Cak Imin Ingatkan Jangan Ada Kecurangan di Pemilu 2024

Reporter

Tika Ayu

Editor

Juli Hantoro

Selasa, 23 Januari 2024 13:53 WIB

Calon wakil presiden nomor satu Muhaimin Iskandar alias Cak Imin dalam giat kampanye akbar di SBS Center Premier Venue, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa, 23 Januari 2024. Tika Ayu/Tempo

TEMPO.CO, Jakarta - Calon wakil presiden nomor urut satu Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengingatkan agar pelaksanaan Pemilu 2024 tak ada kecurangan.

"Kalau pemilu gagal karena kecurangan, karena saling mengganjal, saya pastikan siapa pun pemenangnya akan sia-sia," kata dia saat ditemui di SBS Center Premier Venue, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa, 23 Januari 2024.

Cak Imin mengatakan hal itu untuk menanggapi berpindahnya acara Desak Anies edisi Yogyakarta karena ada pembatalan izin penggunaan tempat.

Menurut dia, kalau kegiatan pasangan calon presiden dan wakil presiden mendapat halangan, maka bisa dipastikan kelak pemenang Pilpres tidak mendapatkan kepercayaan.

"Kepercayaan publik, kepercayaan internasional dan akan menuju kepemimpinan yang bangkrut," kata Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB itu. Untuk itu, ia berharap agar semua pihak menjaga netralitas selama Pemilu.

Advertising
Advertising

"Ini kalau aparat netral seluruhnya, pemerintahan objektif, insyaallah pemerintahan yang adil akan terbentuk," kata dia.

Sebelumnya acara Desak Anies edisi Yogyakarta yang berlangsung hari ini sempat beberapa kali mengalami pemindahan tempat. Awalnya acara ini akan dilangsungkan di Sasana Wiratama, Museum Diponegoro, namun izin acara itu secara mendadak dibatalkan hanya satu hari sebelum pelaksanaan.

Senin, 22 Januari 2024 sekitar pukul 20.00 WIB, akun instagram @aniesbaswedan dan @ubahbareng mengumumkan bahwa acara Desak Anies batal digelar di lokasi tersebut.

“Surat izin dari pengelola tempat sudah kita pegang. Sound udah dipasang, tapi tiba-tiba ditelpon bahwa izin dicabut! Tunggu lokasi penggantinya ya,” seperti tertulis dalam pengumuman itu.

Saat dikonfirmasi, panitia acara dari komunitas Ubah Bareng mengatakan dalih pencabutan izin itu karena acara dihadiri calon presiden nomor urut satu, Anies Baswedan.

“Baru dikabari Senin malam sekitar jam 7-an, itu enggak bisa dipakai karena ada Pak Anies-nya,” kata Kinas, salah satu anggota Ubah Bareng yang berada di Yogyakarta, melalui sambungan telepon pada Senin malam, 22 Januari 2024.

Ketua Tim Kemenangan Daerah (TKD) Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) DIY, Agus Sulistiyono membenarkan soal izin penggunaan Museum Pangeran Diponegoro yang dibatalkan.

"Memang mulanya sudah dapat ijin pengelola, namun kemudian dibatalkan," kata dia.

Agus menduga, Museum Pangeran Diponegoro merupakan museum yang dikelola TNI. "Mungkin untuk menjaga netralitas TNI sebagai aparatur negara sehingga dibatalkan ijinnya untuk lokasi kampanye," kata dia.

Pilihan Editor: Lokasi Acara Desak Anies di Yogya Berpindah Lagi, Total Sudah Lima Kali Berubah

Berita terkait

Anies Baswedan Disebut Dukung Ide Koalisi Gagasan untuk Bangun Bangsa

8 jam lalu

Anies Baswedan Disebut Dukung Ide Koalisi Gagasan untuk Bangun Bangsa

Co-Founder Paramadina Public Policy Institute, Wijayanto Samirin, menyebut Anies Baswedan menyetujui ide soal koalisi gagasan.

Baca Selengkapnya

Alasan Demokrat Tolak Usulan Politik Uang Dilegalkan dalam Pilkada 2024

1 hari lalu

Alasan Demokrat Tolak Usulan Politik Uang Dilegalkan dalam Pilkada 2024

Partai Demokrat menolak usulan agae politik uang atau money politics dilegalkan pada Pemilihan Kepala Daerah alias Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Ketua KPU Disanksi Kebocoran Data, Begini Posisi Perkaranya

2 hari lalu

Ketua KPU Disanksi Kebocoran Data, Begini Posisi Perkaranya

DKPP memutuskan menjatuhkan sanksi berupa peringatan kepada ketua dan jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) atas gugatan DPT yang diduga bocor.

Baca Selengkapnya

Soal Revisi UU Penyiaran, Cak Imin Bilang Investigasi adalah Nyawa Jurnalisme Hari Ini

2 hari lalu

Soal Revisi UU Penyiaran, Cak Imin Bilang Investigasi adalah Nyawa Jurnalisme Hari Ini

Kata Cak Imin, melarang penyiaran program investigasi dalam draf revisi UU Penyiaran sama saja dengan membatasi kapasitas paling berharga insan pers.

Baca Selengkapnya

Politikus PDIP Bilang Usulan Melegalkan Money Politics Pernyataan Sarkasme

2 hari lalu

Politikus PDIP Bilang Usulan Melegalkan Money Politics Pernyataan Sarkasme

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Hugua, meminta KPU melegalkan praktik money politics saat pemilu lewat PKPU.

Baca Selengkapnya

Bawaslu Ungkap Alasan Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Maju pada Pilkada 2024

3 hari lalu

Bawaslu Ungkap Alasan Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Maju pada Pilkada 2024

Bawaslu menyatakan PKPU tentang pencalonan diperlukan untuk menghindari sengketa pada proses Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Pilkada DKI, Deretan Nama-Nama Baru hingga Peluang Ridwan Kamil

3 hari lalu

Pilkada DKI, Deretan Nama-Nama Baru hingga Peluang Ridwan Kamil

Belakangan tersorot nama-nama baru, ada Dharma Pongrekun dan Haris Azhar

Baca Selengkapnya

Menjelang Pilkada Jateng 2024, Menjaring Nama dan Peluang Koalisi Partai

3 hari lalu

Menjelang Pilkada Jateng 2024, Menjaring Nama dan Peluang Koalisi Partai

Dari nama-nama yang muncul untuk bersaing di Pilkada Jateng, tak hanya politikus, ada polisi pangkat jenderal dan selebriti

Baca Selengkapnya

KPU Klaim Kecurangan Pengurangan Suara PAN di Yahukimo 3 Tidak Terbukti

3 hari lalu

KPU Klaim Kecurangan Pengurangan Suara PAN di Yahukimo 3 Tidak Terbukti

Menurut KPU, dalil yang diajukan PAN soal kehilangan suara pada saat rekapitulasi tingkat kabupaten tidak didukung oleh alat bukti yang sah.

Baca Selengkapnya

Sidang PHPU Pileg, KPU Minta Mahkamah Konstitusi Tolak Permohonan PSU dari PPP

4 hari lalu

Sidang PHPU Pileg, KPU Minta Mahkamah Konstitusi Tolak Permohonan PSU dari PPP

Dalam permohonannya, KPU meminta MK menolak permohonan PPP terkait pemungutan suara ulang di Dapil Lampung Selatan 7.

Baca Selengkapnya