KPK Tangani 8 Kasus Pencucian Uang, Klaim Lindungi Aset Negara Rp 525 Miliar
Reporter
Bagus Pribadi
Editor
Amirullah
Selasa, 16 Januari 2024 20:34 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengembangkan penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi dengan pengenaan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sebanyak 8 kegiatan sepanjang 2023.
“KPK berhasil melakukan asset recovery sebesar Rp 525,415,553,599,” kata Ketua sementara KPK Nawawi Pomolango, Selasa, 16 Januari 2024.
Nawawi menuturkan, KPK mengusut perkara Muhammad Syahrir dari kasus suap dan gratifikasi perizinan di Pemprov Riau, Gazalba Shaleh dari kasus suap penanganan perkara di MA.
Kemudian Alm. Lukas Enembe dari kasus gratifikasi di Pemprov Papua, Rijatono Lakka dari kasus gratifikasi di Pemprov Papua.
KPK selanjutnya menangani kasus Rafael Alun Trisambodo dari kasus gratifikasi di Ditjen Pajak Kemenkeu dan Andhi Pramono dari kasus gratifikasi di Ditjen Pajak Kemenkeu.
Kemudian KPK mengusut Catur Prabowo dari kasus pengadaan fiktif pada PT Amarta Karya dan Syahrul Yasin Limpo dari kasus pemerasan di lingkungan Kementerian Pertanian.
“Asset recovery menjadi salah satu sumbangsih nyata hasil pemberantasan korupsi terhadap pemasukan kas negara melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP),” ujar Nawawi.
Sebelumnya, KPK melakukan OTT sebanyak delapan kali sepanjang 2023. Jumlah ini menurun dibandingkan sepanjang 2022 telah melakukan 10 OTT. KPK menerima 5.079 laporan sepanjang tahun dari berbagai pihak.
Dari jumlah itu (5.079 laporan), 690 belum dapat ditindaklanjuti atau diarsipkan dan 4.389 dilakukan verifikasi,” kata Ketua sementara KPK Nawawi Pomolango di Gedung Merah Putih KPK, Selasa.
Nawawi mengatakan KPK melakukan penyelidikan 127 perkara, penyidikan 161 perkara, penuntutan 129 perkara, pelaksanaan eksekusi 124 perkara, dan perkara yang berkekuatan hukum tetap/Inkracht sejumlah 94 perkara.
Adapun dari 5.079 laporan, kata Nawawi, 1.962 dalam proses penelaahan, tiga laporan diteruskan kepada pihak eksternal, sembilan laporan diteruskan kepada pihak internal, dua laporan masih dalam proses verifikasi, dan 2.413 laporan belum dapat ditindaklanjuti.
Pilihan Editor: Eks Penyidik Minta KPK Telisik Temuan PPATK soal Aliran Dana ke 21 Bendahara Parpol
