INFO NASIONAL - Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, mengirimkan sinyal kuat untuk mempercepat transformasi layanan digital pemerintah. Instruksi ini disampaikannya saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Presiden pada Selasa, 9 Januari 2024 lalu. Upaya ini bertujuan untuk membawa Indonesia ke tingkat yang lebih tinggi dalam hal pemanfaatan teknologi digital dalam berbagai aspek kehidupan.

Menanggapi arahan ini, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas, mengadakan pertemuan dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan. Pertemuan ini dimaksudkan untuk mengoordinasikan langkah-langkah konkret dalam mempercepat transformasi digital pemerintahan.

Menko Marves memberikan dukungan penuh terhadap upaya percepatan ini, menyatakan bahwa Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dapat menjadi fondasi yang kuat untuk mempercepat pembangunan di Indonesia. "Jika SPBE berjalan, maka akan membuat perubahan mendasar dalam meningkatkan kemajuan Indonesia menjadi lebih cepat," ungkap Menko Luhut dalam Rapat Tindak Lanjut Percepatan Transformasi Digital Pemerintah di Kabupaten Badung, Jumat, 12 Januari 2024.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah menyetujui transformasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Peruri menjadi "GovTech" atau tim pengelola digital pemerintah. Langkah ini sejalan dengan Perpres No. 82/2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional yang ditandatangani Presiden pada Desember 2023.

Menteri Anas menyampaikan bahwa ke depannya akan dilakukan pertemuan dengan instansi terkait untuk membahas Digital ID bersama Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta Kementerian BUMN terkait transformasi BUMN Peruri menjadi GovTech Indonesia.

Dalam Sidang Kabinet Paripurna, Presiden Jokowi menekankan langkah-langkah penting untuk panduan transformasi digital layanan pemerintah. Pertama, Indonesia harus segera memiliki layanan digital terpadu yang berbasis kebutuhan pengguna, bukan terpisah-pisah seperti selama ini.

Kedua, akselerasi transformasi digital melalui transformasi struktural BUMN Peruri menjadi "GovTech" atau tim pengelola digital pemerintah. Ketiga, perlunya kerja kolaboratif di semua lini. "Transformasi digital pemerintahan membutuhkan kolaborasi, inovasi, dan dedikasi untuk bekerja sama lintas sektor," tutur Menteri Anas.

Kerja kolaboratif juga menjadi kunci untuk memperkuat tiga fondasi transformasi digital, yaitu Digital ID, digital payment, dan pertukaran data untuk interoperabilitas layanan. Perlindungan data pribadi juga menjadi perhatian utama, dengan mengacu pada standar internasional dan best practice yang telah digunakan di berbagai negara.

Selanjutnya, akan dilakukan koordinasi penerapan sembilan layanan prioritas yang akan dikonsolidasikan, termasuk layanan pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, kepolisian, digital ID, digital payment, dan layanan aparatur negara. Langkah-langkah ini menandai tekad pemerintah dalam menjadikan Indonesia sebagai negara yang siap dan tangguh dalam transformasi digital di era global.(*)