Prabowo Puji Gibran Paham Ekonomi Usai Debat Cawapres dengan Tema Lingkungan Hidup, Pangan, Agraria, Masyarakat Adat

Senin, 22 Januari 2024 09:12 WIB

Pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menyapa penonton saat mengikuti debat Cawapres ke empat di JCC, Senayan, Jakarta, Minggu, 21 Januari 2024. Debat kali ini bertema Pembangunan Berkelanjutan, Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, Energi, Pangan Agraria, Masyarakat Adat dan Desa. TEMPO/ Febri Angga Palguna

TEMPO.CO, Jakarta - Tiga cawapres 2024, Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka dan Mahfud MD kembali bertemu di debat keempat yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Jakarta Convention Center atau JCC, Senayan, Jakarta Pusat, Ahad malam, 21 Januari 2024.

Seusai debat, calon presiden nomor urut dua Prabowo Subianto memuji Gibran Rakabuming Raka tentang performa debatnya dalam konferensi pers.

“Tentunya tadi saya sangat bangga ternyata mas Gibran kembali menunjukkan kapasitas, kemampuan, penguasaan terhadap masalah ekonomi. Kami turut bangga,” kata Prabowo di konferensi pers usai debat cawapres.

Namun, debat cawapres kedua yang dilaksanakan itu bukan membahas tentang ekonomi melainkan dengan topik seputar pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat dan desa.

Komisioner August Mellaz menyatakan bahwa dalam debat capres-cawapres keempat itu setidaknya topik debat telah disusun oleh sebelas panelis. Panelis-panelis itu dan dua moderator sebelumnya juga telah dikarantina dan menandatangani pakta integritas sejak Jumat, 19 Januari 2024.

Advertising
Advertising

"Proses karantina dan menandatangani pakta integritas dalam rangka menegakkan komitmen, netralitas, dan integritas pelaksanaan debat," ujar August, yang juga Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam keterangan tertulis, Jumat 19 Januari 2024.

11 Penalis Debat Cawapres Kedua

Berikut 11 panelis debat cawapres tentang pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat dan desa.

  1. Alamsyah Saragih

Seorang anggota Ombudsman RI selama periode 2018-2020, beliau memiliki pengalaman sebagai pengacara dan peneliti ekonomi kerakyatan.

  1. Adhitya Wardhono

Seorang ekonom dan pengajar di FEB Universitas Jember, beliau memiliki latar belakang sebagai peneliti ekonomi kerakyatan dan digital.

  1. Agustinus Prasetyantoko

Seorang ekonom dan Rektor Universitas Katolik Indonesia dari tahun 2015-2023, beliau memiliki pengalaman sebagai rekan ekonomi dan berpartisipasi dalam kebijakan pemerintah.

  1. Fauzan Al Rasyid

Sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Hukum di UIN Sunan Gunung Djati Bandung, beliau memiliki pengalaman sebagai peneliti ekonomi syariah dan hukum.

  1. Hendri Saparini

Seorang ekonom dan pendiri CORE Indonesia, beliau memiliki latar belakang sebagai peneliti ekonomi pembangunan nasional.

  1. Hyronimus Rowa

Sebagai Wakil Rektor bidang Akademik dan Inovasi di IPDN, beliau memiliki pengalaman sebagai peneliti kebijakan pemerintah dan pengembangan nasional.

  1. Poppy Ismalina

Sebagai Associate Professor di Departemen Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM, beliau memiliki latar belakang sebagai peneliti ekonomi pengembangan nasional.

  1. Retno Agustina Ekaputri

Sebagai Rektor Universitas Bengkulu untuk periode 2021-2025, beliau memiliki pengalaman sebagai rekan ekonomi dan berkontribusi pada kebijakan pemerintah.

  1. Suharnomo

Sebagai Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis di Universitas Diponegoro, beliau memiliki pengalaman sebagai peneliti ekonomi pengembangan nasional.

  1. Tauhid Ahmad

Sebagai Direktur Eksekutif INDEF dan dosen di FEB Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, beliau memiliki latar belakang sebagai peneliti ekonomi pengembangan nasional.

  1. Yosa Rizal Damuri

Sebagai Direktur Eksekutif Center for Strategic and International Studies/CSIS, beliau memiliki pengalaman sebagai peneliti kebijakan pemerintah dan pengembangan nasional.

