TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima), Ray Rangkuti, merespons pernyataan Presiden Joko Widodo atau Jokowi soal presiden dan menteri boleh berkampanye serta berpihak pada pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Ray menilai pernyataan Jokowi tersebut dipicu karena elektabilitas putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka bersama calon presiden Prabowo Subianto mandek.

"Sudah saya sampaikan, bahwa bila sampai tanggal 20 Januari tanda-tanda elektabilitas paslon dua tetap mandek, maka tak menutup kemungkinan Presiden Jokowi akan secara terang-terangan mendeklarasikan dukungan kepada salah satu paslon," jelas Ray di Jakarta pada Rabu, 24 Januari 2024, seperti dikutip dalam keterangan tertulis.

Seperti diketahui, netralitas Presiden Jokowi dalam Pilpres 2024 menjadi pembicaraan publik. Dalam pernyataan terbarunya, Jokowi menyebut presiden boleh berkampanye dan memihak.

"Presiden tuh boleh lho kampanye, Presiden boleh memihak, boleh," ujar Jokowi di Pangkalan TNI AU Halim, Jakarta, pada Rabu hari ini, 24 Januari 2024.

Jokowi menilai pejabat publik itu juga sekaligus pejabat politik. Oleh karena itu, keduanya wajar memihak dalam Pilpres. "Kita ini pejabat publik sekaligus pejabat politik, masa berpolitik nggak boleh, boleh. Menteri juga boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara," kata Jokowi.

Selain itu, Ray menyebut sejak dua minggu lalu lembaganya telah memprediksi bahwa Jokowi akan terang-terangan mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo-Gibran pada masa kampanye terbuka. Langkah itu, kata Ray, dilakukan ketika elektabilitas pasangan nomor urut 2 itu mandek.

Menurut Ray, hingga debat keempat pada Ahad, 21 Januari kemarin, elektabilitas Prabowo-Gibran macet, meski masih menempati urutan pertama daripada pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. Ray menilai kondisi ini dilatarbelakangi dua alasan, yaitu gimik gemoy sulit menjadi ikon elektabilitas dan penampilan Gibran Rakabuming di debat cawapres memicu sentimen negatif.

Kemudian, Ray menambahkan, "Satu-satunya yang bisa mengangkat elektabilitas paslon 2 hanyalah Pak Jokowi, sebagai bapak dari Gibran, yang menjadi Cawapres nomor urut 2.”

Bermula dari pernyataan Jokowi soal pejabat pemerintah boleh berpihak pada Pilpres 2024, Ray menyebut sikap Jokowi itu lebih baik daripada pura-pura netral. Menurut dia, Presiden Jokowi dalam kenyataannya memang telah bertindak dan menunjukkan keterlibatan dalam pemenangan Prabowo-Gibran.

Menurut dia, dengan terlibat langsung dalam kampanye, maka pengawasan terhadap Jokowi akan mudah dilakukan. Dengan begitu, hukum pemilu bagi presiden aktif yang akan berkampanye dapat diterapkan. "Dalam kampanye terbuka, presiden harus terlebih dulu menyatakan cuti dari tugas kepresidenan," kata Ray.

Pilihan Editor: Kenegarawanan Jokowi Dipertanyakan Usai Sebut Presiden Boleh Kampanye di Pemilu