TEMPO.CO, Yogyakarta - Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep bertemu Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X di Komplek Kantor Gubernur Kepatihan Yogyakarta Minggu 14 Januari 2024. Pertemuan anak Presiden Joko Widodo atau Jokowi itu dengan Raja Keraton itu disebut pihak Pemerintah DIY hanya dialog santai soal situasi kenegaraan terkini.

Tak menyinggung soal Ade Armando, kader dan caleg PSI yang pada Desember 2023 lalu menjadi sorotan karena menyinggung politik dinasti Yogyakarta. Sehari sebelum pertemuan Kaesang dan Sultan HB X itu, saat konsolidasi PDI Perjuangan atau PDIP di Yogyakarta Sabtu 13 Januari 2024, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto turut menyentil PSI.

Hasto menilai PSI telah melupakan sejarah keistimewaan Yogyakarta buntut pernyataan Ade Armando. "Ketika ada partai seperti PSI yang melupakan sejarah keistimewaan Yogyakarta itu, tentu saja hal-hal itu menunjukkan sifatnya yang ahistoris," kata Hasto di sela konsolidasi PDIP di Yogya Sabtu.

Ade saat itu menyebut Yogya dan Sultan sebagai pihak yang perlu diprotes ketika mahasiswa kala itu menggelar demo mengkritik dugaan praktek dinasti keluarga Jokowi. Dengan karakter PSI yang ahistoris itu, Hasto menilai PSI tak layak untuk eksis di Yogyakarta yang notabene pernah menjadi ibukota republik di masa kemerdekaan.

"Tidak boleh eksis di (Yogyakarta), bumi yang menggelorakan semangat menjaga kedaulatan negara tersebut," kata Hasto.

"Ibu Megawati (Ketua Umum PDIP) lahir di Yogyakarta, beliau sering bercerita soal hubungan dengan Sri Sultan HB IX yang sering beliau sebut sebagai Sultan Sepuh karena sudah seperti bapak sendiri," imbuh Hasto.

Hasto mengatakan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sama sama sosok yang memiliki sejarah kuat dengan Yogyakarta. Hasto menyebut Ganjar saat masih menjadi anggota DPR RI, getol memperjuangakan lahirnya Undang Undang Keistimewaan Yogyakarta.

Sedangkan Mahfud MD selaku Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan meluruskan sejarah Serangan Umum 1 Maret yang sebelumnya dibelokkan demi kepentingan penguasa Orde Baru. "Padahal dalam Serangan Umum 1 Maret itu peran Sultan HB IX sebagai Menteri Pertahanan kala itu dan sebagai Sultan Yogyakarra memiliki peran sangat penting di dalam konsolidasi negara yang tidak mudah," kata dia.

"Bahkan anggaran penerimaan belanja republik saat itu pun juga bisa survive karena campur tangan dari Sri Sultan," imbuh Sultan.

Pilihan Editor: Hasto Bilang Prabowo Unggul dalam Emosi dan Kata-kata Tak Pantas