TEMPO.CO, Yogyakarta - Calon presiden nomor urut 03 Ganjar Pranowo enggan menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang menyatakan presiden bisa memihak dan ikut berkampanye dalam Pemilu 2024. Hal itu diungkap Ganjar usai menonton pementasan teater lakon Musuh Bebuyutan di Taman Budaya Yogyakarta (TBY), Kota Yogyakarta, Rabu petang 24 Januari 2024.

"Halah, nonton (teater) iki wae, kok (tanya soal) presiden, enggak (komentar), nonton ini saja," kata Ganjar.

Ganjar yang turut datang bersama cawapres Mahfud MD dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto malam itu justru membicarakan soal pentas teater yang digawangi seniman monolog Butet Kartaradjasa itu. "Pertunjukkan (teater) ini kan dulu pernah hampir tidak berjalan namun akhirnya bisa, menurut saya inilah ekspresi para seniman memberikan catatan kritik sosial," kata dia. "Jadi kalau ada yang mendengarkan (soal kritik dari teater) ini jangan baper (bawa perasaan)."

"Nikmati saja, kita merasakan rasanya masyarakat," ujar Ganjar lagi.

Adapun Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menuturkan soal sikap Presiden Jokowi yang menyatakan bisa memihak itu sudah lama diprediksi internal partainya. "(Keberpihakan Presiden Jokowi dalam Pemilu itu) itu hal yang sudah diprediksi lama," kata Hasto.

PDIP mengaku tak kaget dengan pernyataan Jokowi yang akhirnya diungkap secara terang-terangan itu. "Tidak (kaget), hanya sebelumnya kami di PDIP berdoa, berharap, beliau (presiden) masih dapat menjalankan legacynya sebagai pemimpin," kata dia.

PDIP pun telah mengamati di tataran masyarakat umum, muncul banyak sentimen negatif atas pernyataan Jokowi tersebut. "Kami melihat reaksi dari kelompok-kelompok pro demokrasi dari kalangan akademisi, kalangan mahasiswa, dari kalangan yang mendambakan agar pemilu bisa berjalan dengan fair ternyata menimbulkan suatu sentimen yang kurang positif di dalam tradisi kepemimpinan untuk demokrasi kita," kata Hasto.

Sebab, kata Hasto, sesuai dengan konstitusi, Jokowi selaku kepala negara seharusnya bisa melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. "Harusnya memastikan kedaulatan rakyat betul-betul dikedepankan, dengan memilih pemimpin yang memiliki gagasan komitmen kerakyatan dan mampu bertanggungjawab pada lebih 270 juta rakyat Indonesia," kata dia. "Bukan kekuasaan yang dikedepankan, tetapi ide gagasan dan track record dari pemimpin yang seharusnya dapat diangkat oleh pemimpin nasional kita."

Hasto menuturkan atas pernyataan Presiden Jokowi itu Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memilih mendengarkan suara masyarakat. "Ibu Mega tetap memilih berkontemplasi, mendengarkan suara rakyat dan memberikan direction (arahan) kepada seluruh tim pemenangan Pak Ganjar Pak Mahfud," ujarnya.

Mega, kata Hasto, tetap menginstruksikan kepada para kader untuk tetap berada di dalam koridor kerakyatan bergerak turun ke bawah mendekati masyarakat. "Suara itu kan dari rakyat bukan dari elit," kata dia.

Pilihan Editor: Istana: Ucapan Jokowi soal Presiden Boleh Berpihak Banyak Disalahartikan