Di Sumedang, Menhan Prabowo Tekankan Ketahanan Pangan: Tidak Ada Pangan, Tidak Ada Negara

Rabu, 31 Januari 2024 07:36 WIB

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menghadiri acara 'Pembinaan Penyuluh Pertanian dan Petani serta Food Estate Partisipatif Provinsi Jawa Barat untuk Mendukung Peningkatan Produksi Padi dan Jagung Nasional' di Sumedang, Selasa, 30 Januari 2024. Mereka memberikan sejumlah bantuan kepada para petani dan peternak se-Provinsi Jawa Barat. Dok. Tim Media Prabowo

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menghadiri acara "Pembinaan Penyuluh Pertanian dan Petani serta Food Estate Partisipatif Provinsi Jawa Barat untuk Mendukung Peningkatan Produksi Padi dan Jagung Nasional" bersama Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di Sumedang, Selasa, 30 Januari 2024.

Dalam kesempatan itu, Prabowo menekankan pentingnya menjaga ketahanan pangan jika ingin Indonesia menjadi negara maju dan makmur. Dia berujar itu alasan Kemhan berkolaborasi dengan Kementan untuk menjamin swasembada pangan. "Masalah pangan adalah masalah hidup dan mati. Tidak ada pangan, tidak ada negara," kata Prabowo, dikutip dari keterangan tertulis.

Ketua Umum Partai Gerindra itu pun mengaku kagum dengan Andi. "Ini sangat luar biasa, 60.000 orang di bawah satu tenda, luar biasa Mentan. Ini Mentan luar biasa, kader bangsa yang luar biasa, saya berharap beliau akan terus berbakti dan mengabdi kepada negara, bangsa dan pada para petani-petani kita," ujar Prabowo.

Tak berhenti di situ, menteri yang saat ini berkontestasi sebagai calon presiden nomor urut 2 itu menyatakan bersyukur mempunyai pemimpin yang lahir dari rakyat. "Kita harus bersyukur Indonesia seperti ini karena kita memiliki pemimpin-pemimpin yang baik, kita punya pemimpin-pemimpin yang lahir dari rakyat," kata Prabowo.

Dalam kesempatan itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman didampingi Prabowo memberikan bantuan kepada para petani dan peternak se-Jawa Barat.

Advertising
Advertising

Bantuan Kementan itu berupa 100 ekor domba untuk Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) se-Provinsi Jabar senilai Rp 280 juta dan 50 ekor domba senilai Rp 140 juta untuk Kelompok Peternak Kab. Sumedang. Kemudian, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Prov. Jabar mendapatkan bantuan dana alokasi khusus (DAK) peternakan dan kesehatan hewan senilai lebih dari Rp 37 milyar.

Bantuan selanjutnya diberikan kepada Kelompok Tani Kabupaten Sumedang berupa benih padi 412,50 ton senilai Rp 5,6 milyar dan benih jagung 217,50 ton senilai Rp 13 milyar. Sementara, bantuan benih horti 67 ribu batang diserahkan kepada LMDH Jabar senilai Rp 1,7 milyar dan bantuan benih horti 33 ribu batang untuk LMDH Sumedang senilai Rp 700 juta.

HAN REVANDA PUTRA

Pilihan Editor: Cek Lokasi Kampanye Terakhir Anies-Cak Imin, Prabowo-Gibran, Ganjar-Mahfud MD di Pilpres 2024

Berita terkait

Wantim Golkar Rekomendasikan Ahmed Zaki Iskandar Jadi Bakal Cagub Jakarta, Apa Alasannya?

11 jam lalu

Wantim Golkar Rekomendasikan Ahmed Zaki Iskandar Jadi Bakal Cagub Jakarta, Apa Alasannya?

Wantim Golkar mengakui popularitas Ahmed Zaki Iskandar tak setinggi kandidat lain seperti Ridwan Kamil.

Baca Selengkapnya

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

15 jam lalu

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

Yusril meyakini Kabinet 100 Menteri di era Presiden Soekarno tak akan berulang dalam pemerintahan Prabowo-Gibran

Baca Selengkapnya

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

15 jam lalu

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.

Baca Selengkapnya

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

15 jam lalu

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

Dalam waktu berdekatan tiga RUU DPR mendapat sorotan publik yaitu RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara. Apa sebabnya?

Baca Selengkapnya

Soal Isu Kementerian Bertambah Jadi 40, Yusril: Saya Belum Dengar Resmi dari Prabowo

17 jam lalu

Soal Isu Kementerian Bertambah Jadi 40, Yusril: Saya Belum Dengar Resmi dari Prabowo

Yusril Ihza Mahendra menyebut belum ada pembicaraan resmi soal wacana jumlah kementerian bertambah dalam Koalisi Indonesia Maju

Baca Selengkapnya

Yusril Sebut Adanya Kader di Eksekutif Bisa Bantu Dongkrak Suara di Pemilu Berikutnya

18 jam lalu

Yusril Sebut Adanya Kader di Eksekutif Bisa Bantu Dongkrak Suara di Pemilu Berikutnya

Yusril mengatakan perlu strategi yang jitu untuk menempatkan kadernya sebagai kepala daerah dan kabinet untuk dongkrak suara di pemilu berikutnya

Baca Selengkapnya

Prabowo Akan Tambah Kementerian pada Kabinetnya, Faisal Basri: Menteri Sekarang Sudah Kebanyakan

1 hari lalu

Prabowo Akan Tambah Kementerian pada Kabinetnya, Faisal Basri: Menteri Sekarang Sudah Kebanyakan

Ekonom Faisal Basri mempertanyakan alasan pemerintahan Prabowo-Gibran berencana menambah sejumlah kementerian baru dalam kabinetnya mendatang.

Baca Selengkapnya

Bamsoet Siap Dorong Pemerintahan Prabowo - Gibran Lakukan Legislatif Review

1 hari lalu

Bamsoet Siap Dorong Pemerintahan Prabowo - Gibran Lakukan Legislatif Review

Bambang Soesatyo menegaskan PADIH UNPAD siap membantu pemerintahan Prabowo - Gibran dalam pembangunan hukum di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Santer Isu Prabowo Tambah Kementerian, Rumah Dinas Menteri di IKN Bakal Ditambah?

1 hari lalu

Santer Isu Prabowo Tambah Kementerian, Rumah Dinas Menteri di IKN Bakal Ditambah?

Bagaimana pembangunan rumah tapak jabatan menteri di IKN di tengah bergulirnya isu penambahan kementerian di kabinet Prabowo?

Baca Selengkapnya

Prabowo akan Anggarkan Rp 16 Triliun per Tahun untuk IKN, Kementerian PUPR: Sisanya dari Investor

1 hari lalu

Prabowo akan Anggarkan Rp 16 Triliun per Tahun untuk IKN, Kementerian PUPR: Sisanya dari Investor

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tanggapi rencana Prabowo Subianto alokasikan Rp 16 triliun per tahun untuk IKN.

Baca Selengkapnya