TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Kehormatan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan (PDIP) Komarudin Watubun menanggapi ihwal dugaan beras Bulog ditempel stiker Paslon nomor urut 02 Prabowo-Gibran. Ia pun menyinggung Pemilu 2024 ini paling kacau dalam sejarah Indonesia.

"Aduh itu mah sekarang viral di mana-mana bulog, berasnya dikasih calon tertentu dikasih label di situ dan menurut saya ini pemilu paling kacau dalam sejarah Indonesia," katanya saat ditemui di Kompleks DPR RI, Jumat, 26 Januari 2024.

Sebelumnya beredar foto beras Bulog yang berstiker paslon Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di media sosial X. Beras 10 kilogram itu berasal dari cadangan beras pemerintah (CBP) untuk program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan atau SPHP.

Komarudin mengatakan saat ini dalam perjalanan politik, pelaku-pelaku ini tidak ada rasa malu, perjalanannya pun nir-etika.

Ia mengatakan hal tersebut terjadi karena semua orang yang memiliki pendidikan bicara dengan berdasarkan kepentingan politiknya, itulah yang diperjuangkan, bukan berdasarkan ilmu pengetahuan.

"Orang berpendidikan tinggi semua bicara tidak lagi berdasarkan ilmu pengetahuan yg dimiliki tapi kepentingan apa hari ini yang harus diperjuangkan," katanya.

Klarifikasi Bulog

Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi mengatakan membantah adanya simbol politik di beras bulog.

"Dari Bulog tidak ada atribut politik apa pun," ujarnya kepada Tempo, Rabu, 24 Januari 2024.

Ia mengatakan beras SPHP memang mudah didapatkan karena Bulog bekerja sama dengan berbagai jaringan distributor. Bulog juga bekerja sama dengan retail modern agar masyarakat gampang untuk mengakses beras tersebut. Dengan begitu, program stabilisasi harga beras dapat terlaksana secara masif dalam rangka menjaga stabilitas harga beras.

Namun dengan demikian, menuru Bayu, Bulog tidak dapat mengatur apa yang dilakukan pembeli beras milik negara ini. Termasuk menempelkan stiker calon presiden dan calon wakil presiden untuk kampanye.

Ia pun enggan menanggapi soal siapa yang membeli beras SPHP untuk kampanye Prabowo-Gibran tersebut. "Beras SPHP tersedia di mana-mana, di pasar-pasar, di minimarket. Siapa saja sangat mudah mendapatkan beras SPHP," kata Bayu.

Di lain sisi, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengklaim bahwa pasangan calon presiden-wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka tidak memanfaatkan beras bantuan sosial (Bansos) Bulog untuk kampanye.

"Tidak ada program salah satu Paslon pun yang menggunakan Bansos pemerintah, tidak ada," kata Airlangga seusai menghadiri acara tadarus Al-Qur'an di Kota Bekasi, Kamis malam, 25 Januari 2024.

Airlangga mengatakan bahwa Bansos merupakan program pemerintah. Ketua Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo-Gibran itu pun memastikan tidak ada program Paslon nomor urut 02 menggunakan Bansos pemerintah untuk diberikan kepada masyarakat. "Dipastikan tidak ada," ujarnya.

Pilihan Editor: Ma'ruf Amin soal Beras Bansos Bergambar Capres: Itu Urusan Bawaslu