ANANDA BINTANG I MUHAMMAD RAFI AZHARI

Pilihan Editor: Gibran Anggap Mahfud MD Sebut Profesor Harus Tahu Segalanya, Begini Definisi Profesor dan Prosedur Mendapatkannnya

Berita terkait

Sosok Dian Andriani Anggota Korps Wanita TNI AD Pertama Berpangkat Mayjen

57 detik lalu

Sosok Dian Andriani Anggota Korps Wanita TNI AD Pertama Berpangkat Mayjen

Dian Andriani merupakan perempuan pertama yang mencapai pangkat Mayjen TNI AD di Korps Wanita Angkatan Darat (Kowad).

Baca Selengkapnya

Prabowo Akan Tambah Kementerian pada Kabinetnya, Faisal Basri: Menteri Sekarang Sudah Kebanyakan

14 jam lalu

Prabowo Akan Tambah Kementerian pada Kabinetnya, Faisal Basri: Menteri Sekarang Sudah Kebanyakan

Ekonom Faisal Basri mempertanyakan alasan pemerintahan Prabowo-Gibran berencana menambah sejumlah kementerian baru dalam kabinetnya mendatang.

Baca Selengkapnya

Bamsoet Siap Dorong Pemerintahan Prabowo - Gibran Lakukan Legislatif Review

14 jam lalu

Bamsoet Siap Dorong Pemerintahan Prabowo - Gibran Lakukan Legislatif Review

Bambang Soesatyo menegaskan PADIH UNPAD siap membantu pemerintahan Prabowo - Gibran dalam pembangunan hukum di Indonesia.

Baca Selengkapnya

5 Faktor yang Bikin Politik Uang Terus Eksis di Indonesia

15 jam lalu

5 Faktor yang Bikin Politik Uang Terus Eksis di Indonesia

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Hugua usulkan politik uang atau money politics dilegalkan. Apa sebab politik uang eksis di Indonesia?

Baca Selengkapnya

Santer Isu Prabowo Tambah Kementerian, Rumah Dinas Menteri di IKN Bakal Ditambah?

18 jam lalu

Santer Isu Prabowo Tambah Kementerian, Rumah Dinas Menteri di IKN Bakal Ditambah?

Bagaimana pembangunan rumah tapak jabatan menteri di IKN di tengah bergulirnya isu penambahan kementerian di kabinet Prabowo?

Baca Selengkapnya

Prabowo akan Anggarkan Rp 16 Triliun per Tahun untuk IKN, Kementerian PUPR: Sisanya dari Investor

19 jam lalu

Prabowo akan Anggarkan Rp 16 Triliun per Tahun untuk IKN, Kementerian PUPR: Sisanya dari Investor

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tanggapi rencana Prabowo Subianto alokasikan Rp 16 triliun per tahun untuk IKN.

Baca Selengkapnya

Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya

19 jam lalu

Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya

Anggota Komisi II DPR yang juga Kader PDIP, Hugua usulkan politik uang dalam Pemilu dilegalkan. Bagaimana regulasi money politics dan sanksinya?

Baca Selengkapnya

Tak Undang Jokowi, PDIP Bakal Tentukan Sikap Politiknya di Rakernas V

20 jam lalu

Tak Undang Jokowi, PDIP Bakal Tentukan Sikap Politiknya di Rakernas V

PDIP tidak mengundang Jokowi dalam acara Rakernas V di Jakarta. Djarot Saiful Hidayat mengungkapkan PDIP juga bakal menentukan sikap politiknya.

Baca Selengkapnya

Rakernas PDIP Digelar 24-26 Mei 2024, Utut Adianto: Fokus Tentukan Sikap Politik ke Depan

20 jam lalu

Rakernas PDIP Digelar 24-26 Mei 2024, Utut Adianto: Fokus Tentukan Sikap Politik ke Depan

PDIP akan lakukan Rakernas V di kawasan Ancol, Jakarta pada 24-26 Mei 2024. Apa persiapan dan yang akan dibahas dalam Rakernas PDIP itu?

Baca Selengkapnya

Di Qatar Economic Forum, Prabowo Sebut Biaya Pembangunan IKN Tembus Rp 16 Triliun per Tahun

20 jam lalu

Di Qatar Economic Forum, Prabowo Sebut Biaya Pembangunan IKN Tembus Rp 16 Triliun per Tahun

Presiden terpilih Prabowo Subianto membeberkan strategi Pemerintah untuk membiayai pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Baca Selengkapnya