TEMPO.CO, Jakarta - Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud menyurati Elon Musk atas dugaan kejanggalan yang dialami akun Twitter alias X calon wakil presiden Mahfud Md @mohmahfudmd ke kantor resmi di Amerika Serikat. Akun pribadi Mahfud Md disebut tidak bisa terlacak di fitur pencarian X.

“Atas kejanggalan ini, TPN telah melayangkan surat resmi kepada X--platform yang berkantor pusat di Amerika Serikat dan dimiliki Elon Musk, untuk mendapatkan penjelasan dan mendesak agar dapat segera diatasi demi terselenggaranya pemilu yang jujur dan adil,” kata Deputi Kanal Media TPN Ganjar-Mahfud, Karaniya Dharmasaputra, dalam keterangan tertulis pada Kamis, 25 Januari 2024.

Sementara itu, Karaniya menjelaskan pihaknya mempertanyakan kejanggalan di media sosial X terkait akun calon presiden Ganjar Pranowo @ganjarpranowo dan @mohmahfudmd. Pihaknya mencurigai ada perlakuan berbeda atas dua akun tersebut sejak Mahfud mengumumkan ingin mundur sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

“Seperti mendapatkan perlakuan berbeda dengan capres dan cawapres lain. Terutama akun Mahfud Md,” kata Karaniya.

Tak hanya itu, Karaniya mengklaim ketika warganet ingin mencari unggahan terkini dari akun @mohmahfudmd di X tidak terlacak jika menggunakan kata kunci “Mahfud” di tab latest. Dia menyebut hal tersebut justru tidak terjadi pada akun sosial media calon presiden Anies Baswedan atau Prabowo Subianto.

“Unggahan paslon lain banyak ditemukan. Pencarian unggahan melalui tab latest tersebut sudah dicoba menggunakan akun X Premium, melalui berbagai gawai dan alamat protokol internet atau ip address. Hasilnya tidak konsisten, tampil sangat sedikit, bahkan sering kali nihil, dan bukan berasal dari unggahan langsung akun @mohmahfudmd,” kata Karaniya.

Hingga saat ini, kata Karaniya, Ganjar Pranowo memiliki pengikut sebanyak lebih dari 3,5 juta, sedangkan Mahfud Md. memiliki pengikut sebanyak lebih dari 4,4 juta.

Keinginan Mahfud Mundur Bukan karena Alasan Elektoral

Karaniya Dharmasaputra, mengatakan rencana mundurnya calon wakil presiden Mahfud Md sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan bukan karena alasan elektoral. Dia menyebut rencana itu sudah beberapa kali dibahas bersama calon presiden Ganjar Pranowo

“Kalau begitu dari awal saja, kenapa baru mepet begini. Karena ada juga analisa yang nilai kalau untuk kebutuhan elektoral ya sudah telat dong. Memang iya, karena tujuannya bukan buat hal pragmatis seperti itu,” kata Karaniya saat dihubungi pada Rabu, 24 Januari 2024.

Tak hanya itu, Karaniya menyebut jika motif mundurnya Mahfud sebagai menteri karena alasan pragmatis, harusnya sikap itu tidak dilakukan. Dia menilai akan lebih efisien seorang capres atau cawapres tetap berada dalam jabatan publik dan menyalahgunakan kewenangan dan menggunakan fasilitas negara.

“Itu lebih mudah seperti yang kita lihat sekarang. Kepala desa dimobilisasi, bansos dipersonalisasi. Itukan dampak elektoralnya jelas, jauh lebih nyata,” katanya.

Selain itu, Karaniya menyebut alasan Mahfud ingin mundur juga bukan lantaran ingin mendulang suara karena langkah ini bisa dilakukan sejak awal pencalonan. Namun, dia menyebut awalnya TPN mengira kondisi Pilpres 2024 bisa dilakukan sembari menjalankan tugas sebagai pejabat publik tanpa menyalahgunakan kewenangan.

“Jadi bukan baru, tiba-tiba gitu. Waktu itu niatnya ya sudah cuti saja dulu sambil kepenginnya meski menjabat tapi sama sekali tak menyalahgunakan kewenangan sebagai pejabat negara. Apalagi beliau ini juga bertanggungjawab untuk pemilu,” katanya.

Pilihan Editor: Mahfud Md Sebut Tetap Jadi Pendekar Hukum dan Tak Korbankan Reputasi jika Menang