TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes, Nadia Tarmizi Wiweko mengatakan Kementerian Kesehatan melakukan upaya promotif hingga preventif mencegah jatuhnya korban jiwa pada petugas KPPS saat Pemilu 2024. Kemenkes soroti petugas supaya lebih baik tidak mengidap penyakit komorbid.

"Skrining kesehatan calon petugas KPPS oleh BPJS usia maksimal 55 tahun untuk mengetahui tanpa komorbid, atau terkontrol dan dapat dilakukan pengawasan nakes," kata dia saat dihubungi, Selasa, 30 Januari 2024.

Selain menekankan ihwal riwayat penyakit, Nadia mengatakan Kemenkes juga memberikan penyuluhan berupa edukasi 4C yakni Cukup Tidur, Cukup Minum, Cukup Makan, Cukup Olahraga kepada petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

Nadia mengatakan Kemenkes juga mengintruksikan dibukanya fasilitas pelayanan kesehatan Puskesmas dan Rumah Sakit siaga 24 jam tanggal 14-15 Februari mendatang. Nadia mengatakan untuk wilayah yang jauh dari layanan kesehatan nantinya akan diurus oleh puskesmas setempat. Karena soal ini juga melibatkan KPU setempat.

Nadia mengatakan Kemenkes juga menyediakan sistem rujukan dan Public Safety Center (PSC) 119 siaga.

Diberitakan Tempo sebelumnya, bahwa korban meninggal jiwa petugas KPPS di pemilu 2019 mencapai 440 orang. Saat itu, Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Arif Rahman Hakim mengatakan jumlah petugas KPPS yang sakit mencapai 3.788 orang, total yang tertimpa musibah sebanyak 4.228 orang

Menurut Arif, petugas KPPS yang meninggal itu tersebar di 30 provinsi. Untuk jumlah korban yang paling banyak di Jawa Barat sebanyak 111 orang. "Wilayah lain yang jumlahnya tinggi, yakni di Jawa Timur ada 39 orang, Jawa Tengah sebanyak 62 orang," kata dia dihubungi, Ahad, 5 Mei 2019.

Komisi Pemilihan Umum telah mengalokasikan dana sebanyak Rp 50 miliar untuk pemberian santunan kepada petugas kelompok panitia pemungutan suara (KPPS) yang meninggal dan sakit.

Pilihan Editor: KPK Telusuri Uang Hasil Korupsi APD Kemenkes yang Diduga Mengalir ke Banyak Pihak