelter PT KFI kerap meledak. Pemerintah klaim pembebasan lahan IKN tidak melanggar HAM.

Baca Selengkapnya

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

23 jam lalu

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

Luhut mengungkap itu lewat pernyataannya bahwa World Water Forum di Bali harus menghasilkan, apa yang disebutnya, concrete deliverables.

Baca Selengkapnya