Mahfud Md Siap Mundur dari Kabinet, TKN Prabowo-Gibran: Enggak Diatur di Undang-Undang

Rabu, 24 Januari 2024 16:46 WIB

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo-Gibran, Habiburokhman, saat tiba di Sekretariat Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Jakarta Pusat, Tanah Abang, Jakarya Pusat, Rabu, 3 Desember 2024. Politikus Gerindra itu mendampingi calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka dalam undangan klarifikasi soal dugaan pelanggaran kampanye saat pembagian susu dalam acara car free day atau CFD Jakarta. TEMPO/Han Revanda Putra.

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Tim Kampamye Nasional atau TKN Prabowo-Gibran, Habiburokhman, menanggapi cawapres nomor urut 3 Mahfud Md yang menyatakan siap mundur sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menkopolhukam. Menurut dia, jika ingin mencontohkan pejabat publik yang mengikuti kontestasi politik, sikap itu tak diatur dalam undang-undang.

Habiburokhman mengatakan, pihaknya justru mempertanyakan sikap Mahfud Md itu.

"Kalau menurut kami, mundur enggak mundur sebagai menteri itu kan enggak diatur di undang-undang," ujar dia saat ditemui di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu, 24 Januari 2024. Menurut dia, undang-undang memperbolehkan menteri aktif maju sebagai capres atau cawapres.

Bila Mahfud Md beranggapan mundur dari kabinet nilainya lebih posistif daripada tidak mundur, Habiburokhman mengatakan rakyat akan mempertanyakan sikap itu. Dia mengaku telah berdiskusi perihal sikap Mahfud Md ini dengan warga di Pasar Ciplak, Jakarta Timur. Menurut dia, warga mempertanyakan rangkap status Mahfud Md selama ini.

"Apa yang beliau praktikkan 72 hari kemarin, sejak 13 November (2023) sampai hari ini, hari ke-72, statusnya rangkap sebagai menteri aktif sebagai cawapres," tutur dia.

Habiburokhman menambahkan, jika besok atau sampai pekan depan belum mundur juga, Mahfud Md makin banyak mengisi hari dengan sesuatu yang negatif. "Padahal kampanye ini tinggal 22 hari lagi," kata dia.

Menurut Habiburokhman, sudah banyak hari dijalani oleh Mahfud Md dengan rangkap status. Dia mempertanyakan mengapa Mahfud Md baru bicara sekarang, ketika pemilu sudah berjalan 75 persen. "Silakan saja Pak Mahfud menjawab dan nanti rakyat akan menilai," ucap dia.

Advertising
Advertising

Sebelumnya, Mahfud Md mengaku pada waktunya akan mengundurkan diri dari Kabinet Indonesia Maju. Mahfud maju mendampingi Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024. Dia mengaku telah bersepakat dengan Ganjar ketika memutuskan maju bersama mantan Gubernur Jawa Tengah dua periode itu.

"Bahwa pada saatnya yang tepat pasti akan mengajukan pengunduran diri secara baik-baik," ujar dia di Semarang pada Selasa malam, 23 Januari 2024.

Sejak menjadi cawapres, Mahfud Md mengaku melarang koleganya yang menjabat di daerah agar tak menjemput serta melayaninya ketika berkunjung. "Maksud saya agar ditiru yang lain. Kalau jadi calon jangan mau dijemput oleh pejabat daerah, jangan mau diantar, jangan mau didampingi. Hanya minta pengamanan saja kepada Polri," tuturnya.

Namun, dia menilai kandidat lain masih memanfaatkan fasilitas negara untuk kepentingannya sebagai kontestan pemilu. "Malah yang terakhir menteri yang tidak ada kaitannya dengan politik juga ikut tim sukses," ucap dia.

Melihat kondisi tersebut, Mahfud mengungkapkan niatnya untuk mundur dari kabinet tinggal menunggu waktu. "Oleh sebab itu, saya kira percontohan saya tinggal menunggu momentum," kata Mahfud.

HAN REVANDA PUTRA

Pilihan Editor: Jokowi Sebut Presiden Boleh Kampanye dan Memihak, DEEP: Abuse of Power in Election Benar-benar Terasa

Berita terkait

TKD Prabowo-Gibran Aceh Syukuran Kemenangan: Tidak Terlalu KO Kita

7 jam lalu

TKD Prabowo-Gibran Aceh Syukuran Kemenangan: Tidak Terlalu KO Kita

Pasangan Prabowo-Gibran mendapatkan 27 persen suara di Aceh, pada Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

1 hari lalu

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

Yusril meyakini Kabinet 100 Menteri di era Presiden Soekarno tak akan berulang dalam pemerintahan Prabowo-Gibran

Baca Selengkapnya

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

1 hari lalu

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

Dalam waktu berdekatan tiga RUU DPR mendapat sorotan publik yaitu RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara. Apa sebabnya?

Baca Selengkapnya

Anies Baswedan Disebut Dukung Ide Koalisi Gagasan untuk Bangun Bangsa

1 hari lalu

Anies Baswedan Disebut Dukung Ide Koalisi Gagasan untuk Bangun Bangsa

Co-Founder Paramadina Public Policy Institute, Wijayanto Samirin, menyebut Anies Baswedan menyetujui ide soal koalisi gagasan.

Baca Selengkapnya

Soal Isu Kementerian Bertambah Jadi 40, Yusril: Saya Belum Dengar Resmi dari Prabowo

1 hari lalu

Soal Isu Kementerian Bertambah Jadi 40, Yusril: Saya Belum Dengar Resmi dari Prabowo

Yusril Ihza Mahendra menyebut belum ada pembicaraan resmi soal wacana jumlah kementerian bertambah dalam Koalisi Indonesia Maju

Baca Selengkapnya

Yusril Sebut Adanya Kader di Eksekutif Bisa Bantu Dongkrak Suara di Pemilu Berikutnya

1 hari lalu

Yusril Sebut Adanya Kader di Eksekutif Bisa Bantu Dongkrak Suara di Pemilu Berikutnya

Yusril mengatakan perlu strategi yang jitu untuk menempatkan kadernya sebagai kepala daerah dan kabinet untuk dongkrak suara di pemilu berikutnya

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Revisi UU Kementerian Negara Mengonfirmasi Kabinet Gemoy Prabowo-Gibran

1 hari lalu

Pengamat Sebut Revisi UU Kementerian Negara Mengonfirmasi Kabinet Gemoy Prabowo-Gibran

Susunan kabinet Prabowo-Gibran tengah menjadi perbincangan karena disebut ingin menambah jumlah kementerian lewat revisi UU Kementerian Negara.

Baca Selengkapnya

Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran Bebani Anggaran

2 hari lalu

Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran Bebani Anggaran

Penambahan jumlah kementerian di kabinet Prabowo-Gibran harus mempertimbangkan kemampuan fiskal karena bakal membebani anggaran.

Baca Selengkapnya

RUU MK Dibahas Diam-diam: Berikut Tanggapan Pedas Ketua MKMK, Mantan Ketua MK, hingga Mahfud MD

2 hari lalu

RUU MK Dibahas Diam-diam: Berikut Tanggapan Pedas Ketua MKMK, Mantan Ketua MK, hingga Mahfud MD

Pengesahan RUU MK di tahap I menimbulkan polemik. Sebab, selain dianggap dibahas diam-diam, bisa melemahkan independensi MK. Apa kata Ketua MKMK?

Baca Selengkapnya

Alasan Demokrat Tolak Usulan Politik Uang Dilegalkan dalam Pilkada 2024

2 hari lalu

Alasan Demokrat Tolak Usulan Politik Uang Dilegalkan dalam Pilkada 2024

Partai Demokrat menolak usulan agae politik uang atau money politics dilegalkan pada Pemilihan Kepala Daerah alias Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya